Anslisnews.co.id
Jakarta, 27 Oktober 2024 — Program food estate yang dicanangkan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional terus menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya. Meskipun memiliki potensi besar untuk menjawab kebutuhan pangan nasional, pelaksanaan program ini kerap menemui berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan utamanya. Menurut Ary Widiyanto, Peneliti Madya di Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tantangan-tantangan ini dapat memperparah dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan di lokasi pelaksanaan food estate jika tidak segera diatasi.
Analisis Ary Widiyanto atas Kendala Program Food Estate
Ary Widiyanto memaparkan bahwa food estate memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menciptakan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. “Namun, dalam pelaksanaannya, program ini kurang optimal akibat perencanaan yang tidak matang, pemilihan komoditas yang kurang sesuai dengan kondisi lahan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan,” ujar Ary. Ia menegaskan bahwa kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dapat menyebabkan ketegangan yang memicu konflik dan berdampak negatif terhadap keberhasilan program secara menyeluruh.
Kendala-kendala utama yang diidentifikasi oleh Ary Widiyanto meliputi:
Perencanaan Lahan dan Komoditas yang Tidak Matang: Banyak lahan di kawasan food estate yang tidak sesuai dengan komoditas yang ditanam. Selain itu, infrastruktur dan akses pasar belum optimal, yang menghambat pendistribusian hasil panen ke pasar yang lebih luas.
Kurangnya Evaluasi Program Sebelumnya: Banyak food estate yang dibangun tanpa evaluasi komprehensif terhadap program serupa di masa lalu. Tanpa evaluasi, pelaksanaan program baru berisiko mengulangi kesalahan yang sama.
Ketegangan dengan Masyarakat Lokal: Keterlibatan masyarakat lokal yang terbatas dalam perencanaan program sering kali memicu resistensi, bahkan konflik terbuka di berbagai wilayah. Di Desa Ria-Ria, Humbang Hasundutan, misalnya, terlihat adanya resistensi karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Tumpang Tindih Kawasan dengan Wilayah Adat: Beberapa lokasi food estate tumpang tindih dengan wilayah adat yang memiliki nilai ritual dan sosial tinggi. Hal ini tidak hanya menciptakan ketegangan, tetapi juga mengancam keberlanjutan sosial dan budaya di wilayah-wilayah tersebut.
Ary menyarankan bahwa untuk mencapai keberhasilan, program food estate harus didukung dengan perencanaan yang matang dan feasibility study yang komprehensif. Studi ini harus mempertimbangkan kesesuaian lahan, serta kondisi sosial-ekonomi dan kesiapan masyarakat lokal di lokasi pelaksanaan.
Rekomendasi untuk Keberhasilan Food Estate
Ary juga mengajukan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan program food estate ke depan:
Libatkan Masyarakat Lokal dalam Perencanaan dan Pelaksanaan: Keterlibatan masyarakat lokal secara aktif dapat meningkatkan penerimaan program dan menjamin ketahanan sosial jangka panjang. Hal ini juga akan mengurangi resistensi di lapangan.
Perhatikan Dampak Ekologi: Pelaksanaan food estate harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan agar keberlanjutan sumber daya alam tetap terjaga.
Lakukan Feasibility Study yang Komprehensif: Pemerintah perlu melakukan studi kelayakan yang lebih mendalam mengenai kondisi lahan, sosial-ekonomi, dan kesiapan masyarakat di lokasi food estate yang baru.
Hindari Area dengan Nilai Adat yang Tinggi: Pelaksanaan program di area yang memiliki nilai ritual dan sosial yang tinggi perlu dihindari untuk mencegah konflik dengan masyarakat adat.
“Program food estate adalah peluang besar bagi ketahanan pangan nasional kita, namun keberhasilannya tidak hanya bergantung pada target produksi semata. Pendekatan yang lebih menghargai aspek lingkungan, budaya lokal, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat adalah kunci keberhasilan di masa depan,” tutup Ary
Program food estate, jika dilaksanakan dengan baik dan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan, memiliki potensi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia secara berkelanjutan. Hal ini menuntut kolaborasi erat antara pemerintah, peneliti, dan masyarakat agar setiap kendala dapat diatasi, dan tujuan ketahanan pangan nasional dapat tercapai dengan baik.
