KPK Sambangi Gedung DPRD Kabupaten Garut, Ada Apa Yah?
Dalam pertemuan tersebut, Arif menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat untuk mencegah tindak pidana korupsi. Ia juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
“Tahun 2025, dengan adanya kepala daerah dan anggota DPRD baru, kami berharap tercipta kerja sama yang solid untuk mengawal pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Arif. Jum’at,(20/12/2024).
KPK juga membahas peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP), indikator utama dalam pencegahan korupsi. Tahun lalu, Kabupaten Garut berhasil mencapai 81 persen, dan tahun ini ditargetkan mencapai 90 persen. MCP mencakup delapan area penting, termasuk perencanaan anggaran, pelayanan publik, dan pengelolaan pendapatan daerah.
“Jika MCP meningkat, maka potensi korupsi bisa ditekan lebih jauh. Pemerintah daerah harus terus berupaya maksimal dalam pencegahan,” tambahnya.
Kunjungan ini diakhiri dengan ajakan kepada masyarakat dan media untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan transparansi, dan menjaga akuntabilitas demi pemerintahan yang bebas korupsi. (**)