BOGOR, ANALISNEWS – Pengurus Pusat perkumpulan mahasiswa indonesia (PP PMI ) kembali menggelar aksi pada Rabu 6 November 2024 di depan Kantor Bupati Bogor.
Aksi ini dalam rangka mengkritisi bangunan Resto Asep Strawberry di puncak yang tidak kunjung di bongkar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
PP PMI menilai keputusan Pemkab Bogor untuk tidak membongkar bangunan Resto Asep Strawberry puncak ini sangat jelas menimbulkan rasa ketidakadilan, dan syarat tanda kepentingan siapa di belakang resto tersebut.
“Ini aksi kami kedua kalinya, dan ini bukan aksi yang terakhir, kita akan terus turun ke jalan sampai Resto Asep Strawberry puncak di robohkan,” kata Syahrul selalu koordinator aksi.
“Kalau tidak di robohkan juga maka kami meminta pemkab bogor menjadikan resto Asep itu menjadi museum ketidakadilan, dimana pada resto itu perlu di kenang sebagai bentuk ketidakadilan nyata pada rakyat kecil di Kabupaten Bogor, ” sambugnya.
Sementara, Ketua Umum PP PMI, Ali Moma menjelaskan, bangunan Resto Asep Strawberry puncak bahwa sampai detik ini tidak di bongkar juga dengan alasan sedang mengurus izin.
“Kalau logika Pemkab Bogor yang memberi alasan resto asep strawberry sedang mengurus izin itu berarti ada dugaan Pemkab Bogor ikut bermain,” tukas Ali.
Selain itu, dalam aksi yang nekat di lakukan di malam hari di depan kantor Bupati Bogor ini PP-PMI juga melakukan bakar lilin, tabur bunga dan pelemparan Strawberry di halaman Kantor Bupati bogor.
Ali menambahkan bahwa pihaknya sengaja melakukan aksi saat malam hari bukan karena kami tidak paham aturan, tapi kami kecewa melihat perkara ini yang seolah olah mengangkangi peraturan yang ada.
“Dan aksi tabur bunga itu simbol matinya keadilan di Kabupaten Bogor ini serta pelemparan strawberry juga sebagai simbol bahwa resto asep strawberry puncak lah sebagai simbol matinya keadilan tersebut, ” ungkapnya.
“Kami akan kembali melakukan aksi, kembali pada Rabu 15 November 2024 kalau bangunan tersebut tidak di bongkar juga, dan kami akan melakukan aksi diam dan menginap di jalan kertanegara agar presiden tau dan bisa berpihak pada keadilan untuk rakyat kecil di puncak bogor” tambah Syahrul. **
