JAKARTA | AnalisNews.co.id – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Kepemudaan di Jakarta Utara yaitu PRAJA, KOMJU, SMJ U, RAP, ISM, dan MFS melakukan aksi damai di depan kantor Kementerian Keuangan RI, di Jakarta Pusat, Senin, 30/12/2024.
Gerakan ini didasari atas keprihatinan yang sangat mendalam terhadaap kebijakan.pemerintah yang sama sekali tidak memihak kepada rakyat, terkait kenaikan PPN 12% yang mana pajak tersebut akan lebih menyakitkan terutama rakyat menengah ke bawah.
Menurut mereka, pengaruh dari imbas kenaikan pajak tersebut akan berpengaruh kepada kenaikan bahan pokok, PHK yang semakin banyak dan akan menghancurkan UMKM.
Bahkan Pajak yang telah disepakati Januari 2025 naik, tapi kebutuhan pokok Desember 2024 sudah melejit naik lalu di mana hati para pejabat saat ini?.
Gerakan yang berbasis di Tanjung Priok ini adalah gerakan rakyat dan bergerak atas dasar keprihatinan sangat mendalam,” kata Koordinator Aksi MULYADI RUTAIN, perwakilan dari PRAJA.
Ketum RAP, ALIF berpendapat bahwa pemerintah tak berpihak kepada rakyat miskin.
“Pemerintah tidak adil dalam kondisi saat ini yang serba sulit, pemerintah menaikkan pajak sangatlah tidak berpihak kepada rakyat miskin, bahkan imbas kenaikan pajak saat ini yang telah di sahkan pada september 2021 adalah ambisi segelintir para pejabat negara yang sama sekali tidak punya hati dan nurani,” ujarnya.
Alif juga mempertanyakan transparansi pajak, dan penggunaannya yang masih dianggap memperkaya para pengelola pajak saja.
“Aksi Organisasi Kepemudaan yang berbasis di Tanjung Priok ini, melihat begitu banyak dana pajak yang dibayar oleh rakyat tersebut tidak menjadi kemaslahatan sosial, baik pendidikan, kesehatan, infraskrutrur umum dll, bahwa rakyat dengan sangat mudah melihat pajak menjadi ajang bancakan para penguasa yang tidak punyak rasa malu,”imbuhnya.
Lebih lanjut Koordinator Aksi MULYADI RUTAIN menegaskan bahwa aksi ini hanya awal, dan aksi berikutnya akan mengundang kembali ribuan warga tanjung Priok dan masyarakat indonesia utk berdemonstrasi di gedung Kemenkeu yang dipimpin oleh Sri Mulyani.
“Melalui konsolidasi, bulan Januari awal, aksi yang lebih besar lagi akan dilakukan, hingga tuntutan ranyat atas kenaikan pajak 12% dibatalkan,” tutupnya. (*/dar).
