Cilegon, analisnews.co.id Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Termajinalkan Kota Cilegon menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Mengusung isu utama defisit anggaran yang diduga mencapai ratusan miliar rupiah, Rabu (08/01/2025)
Massa menuntut transparansi dan penyelesaian kewajiban pembayaran kepada sejumlah pihak yang terdampak, seperti guru madrasah, guru honorer, linmas, kader masyarakat, serta kontraktor proyek pengadaan barang dan jasa.
Sorotan Isu Defisit Anggaran
Dalam aksi yang diikuti berbagai elemen masyarakat dan organisasi, seperti BAPERA, ALIBABA, JAPATI, dan BADAK, massa menyampaikan tuntutan mereka melalui orasi bergantian.
“Kami tidak meminta lebih, kami hanya menuntut hak kami yang selama ini diabaikan. Segera bayarkan kewajiban kepada kami,” seru salah satu orator.
Massa menyoroti kurangnya transparansi pengelolaan keuangan daerah dan menuntut pemerintah bertindak cepat dalam menyelesaikan pembayaran kepada pihak-pihak terdampak.
Massa berkumpul di depan Kantor Dinas PU Kota Cilegon untuk mengawali aksi,
Lalu bergerak menuju Kantor Pemkot Cilegon melalui rute protokol, melibatkan penjagaan ketat dari Polres Cilegon. Massa tiba di depan Kantor Pemkot dan memulai orasi. Perwakilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menemui massa untuk memberikan penjelasan resmi terkait isu defisit anggaran.
Asisten Daerah I, Aziz Setia Ade Putra, mewakili Pemkot Cilegon, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembayaran yang terjadi dan ketidakhadiran Walikota serta Sekda Kota Cilegon. Aziz menyampaikan solusi pemerintah terhadap tuntutan massa:
1. Pembayaran kepada kontraktor akan diselesaikan sebelum pelantikan Walikota terpilih.
2. Gaji guru honorer, guru madrasah, dan kader masyarakat akan dibayarkan pada triwulan pertama tahun 2025.
3. Pemkot berkomitmen membayar honor secara rutin setiap bulan pada tahun anggaran 2025.
“Kami memahami keresahan masyarakat dan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban ini sesuai peraturan yang berlaku,” tegas Aziz.
Aksi berakhir pada pukul 12.43 WIB dengan massa membubarkan diri secara damai setelah menerima penjelasan dan komitmen dari pemerintah. Dalam rilisnya, Aliansi Masyarakat Termajinalkan menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud penyampaian pendapat yang damai dan bermartabat.
“Kami akan terus mengawal transparansi keuangan daerah dan memastikan hak masyarakat terpenuhi,” ujar salah satu perwakilan aliansi.
Dukungan Polres Cilegon
Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengapresiasi ketertiban yang ditunjukkan massa aksi.
“Kami mengapresiasi kedewasaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan memastikan pengamanan berjalan kondusif. Polres Cilegon akan selalu siap mendukung kegiatan masyarakat yang konstruktif dan damai,” ungkap Kapolres.
Aksi ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola anggaran di Kota Cilegon. Dengan komitmen transparansi dan akuntabilitas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, demi terwujudnya Kota Cilegon yang lebih baik.
(Dudin)
