PANGKALPINANG — Lurah Opas Indah, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, menjadi sorotan publik setelah warganya melakukan demonstrasi. Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh dugaan ketidaknetralan Lurah Juni, yang terlihat melalui postingan di media sosial yang mendukung pasangan calon tunggal Molen-Hakim dalam pemilihan wali kota Pangkalpinang yang akan digelar pada 27 November mendatang, Selasa (15/10/2024).
Dalam unggahan tersebut, Lurah Juni mengekspresikan dukungannya dengan menulis, “Bang Molen, sosok figur yang mampu membawa perubahan kota Pangkalpinang dan memperhatikan kesejahteraan pegawai, terutama di kelurahan.”
Postingan ini memicu kemarahan warga, yang merasa tindakan tersebut mencederai prinsip netralitas seorang aparatur sipil negara (ASN).
Puluhan warga dengan semangat membawa poster-poster yang berisi kritik terhadap lurah, seperti “Usir lurah dari Opas,” “Pak lurah, jangan jadi penjilat,” dan “Pak lurah, jangan kotori kampung kami dengan sikap alaimu.” Dalam orasinya, Tok Gun, salah satu warga, mengingatkan bahwa netralitas adalah prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN.
“Sikap lurah yang tidak mencerminkan kepemimpinan dapat merugikan kariernya dan mencoreng nama baik pemerintah,” tegasnya.
Defa, seorang tokoh pemuda Opas, menambahkan bahwa selama ini Lurah Juni dinilai tidak adil terhadap pemuda kampung.
“Bagaimana kami bisa mendukung kebijakan bapak jika beliau tidak peduli kepada kami?” ujarnya, menekankan perlunya perhatian dan dukungan kepada generasi muda.
Warga meminta agar Lurah Juni berjanji untuk bersikap netral dan tidak memihak calon mana pun.
“Jika peringatan ini diabaikan, kami akan menggalang massa lebih banyak untuk unjuk rasa, bahkan aksi di kantor Pemkot Pangkalpinang,” ancam mereka.
Tak hanya Lurah Juni, perhatian juga tertuju pada Lurah Lontong Pancur, Adli, yang terindikasi tidak netral setelah berfoto bersama pasangan calon Molen-Hakim dengan kode dua jari.
Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi dan tuntutan agar Lurah Adli memberikan klarifikasi mengenai maksud dari fotonya tersebut.
Budi Utama, Penjabat Walikota Pangkalpinang, diharapkan dapat bersikap tegas terhadap ASN yang terindikasi tidak netral dan memihak kepada calon tertentu.
Publik kini menantikan tindakan nyata dari pemerintah untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung dengan baik dan adil.
“Ketidaknetralan lurah bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengganggu proses demokrasi. Kami berharap pejabat publik, terutama ASN, menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis,” ungkap Defa, mewakili suara warga.
Dalam pernyataannya, warga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari setiap pejabat publik.
“Kami ingin pemimpin yang adil dan mampu mendengarkan aspirasi warganya, bukan yang hanya berpihak pada satu calon,” tambahnya, menunjukkan harapan masyarakat akan kepemimpinan yang responsif.
Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, warga menyatakan rencana untuk melakukan aksi lebih besar di berbagai lokasi strategis di kota, termasuk di kantor Pemkot.
Mereka yakin bahwa suara mereka harus didengar dan dihargai, sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Situasi ini mencuri perhatian publik dan menjadi topik hangat di kalangan pengamat politik, yang mengingatkan akan pentingnya menjaga integritas aparatur sipil negara.
Kejadian ini menegaskan bahwa masyarakat semakin kritis dan aktif dalam memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi, serta menuntut kepemimpinan yang tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi juga menunjukkan tindakan nyata dalam menjaga netralitas.
Masyarakat Opas Indah kini berharap agar aksi mereka dapat membawa perubahan yang signifikan dalam kepemimpinan kelurahan dan memastikan bahwa pemilihan umum mendatang berlangsung dengan adil dan transparan.
Dengan semangat dan kesadaran politik yang semakin meningkat, warga Opas Indah menunjukkan bahwa mereka siap untuk mengambil peran aktif dalam menjaga integritas demokrasi di daerah mereka.Analisnews.co.id
Penulis:tim red
Editor:M.Jhon kenedy
