Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (05/10/2024)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, terkesan “Menutup Diri”, terkait keterbukaan informasi publik mengenai penggunaan anggaran secara terperinci pada Pilkada 2024, dalam audiensi dengan Pokja Wartawan KBB, 27 September 2024 kemarin.
Dalam jumpa pers pihak ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Rifqi Ahmad Sulaeman, menyampaikan penerimaan dan penggunaan anggaran dari pusat sebesar 60 miliar lebih, itupun terbagi dengan pihak Bawaslu. Pihak KPU KBB sendiri menerima dengan angka Rp. 51 miliar. Dalam penggunaan anggaran, belum bisa menyebutkan secara terperinci karena bukan kami memegang data perincian hanya bagian keuangan yang memiliki data perincian. “Ungkapnya.
Apalagi kalau dikaitkan dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 2.562 TPS maka per-TPS jatuh diangka kurang lebih 19 Juta lebih.
Sementara keterbukaan informasi publik, terkait perincian anggaran kepada sejumlah perwakilan awak media yang tergabung di Pokja Wartawan KBB, masih tidak jelas karena yang menjadi pertanyaan publik bagaimana pertanggungjawaban dalam mengelola penggunaan anggaran secara terperinci agar masyarakat paham anamat sebagai lembaga pemerintahan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dengan baik ?, begitu pun anggaran mulai dari pelaksanaan penetapan nomor urut peserta Pilkada bertempat Hotel Novena Lembang yang serba terbatas untuk para tamu yang hadir dan belum jelas perincian biaya dikeluarkan. Begitupun, dalam menggelar audiensi dengan Pokja Wartawan sebelumnya sudah melayangkan surat. Namun, hanya dihadiri oleh ketua KPU saja. Ada apa ini, tanpa didampingi jajarannya termasuk bagian keuangan ?
Rifqi, menambahkan dalam perincian anggaran di angka Rp. 51 miliar diperuntukan berbagai kegiatan baik sosialisasi, kebutuhan KPPS sebanyak 17934 personil, jumlah anggaran sarana dan prasarana seperti ; kebutuhan jumlah TPS (Tempat Pemilihan Suara) mencapai 2562 dikali, terdiri dari 7 orang anggota dan 2 petugas keamanan orang untuk tiap per-TPS tersebar di wilayah KBB, kebutuhan logistik, belanja pegawai KPPS dan honor para anggota TPS. Pelaksanaan penggunaan anggaran berbasis bertahap. “Jelasnya.
“Dalam hal ini, masalah penggunaan anggaran pihak kami sudah diawasi oleh pusat. Lebih jelas, bahwa KPU sudah memiliki inspektorat sendiri yang di bentuk oleh pusat dan pihak BPK (Badan Pengawasan Keuangan) pun ikut serta”.
Ketua Pokja Wartawan KBB M. Raup, disela-sela perbincangan dengan kehadiran media disini merasa terpanggil bahwa penggunaan anggaran “dari rakyat untuk rakyat” tentunya harus terbuka dengan sejelas-jelasnya. Karena, jangan terkesan “Menutup Diri” yang tidak jelas memberikan keterangan tidak terperinci. Kami pun bagian daripada masyarakat, amanat tersebut merasa terpanggil dan sebagai alat kontrol sosial berkewajiban menyampaikan keterbukaan informasi publik serta terjalin sinegritas kemitraan dengan pihak KPU KBB, agar supaya proses berjalannya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik memuaskan untuk semua pihak. Jangan sampai, serba terbatas dan seadanya. Kami, yakin bahwa dengan anggaran yang diterima KPU KBB diangka 51 miliar sudah jelas terperinci juga dapat memuaskan semua pihak penyelenggaraan Pilkada 2024 damai. ” Tegasnya.
Red.
