Close Menu
  • Beranda
  • Tulis Berita
  • Big Media
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Banten
  • Kateng
  • Terkini

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

POLSEK KAPUAS MURUNG SOSIALISASIKAN BAHAYA TAMBANG ILEGAL DAN MERKURI, ANCAMAN DENDA RP100 MILIAR

Kapolri Terima detikcom Awards 2026 ‘Tokoh Garda Depan Pemberantasan Narkoba dan Penyelamatan Generasi Muda’

Kapolri Suyudi Bertekad Tertibkan IUP, Gus Falah: Bukti Taat Konstitusi

Facebook X (Twitter) Instagram
Analis
Subscribe Now
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Beranda
  • Tulis Berita
  • Big Media
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Banten
  • Kateng
  • Terkini
Analis
  • Beranda
  • Tulis Berita
  • Big Media
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Banten
  • Kateng
  • Terkini
You are at:Home»Banten»Kapolri Suyudi Bertekad Tertibkan IUP, Gus Falah: Bukti Taat Konstitusi
Banten

Kapolri Suyudi Bertekad Tertibkan IUP, Gus Falah: Bukti Taat Konstitusi

nurjenBy nurjen21 November 2026 6:53 PM042 Mins Read
Share Facebook Twitter WhatsApp
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

JAKARTA, Analisnews.co.id  – Tekad Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mendata semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia direspons positif oleh Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru. Pria yang akrab disapa Gus Fallah ini menilai tekad Jenderal Suyudi tersebut merupakan langkah penting dalam menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

 

Dia menilai pendataan seluruh IUP yang dilakukan Polri untuk menentukan prioritas penertiban merupakan bentuk komitmen negara dalam memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

 

“Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Gus Falah dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

 

Dia menegaskan, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak boleh berhenti sebatas norma konstitusional. Amanat tersebut harus diwujudkan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan.

 

Karena itu, Gus Falah menilai langkah Kapolri mendata seluruh IUP memiliki arti strategis. Pendataan tersebut dapat menjadi dasar untuk memetakan perusahaan pertambangan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, sekaligus menentukan prioritas penertiban secara terukur.

 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, tekad Kapolri Suyudi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia dinikmati negara.

 

“Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan rakyat justru menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu. Negara harus hadir dan memastikan konstitusi benar-benar berlaku untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Share. Facebook Twitter WhatsApp
Previous Article21 Rumah dan Dua Lumbung Padi Terbakar, Polda Banten Sampaikan Kronologi Kejadian
Next Article Kapolri Terima detikcom Awards 2026 ‘Tokoh Garda Depan Pemberantasan Narkoba dan Penyelamatan Generasi Muda’
nurjen

Related Posts

Kapolri Terima detikcom Awards 2026 ‘Tokoh Garda Depan Pemberantasan Narkoba dan Penyelamatan Generasi Muda’

21 November 2026 6:57 PM

21 Rumah dan Dua Lumbung Padi Terbakar, Polda Banten Sampaikan Kronologi Kejadian

21 November 2026 6:50 PM

Kunjungan Kapolri ke Banten Berjalan Tertib, Kapasitas Aula Terbatas Tidak Ada Diskriminasi

21 November 2026 6:44 PM
© 2026 analisnews. Designed by analisnews.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.