Pangkalpinang – Aksi massa yang diorganisir oleh Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia (KAHMI) berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang pada Jumat (25/10/2024). Demonstrasi ini digelar sebagai respons terhadap pernyataan Muhammad, salah satu anggota KPU Pangkalpinang, dalam sebuah podcast yang menyebutkan bahwa salah satu pasangan calon (paslon) Walikota Pangkalpinang diprediksi akan menang 99,9 persen melawan kotak kosong. Pernyataan tersebut memicu tudingan bahwa KPU berpihak kepada Paslon nomor 2.
Massa yang hadir menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan komisioner KPU selama proses pemilihan kepala daerah di Kota Pangkalpinang.
Suasana demo sempat memanas ketika beberapa anggota KPU yang diduga tidak netral tidak hadir, membuat massa merasa frustrasi. Mereka berencana untuk menggembok atau mensegel pagar Kantor KPU sebagai bentuk protes.
Ketegangan mereda ketika Sobarian, salah satu komisioner KPU, tiba di lokasi dengan pengawalan dari beberapa anggota kepolisian.
Massa segera mengarahkan tuntutan mereka kepada Sobarian, menginginkan kejelasan mengenai netralitas KPU dalam menyelenggarakan pemilu.
Mereka menuntut pemecatan anggota KPU yang dianggap berpihak kepada paslon tertentu dan mendesak agar mereka yang disinyalir tidak netral segera mundur dari jabatannya.
Dalam orasi mereka, para demonstran menegaskan pentingnya netralitas dan integritas penyelenggara pemilu.
Mereka meminta agar KPU melaksanakan tugasnya dengan profesional dan berdedikasi demi kepentingan masyarakat, terutama dalam menjaga keadilan selama tahapan pemilu.
“Kami ingin pemilu yang adil dan transparan, tanpa adanya isu yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara,” ujar salah satu orator.
Aksi massa KAHMI juga menuntut transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Mereka menginginkan agar masyarakat diberikan akses informasi yang jelas, sehingga tidak ada ruang untuk asumsi bahwa penyelenggara pemilu berpihak kepada salah satu paslon.
Hal ini dianggap penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.
Demonstrasi ini mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan integritas pemilu.
Dalam orasi mereka, para demonstran menekankan bahwa KPU harus menciptakan suasana yang kondusif dan responsif terhadap masukan dari semua elemen masyarakat, terutama jika terjadi pelanggaran selama masa kampanye.
“Kami mendesak KPU untuk mendengar suara rakyat, karena demokrasi yang sehat adalah yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak,” tambah salah satu peserta aksi.
Di akhir aksi, massa menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan sekadar isu semata, tetapi merupakan harapan untuk menciptakan sistem pemilihan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Mereka berharap aksi ini menjadi pelajaran bagi KPU dalam menjalankan tugasnya, agar netralitas dan keadilan menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penyelenggaraan pemilu di masa depan.Analisnews.co.id
Penulis:tim red
Editor:M.Jhon kenedy
