Pangkalpinang – Transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pemilukada) menjadi elemen yang tak bisa ditawar dalam menjaga kepercayaan publik dan mencegah praktik kecurangan. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Syawaludin, dalam konfirmasi media via WhatsApp pada Rabu (11/12/2024).
Syawaludin menanggapi perihal ketidakkonsistenan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pangkalpinang dalam menangani dugaan kasus politik uang yang muncul beberapa waktu lalu.
Menurut Syawaludin, transparansi merupakan kunci dalam memastikan pemilukada berjalan dengan adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengkritik langkah Bawaslu Pangkalpinang yang sempat menghentikan proses penanganan temuan kasus politik uang dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.
“Jika suatu temuan awalnya dianggap layak untuk diproses, tetapi kemudian dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana, maka jelas ada ketidakkonsistenan dalam proses penanganan tersebut,” ujar Syawaludin.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa transparansi dalam setiap tahapan pemilukada bukan hanya tentang memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu.
“Tanpa transparansi, akan sulit untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan bersih dan adil,” tegasnya.
Manfaat Transparansi dalam Pemilukada
Syawaludin mengungkapkan berbagai manfaat dari penerapan transparansi dalam penyelenggaraan pemilukada. Transparansi tidak hanya meningkatkan kualitas pemilihan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang sedang dijalankan.
1. Meningkatkan Pemilihan yang Rasional
Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk memilih calon pemimpin berdasarkan data yang objektif, seperti rekam jejak dan visi misi yang jelas. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih cerdas dalam menentukan pilihan dan tidak terjebak pada kampanye yang hanya mengandalkan janji-janji kosong.
2. Mendorong Akuntabilitas Penyelenggara
Penyelenggara pemilukada yang transparan akan lebih mudah diawasi oleh publik. Hal ini membuat mereka harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil, mulai dari tahapan awal hingga hasil akhir pemilu. Transparansi ini juga memudahkan untuk mengevaluasi apakah proses pemilukada berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Melawan Praktik Politik Uang
Keterbukaan informasi berperan besar dalam melawan politik uang, sebuah praktik yang merusak integritas pemilukada. Dengan akses informasi yang lebih terbuka, masyarakat dapat lebih kritis terhadap kandidat yang terlibat dalam politik uang, sehingga praktik kotor ini bisa diminimalisir.
4. Mengantisipasi Ketegangan Politik
Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu juga berperan dalam mengurangi ketegangan sosial. Dalam setiap tahapan pemilukada, informasi yang terbuka dan tidak bias akan membantu masyarakat untuk menerima hasil pemilu dengan lapang dada, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Ini juga bisa mengurangi polarisasi di tengah masyarakat yang rentan terhadap klaim-klaim manipulatif.
Pesan untuk Penyelenggara Pemilukada
Syawaludin tidak hanya menyoroti pentingnya transparansi, tetapi juga mengingatkan penyelenggara pemilukada, terutama Bawaslu, untuk menjaga profesionalisme dan konsistensi dalam menjalankan tugas.
“Setiap temuan atau laporan yang masuk harus dikelola secara transparan dan berdasarkan pada aturan yang jelas. Jika penyelenggara pemilukada konsisten dalam menjalankan tugas, maka kepercayaan publik terhadap pemilu akan semakin kuat,” ujar Syawaludin.
Syawaludin juga mengingatkan bahwa profesionalisme dan transparansi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga masyarakat.
Ia mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengawasi proses pemilukada melalui teknologi digital seperti media sosial dan platform daring lainnya.
“Kita hidup di era digital, di mana informasi dapat dengan mudah tersebar. Masyarakat harus memanfaatkan teknologi untuk ikut mengawasi setiap tahapan pemilukada agar semuanya berjalan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi,” katanya.
Mewujudkan Pemilu yang Bersih dan Adil
Pemilu yang transparan bukan hanya bermanfaat bagi penyelenggara, tetapi juga bagi masyarakat sebagai pemilih.
Melalui transparansi, kita dapat mencegah berbagai potensi pelanggaran, seperti politik uang, manipulasi suara, dan lainnya.
Dengan demikian, pemilukada yang bersih dan adil akan semakin memungkinkan untuk terwujud, memperkuat demokrasi dan menciptakan kepemimpinan yang memang layak untuk dipilih oleh rakyat.
Transparansi dalam pemilukada menjadi pondasi yang harus dijaga oleh semua pihak, baik oleh penyelenggara pemilu maupun masyarakat.
Jika hal ini dijalankan dengan konsisten, bukan hanya demokrasi yang akan terjaga, tetapi juga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri.Analisnews.co.id
Penulis:tim red
Editor:M.Jhon kanedy
