Garut, Analisnews.co.id – Kunjungan kerja (kunker) sejumlah dinas di Kabupaten Garut ke luar daerah memicu sorotan tajam dari berbagai tokoh masyarakat dan aktivis. Di tengah bencana banjir, longsor, dan kesulitan ekonomi yang melanda, langkah ini dianggap tidak peka terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
Beberapa pihak menilai anggaran yang dialokasikan untuk kunker lebih baik digunakan untuk membantu korban bencana. “Dalam kondisi krisis seperti ini, pemerintah seharusnya memfokuskan perhatian pada penanganan bencana dan kesulitan ekonomi, bukan perjalanan dinas yang seakan tidak relevan,” ungkap salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya, Minggu (08/12/2024).
Pemerhati kebijakan publik, Rawink Rantik, turut mengkritik langkah tersebut. Ia menekankan pentingnya empati dan prioritas dalam situasi darurat. “Anggaran untuk kunker bisa dialihkan untuk bantuan kemanusiaan. Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi tentang keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya dengan tegas.
Aktivis muda Ahirudin Yunus juga mempertanyakan urgensi kunker tersebut. “Alasan mencari referensi pelayanan publik tidak sebanding dengan kebutuhan mendesak yang dialami masyarakat kita,” katanya.
Masyarakat Garut mendesak PJ Bupati Garut, Barnas Adjidin, untuk segera mengevaluasi agenda dinas yang dinilai tidak mendesak. Mereka berharap pemerintah menunjukkan kepedulian nyata dalam menghadapi krisis ini. “Kami butuh solusi, bukan kunjungan kerja,” ungkap salah seorang warga yang terdampak.
Pemerintah Garut kini dihadapkan pada ujian besar untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar berpihak pada rakyat di tengah kesulitan ini. Waktu akan menjadi saksi apakah mereka akan merespons kritikan ini dengan tindakan nyata.
Beberapa wilayah yang dikunjungi dalam rangka kunker tersebut antara lain Bapeda Jogja, Setwan Jogja, Dinsos Jogja, Kominfo Jogja, Setda Jogja, DPMD Lombok, Tarkid Jogja, Diskop Sumatra, BKD Jogja, Dinkes Bali, dan DPMPT Malang. (*)
Kunker di Tengah Bencana : Pemerintah Garut Dinilai Abaikan Kepentingan Warga
