Analisnews.co.id, JAKARTA– Baru sehari resmi menjabat sebagai Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas), Andi Amran Sulaiman langsung tancap gas. Usai prosesi serah terima jabatan di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025), Amran langsung menggelar rapat perdana dan menginstruksikan jajarannya untuk fokus penuh mengawasi harga pangan pokok strategis, terutama komoditas yang disubsidi pemerintah seperti beras.
“Rapat perdana selesai sertijab, langsung jalan. Kami kenali seluruh tim dan bahas langkah cepat. Satu yang utama: harga pangan strategis harus dipantau real time setiap hari,” tegas Amran dalam konferensi pers usai rapat pimpinan di Bapanas.
Amran menekankan, pengawasan harga dan distribusi beras bersubsidi menjadi perhatian utama. “Khusus pangan yang disubsidi pemerintah—nilainya Rp150 triliun—itu wajib kita intervensi. Kita harus jaga petani lewat HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan jaga konsumen lewat HET (Harga Eceran Tertinggi). Mutlak,” ujarnya.
“Rapat perdana selesai sertijab, langsung jalan. Kami kenali seluruh tim dan bahas langkah cepat. Satu yang utama: harga pangan strategis harus dipantau real time setiap hari,”tegas Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman 13/10/2025 di kantor Bapanas (Photo, Dok; Shanty Rd)
SPHP Beras Bantu Tekan Harga dan Bikin Masyarakat Lega
Salah satu strategi pengendalian harga dilakukan lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan Perum Bulog. Hingga 13 Oktober 2025, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 463,5 ribu ton di seluruh Indonesia.
Hasilnya terlihat nyata. Berdasarkan Panel Harga Pangan, rerata harga beras medium dalam sebulan terakhir turun di semua zona. Di Zona 1 misalnya, harga kini di Rp13.385 per kilogram, turun 0,50 persen dibanding bulan lalu. Tren serupa terjadi di Zona 2 dan Zona 3 yang masing-masing turun 0,54 persen dan 4,87 persen.
Program SPHP juga mendapat respon positif dari masyarakat. Survei Litbang Kompas pada Juli 2025 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi mencatat, 77,2 persen masyarakat menilai harga beras SPHP terjangkau, bahkan 6,4 persen menyebutnya sangat terjangkau.
“SPHP terbukti membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Ini bagian dari upaya memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di semua lapisan,” kata Amran.
Target Berani: Swasembada Pangan dalam Setahun
Tak hanya fokus pada pengendalian harga, Amran juga mematok target besar: mewujudkan swasembada pangan dalam waktu satu tahun—lebih cepat dari target empat tahun Presiden.
“Target kami, swasembada secepat-cepatnya. Petani untung, konsumen tersenyum. Insya Allah, 2–3 bulan ke depan kita bisa lihat hasil awalnya. Mimpi Bapak Presiden capai swasembada dalam empat tahun, kita percepat jadi satu tahun,” ujar Amran optimistis.
Ia menambahkan, langkah percepatan ini bukan kerja satu lembaga saja, melainkan hasil kolaborasi nasional. “Semua ikut, mulai dari Kementerian Pertanian, TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog, hingga Badan Pangan. Ini kerja besar anak bangsa,” tegasnya.
Kalimantan Jadi Bukti Nyata
Menurut Amran, upaya swasembada kini sudah mulai terlihat dari daerah. Beberapa provinsi di Pulau Kalimantan yang dulunya bergantung pada pasokan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, kini mulai mandiri memenuhi kebutuhan berasnya sendiri.
“Kalimantan dulu tergantung kiriman beras dari luar. Sekarang, dari enam provinsi, empat sudah swasembada. Dampaknya luar biasa, inflasi kita termasuk lima besar terbaik dunia,” ungkapnya bangga.
Data Produksi Menguatkan Optimisme
Data Badan Pusat Statistik (BPS) turut memperkuat optimisme itu. Sepanjang Januari–November 2025, produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 33,19 juta ton, naik 3,72 juta ton dibanding periode sama tahun lalu. Angka ini mendekati proyeksi FAO untuk 2025–2026 yang berada di 35,6 juta ton.
Dengan tren positif ini, Amran meyakini swasembada pangan bukan lagi sekadar mimpi, tetapi langkah nyata menuju kemandirian pangan nasional.
Reporter: Shanty Rd
Komentar