Close Menu
  • Beranda
  • Tulis Berita
  • Big Media
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Banten
  • Kateng
  • Terkini

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Waskita Beton Precast Kembali Digunakan dalam Proyek Infrastruktur Perairan di Balongan

Forum Advokasi Lansia Disabilitas Dukung Koalisi Disabilitas Gugat “Menkes dan Mensos ” Tolak Syarat Dokter Spesialis untuk SKD.

QRISurprise neobank Hadirkan Diskon hingga Rp150 Ribu untuk Transaksi QRIS

Facebook X (Twitter) Instagram
Analis
Subscribe Now
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Beranda
  • Tulis Berita
  • Big Media
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Banten
  • Kateng
  • Terkini
Analis
  • Beranda
  • Tulis Berita
  • Big Media
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Banten
  • Kateng
  • Terkini
You are at:Home»Terkini»Forum Advokasi Lansia Disabilitas Dukung Koalisi Disabilitas Gugat “Menkes dan Mensos ” Tolak Syarat Dokter Spesialis untuk SKD.
Terkini

Forum Advokasi Lansia Disabilitas Dukung Koalisi Disabilitas Gugat “Menkes dan Mensos ” Tolak Syarat Dokter Spesialis untuk SKD.

hartonoBy hartono21 November 2026 3:09 PM085 Mins Read
Share Facebook Twitter WhatsApp
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

 

JAKARTA, Analisnews.co.id, 20 November 2026 –
Ketua Forum Advokasi Lansia Disabilitas  , Ferdinand  Tobing menghadiri konferensi pers Koalisi Orgsnisasi Disabilitas bertajuk “Penyandang Disabilitas Menggugat Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial” di Gedung Komnas HAM, kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026),

Koalisi memaparkan isi surat terbuka yang mendapat dukungan lintas ragam disabilitas dan wilayah, mulai dari disabilitas netra, tuli, fisik, intelektual, hingga psikososial.
Sebanyak sekitar 101 organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas Untuk Perlindungan Sosial Yang Inklusif melayangkan surat terbuka kepada Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Sosial (Mensos), dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Langkah ini ditempuh untuk menolak rencana kewajiban pemeriksaan dokter spesialis sebagai satu-satunya mekanisme penerbitan Surat Keterangan Disabilitas (SKD) bagi ragam disabilitas tertentu.
Kebijakan tersebut dinilai tidak realistis karena persebaran dokter spesialis di Indonesia belum merata, sehingga berpotensi mengecualikan jutaan penyandang disabilitas di wilayah kepulauan, pedesaan, daerah terpencil, maupun institusi sosial.
Berdasarkan pembahasan yang disampaikan perwakilan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, pemeriksaan dokter spesialis diarahkan menjadi syarat bagi ragam disabilitas tertentu, termasuk disabilitas netra, Tuli, intelektual, dan psikososial.
Padahal, rancangan aturan penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) yang disusun Kementerian Sosial menjadikan SKD sebagai salah satu syarat utama, sementara Kementerian Kesehatan menyiapkan mekanisme SKD yang mensyaratkan dokter spesialis untuk ragam tertentu.

Kondisi ini dinilai memicu rantai hambatan administratif karena memperoleh KPD membutuhkan SKD, sementara untuk mengurus SKD pemohon harus menjalani pemeriksaan dokter spesialis yang belum tentu tersedia atau terjangkau.
“Koalisi mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat mewajibkan suatu persyaratan secara nasional apabila fasilitas dan tenaga medis yang diperlukan untuk memenuhinya belum tersedia dan dapat diakses secara merata,” demikian pertanyaan kritis Koalisi Nasional Disabilitas Untuk Perlindungan Sosial Yang Inklusif.
Persyaratan yang kaku ini dikhawatirkan menghambat akses terhadap KPD sekaligus menyulitkan pemenuhan berbagai hak, mulai dari konsesi, perlindungan sosial, pendidikan, pekerjaan, hingga layanan publik dan fasilitas lainnya.
Sebagai contoh , Penyandang Disabilitas di Maluku Utara Harus Menyeberang Pulau untuk Mengurus SKD
Koalisi memandang bahwa ketimpangan distribusi dokter spesialis berbenturan langsung dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Di sejumlah provinsi, dokter spesialis tertentu hanya terpusat di kota-kota besar, sehingga warga di pulau kecil atau daerah terpencil harus menempuh perjalanan panjang hingga menyeberang antarpulau.
Kekhawatiran tersebut sebagaimana disuarakan Ketua Ikatan Keluarga Disabilitas Makugawene (IKDM) Kota Ternate, Risal Assor.
“Apakah kebijakan Surat Keterangan Disabilitas ini sudah mempertimbangkan situasi dan tantangan yang kami hadapi sebagai penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah kepulauan?” ucap dia.
“Di Provinsi Maluku Utara, sebagian besar dokter spesialis hanya tersedia di Kota Ternate. Akibatnya, anggota kami yang tinggal di pulau-pulau lain harus menyeberang ke Ternate hanya untuk mengurus Surat Keterangan Disabilitas. Ini tentu membutuhkan biaya, waktu, dan akses transportasi yang tidak mudah,” beber Risal Assor.
Maluku Utara tercatat memiliki 1.474 pulau dengan 89 pulau berpenghuni, fakta geografis yang seharusnya menjadi pijakan penting dalam menyusun aturan berskala nasional.
“Jangan sampai persyaratan administrasi justru menjadi hambatan baru bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengakuan dan mengakses hak-haknya,” tegas Risal.
Masalah serupa dinilai berpotensi muncul di Maluku, Nusa Tenggara Timur, serta wilayah pedalaman yang jauh dari pusat layanan kesehatan. Perjalanan menggunakan kapal, pesawat, transportasi darat, hingga keharusan menginap membuat biaya membengkak, mencakup ongkos perjalanan, makan, penginapan, dan pendamping, yang pada kelompok ekonomi terbatas bisa melampaui biaya pemeriksaan medisnya sendiri.
Dalam rapat konsolidasi organisasi penyandang disabilitas pada 11 November 2026, kesenjangan akses antarwilayah juga disorot dari sisi penyandang disabilitas netra.
“Masalah utamanya adalah apakah semua penyandang disabilitas netra di Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau wilayah 5T, bisa memiliki akses dan menikmati hak yang sama dengan teman-teman netra yang tinggal di kota besar,” papar Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Yeni Rosa Damayanti.
Koalisi menegaskan bahwa kebijakan nasional tidak boleh bertumpu pada kondisi fasilitas kesehatan di kota besar semata. “Jika dokter spesialis tidak tersedia di tempat tinggal mereka, negara tidak boleh menjadikan pemeriksaan dokter spesialis sebagai satu-satunya pintu untuk memperoleh pengakuan dan mengakses hak-hak penyandang disabilitas,” terangnya.

Saat penutupan konferensi pers , Ferdinand menyarankan agar surat gugatan ke Menkes dan Mensos , tembusannya juga dikirim ke Presiden . Forum Advokasi Lansia Disabilitas akan melakukan Judisial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi karena keputusan MK  nomor 130/PUU.XIII/ 2026 Tanggal 3 Maret 2026, perluasan katagori disabilitas juga mensyaratkan SKD dari assesmen dari penyandang sakit kronis, padahal dalam perawatannya penyandang penyakit kronis telah ditangani oleh dokter spesialis sesuai penyakitnya.
Ferdinand mantan staf ahli komisi IX DPR RI bidang kesehatan berharap Menteri Kesehatan cepat tanggap atas gugatan koalisi. Untuk itu dibentuknya Forum Advokasi Lansia Disabilitas sebagai tindak lanjut diksbulkannya sebagian uji materi UU No.8 /2016 dengan terbitnya putusan MK no.130/PUU.XIII/2026 tanggal 2 Maret 2026 dimana MK menetapkan bahwa penderita penyakit kronis dapat dikatagoriksn sebagai penyandang dusabilitas fisik setelah melalui assesmen medis secara sukarela (right to claim) bukan kewajiban (duty to acept). Penyakit kronis umumnya banyak diderita pasien lanjut usia, untuk itu perlu pendataan ulang berapa jumlah lansia yang masuk katagori disabilitas dari sekitar 20 juta lansia serta perlunya Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial untuk pemaknaan dan pelaksanaan keputusan MK tersebut.

Share. Facebook Twitter WhatsApp
Previous ArticleQRISurprise neobank Hadirkan Diskon hingga Rp150 Ribu untuk Transaksi QRIS
Next Article Waskita Beton Precast Kembali Digunakan dalam Proyek Infrastruktur Perairan di Balongan
hartono

Related Posts

Waskita Beton Precast Kembali Digunakan dalam Proyek Infrastruktur Perairan di Balongan

21 November 2026 3:19 PM

QRISurprise neobank Hadirkan Diskon hingga Rp150 Ribu untuk Transaksi QRIS

21 November 2026 3:01 PM

MENJAGA LINGKUNGAN DARI ANCAMAN KARHUTLA, POLSEK KAPUAS HULU SECARA RUTIN LAKSANAKAN SOSIALISASI

21 November 2026 2:41 PM
© 2026 analisnews. Designed by analisnews.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.