AnalisNews.co.id, Medan – DPRD Sumatera Utara melalui fraksi PKS di gedung DPRD Sumut menerima audiensi DPC PPMI Kabupaten Langkat, pertemuan ini menanggapi surat DPC PPMI Langkat yang di kirimkan pada Minggu lalu.
Kedatangan Dewan Pengurus Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPC PPMI) kabupaten Langkat ke gedung DPRD Sumut tersebut di hadiri langsung oleh Ketua DPC PPMI Langkat Faisal Siregar yang juga ketua Solidaritas Masyarakat Pekerja Indonesia(SMPI) Sumut Bersama Ketua Forum Buruh Madani Indonesia, Awaluddin Pane.
Menurut pantauan media ini kehadiran tokoh buruh tersebut ke gedung DPRD Sumut di sambut langsung oleh Ustadz Usman Jakfar ketua fraksi PKS DPRD Sumatera Utara di ruangan fraksi PKS, pada (02/10) Rabu lalu.
Sambutan hangat dari Ustadz Usman Jakfar bak reuni tahunan, sebab di ruangan fraksi tersebut kami juga bertemu Ustadz Salman Alfarisi, Ibu Hj Fatimah dan Ada beberapa tokoh PKS Lainnya.
Ditengah – tengah kesibukan nya yang mana baru sehari dilantik menjadi anggota DPRD Sumut walaupun hanya beberapa saat dalam pertemuan namun ustadz Usman Jakfar terlihat sangat bersahabat, menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah islamiah antar sesama muslim.
Kemudian sebelum beranjak, untuk diskusi selanjutnya Ustadz Usman Jakfar selaku ketua fraksi Mempersilakan kami untuk melanjutkan diskusi bersama Ibu Hj Fatimah.
Di dalam pertemuan tersebut Ibu Hj Fatimah mempersilahkan untuk menyampaikan aspirasi yang ingin di sampaikan, Faisal Siregar Ketua DPC PPMI Langkat yang didampingi Awaluddin Pane Ketua Forum Buruh Madani Indonesia menyampaikan beberapa hal tentang penerapan undang-undang jaminan sosial dan pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan di beberapa kabupaten/ kota di Sumatera Utara.
Faisal Siregar yang juga adalah Ketua Solidaritas Masyarakat Pekerja Indonesia (SMPI ) Sumut menjelaskan kepada Ibu Fatimah atau akrab disapa ibu Ema, tentang banyaknya Pelanggaran Ketenagakerjaan di beberapa daerah di Sumatra Utara antara lain berdasarkan temuan dan investigasi tim antara lain seperti di Kabupaten Langkat , kabupaten Sergai, Medan.
- masih di terapkan nya sistem Harian Lepas ( BHL) pada perusahaan perkebunan, yang mana si pekerja tersebut sudah berpuluh tahun lamanya bekerja di perusahaan tersebut namun tidak ada kejelasan status nya hingga saat ini.
- Adanya Perusahaan perkebunan yang tidak mendaftarkan pekerja nya sebagai peserta BPJS KESEHATAN dan BPJS KETENAGAKERJAAN.
- Adanya Perusahaan Perkebunan yang tidak melakukan kontrak kerja terhadap pekerja nya, sehingga Ketika tidak di butuhkan lagi perusahaan tersebut sesuka memberhentikan si pekerja tanpa surat PHK, sehingga pekerja tidak dapat menuntut Hak – hak normatif nya, dan ada juga yang tidak mendapatkan THR.
- Di Kota Medan ada Pegawai Honorer yang di berhentikan sepihak oleh kepala sekolah tempat nya mengabdi, status penjaga sekolah di SMK Negeri.
- Adanya kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang tak kunjung selesai.baik itu di tingkat dinas ketenagakerjaan maupun PHI.
pembicaraan semuanya terfokus tentang Ketenagakerjaan di Sumatera Utara ini” kami juga menyampaikan dan memberikan beberapa masukan antara lain:
- untuk melakukan sosialisasi atau bimtek Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh, yang di Inisiasi DPRD Sumut, Berkerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut kedepannya.
Ustadzah Hj.Fatimah Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS di dalam ruangan menyampaikan, sangat mengapresiasi kedatangan DPC PPMI Langkat, SMPI Sumut dan Forum Buruh Madani Indonesia, yang telah menyampaikan aspirasi nya,”Insyaallah akan segera kami tindaklanjuti laporan dan aspirasi ini”, ungkap buk Ema sapaan akrab nya.
Ketua Forum Buruh Madani Indonesia Awaluddin Pane berharap hal ini dapat menjadi bahan pembahasan nantinya oleh Fraksi PKS di komisi E DPRD Sumut Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Dalam pembahasan Ketenagakerjaan tahun lalu sempat disampaikan dengan Ustadz Tipatul Sembiring dari DPR RI Fraksi PKS bersama Ustadz Syahrul Idrus Pembina Forum Buruh Madani Indonesia. Indonesia Awaluddin Pane juga hadir ikut membicara PKWT yang sering terjadi dan tak kunjung usai di tingkat Dinas Ketenagakerjaan. Dan hal ini menjadi bahan pembahasan nantinya oleh Fraksi PKS di komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dalam pembahasan Ketenagakerjaan sempat disampaikan dengan Ustadz Tippatul Sembiring Anggota DPR RI Fraksi PKS bersama Ustadz Syahrul Idrus Pembina Forum Buruh Madani Indonesia tahun lalu.(F5/AP)
