Politisasi Kasus Oknum ASN Disdamkar Garut : RRG Angkat Bicara, Peran BKD Dipertanyakan
Rawink Rantik, tokoh masyarakat yang kerap vokal terhadap isu sosial, mengungkapkan kekhawatirannya atas adanya upaya politisasi dalam kasus ini. “Ada indikasi kuat bahwa kasus ini dimanfaatkan untuk menyerang organisasi seperti RRG, meskipun mereka tidak ada kaitan langsung. Ini jelas strategi untuk menjatuhkan nama baik,” ungkap Rawink pada Kamis (19/12/2024).
Menanggapi hal tersebut, Presiden RRG, Eldy Supriadi, dengan tegas membantah keterlibatan organisasinya dalam kasus ini. “RRG adalah organisasi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Jika ada pihak yang mencoba mencemarkan nama kami, kami tidak segan untuk mengambil langkah hukum,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah menyatakan bahwa proses penyelidikan terhadap oknum ASN yang diduga berselingkuh terus berlanjut. “Kami masih melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jika terbukti melanggar aturan, sanksi tegas akan dijatuhkan,” jelas juru bicara pemerintah.
Rawink turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh narasi yang belum terbukti kebenarannya. “Percayakan proses ini pada hukum. Jangan biarkan kasus ini menjadi alat bagi pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan pribadi,” tambahnya.
Kasus ini terus menjadi sorotan publik, tidak hanya karena dugaan pelanggaran moral oleh oknum ASN, tetapi juga karena adanya potensi penyalahgunaan isu yang dapat merugikan banyak pihak. Pertanyaan besar kini tertuju pada peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam pembinaan kepegawaian dan menyelesaikan kasus ini secara profesional. (*)