Jakarta – Tahun 2024 membawa kabar menggembirakan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang sebelumnya didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), kini juga dirancang untuk mendukung kesejahteraan PPPK secara lebih adil.
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) adalah insentif pemerintah yang bertujuan meningkatkan motivasi dan kesejahteraan aparatur negara, baik PNS maupun PPPK. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2023 menjelaskan bahwa PPPK memiliki hak atas TPP selama memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan pemerintah daerah atau instansi terkait.
Meski PPPK masih berstatus kontrak dibandingkan PNS yang bersifat tetap, hak atas TPP ini mencerminkan apresiasi atas kontribusi mereka dalam pelayanan publik.
Nominal TPP PPPK 2024 bervariasi tergantung jabatan, kinerja, dan anggaran instansi. Contoh di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2024:
Guru: Rp 3.100.000
Pengawas Sekolah: Rp 3.100.000
Pamong Belajar: Rp 4.860.000
Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan: Rp 4.860.000
Jabatan Pelaksana: Rp 4.860.000
Setiap daerah menyesuaikan besaran TPP berdasarkan kemampuan anggaran, beban kerja, dan kinerja pegawai.
Meski pada prinsipnya serupa, nominal TPP antara PPPK dan PNS bisa berbeda. PNS yang telah lama bekerja dengan golongan tinggi cenderung menerima TPP lebih besar dibandingkan PPPK yang baru diangkat. Namun, beberapa daerah mulai menyusun skema agar pemberian TPP PPPK lebih merata.
Pencairan TPP PPPK bergantung pada kesiapan administrasi dan anggaran daerah. Umumnya, TPP dicairkan bersamaan dengan gaji pokok setiap bulan. Namun, keterlambatan bisa terjadi akibat proses administrasi yang belum rampung. Pegawai diimbau memantau informasi terkini dari instansi masing-masing.
Bagi calon PPPK, mengikuti Tryout Gratis PPPK adalah langkah strategis. Dengan soal-soal terkini, pembahasan mendalam, dan simulasi real-time, tryout ini membantu meningkatkan peluang keberhasilan tanpa biaya.
Kebijakan TPP PPPK 2024 menunjukkan langkah maju dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Meski terdapat perbedaan dengan PNS, upaya ini patut diapresiasi sebagai bentuk penghormatan terhadap dedikasi PPPK.
Pemerintah daerah diingatkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan ini, termasuk evaluasi menyeluruh atas kinerja aparatur, guna menghindari penyimpangan yang berpotensi merugikan publik.
Semoga informasi ini menjadi panduan bagi PPPK di seluruh Indonesia untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Mari bersama-sama menjaga integritas pelayanan publik demi kemajuan bangsa.
Red©2/12/2024/Jakarta/Pemda@info.institusi.RI
Sumber .Tim. Wid-AG-Ais
