Garut, [26/11/2024] — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sebagai bagian dari pilar demokrasi, netralitas lembaga negara adalah syarat mutlak demi terciptanya proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.
Ketua Umum HMI Cabang Garut, Ramdani, menyampaikan bahwa pelanggaran netralitas oleh ASN, TNI, atau Polri berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Ia mengingatkan bahwa netralitas ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang dan peraturan terkait.
“ASN, TNI, dan Polri adalah pelayan publik yang harus berdiri di atas semua golongan, bukan menjadi alat politik pihak tertentu. Sikap tidak netral akan merusak keadilan dalam proses Pilkada dan memengaruhi legitimasi hasil pemilu,” tegas Ramdani.
HMI Cabang Garut juga menyoroti pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas, lembaga pengawas, maupun pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan bersikap tegas dan independen dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, HMI menyerukan kepada masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya proses Pilkada. Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
“Kami mengajak masyarakat Garut untuk bersama-sama mengawal demokrasi ini. Jangan ragu untuk melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran netralitas ASN, TNI, atau Polri. Ini adalah hak kita bersama untuk memastikan pemilu yang bersih,” tambah Ramdani.
HMI Cabang Garut berharap bahwa Pilkada 2024 dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap demokrasi yang berintegritas. Dengan menjaga netralitas, semua pihak dapat berkontribusi untuk menciptakan masa depan Garut yang lebih baik.
