Analisnews.co.id Jumat 10 Januari 2025-Komisi pemberantasan korupsi KPK kembali dihadapkan pada ujian besar menegakkan hukum seadil-adilnya atau tunduk politis,kasus Hasto Kristanto sekretaris jenderal PDI Perjuangan adalah potret telanjang dari kompleksitas hukum yang berbenturan dengan kepentingan politik elite,Hasto Kristanto yang dijadwalkan diperiksa pada 10 Januari 2025 terkait dugaan suap anggota DPR RI dengan enteng mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan,alasannya Ia harus menghadiri peringatan ulang tahun partainya.
Seorang tersangka kasus korupsi yang seharusnya berada dalam tekanan moral untuk membuktikan komitmen kepada hukum malah mengutamakan Ceremony politik dan lebih ironisnya KPK lembaga yang pernah Dielu-elukan sebagai benteng terakhir melawan korupsi kini dipaksa mempertimbangkan permohonan tersebut.
Hasto Kristanto pernah berkata akan kooperatif dalam menjalankan proses hukum namun apa arti kooperatif jika panggilan hukum dianggap bisa ditunda sesuka hati,jika alasan seperti ulang tahun partai bisa mengalahkan Urgentsi panggilan komisi pemberantasan korupsi KPK maka rakyat patut bertanya dimana letak prioritas moral elite politik kita saat ini.
Bukankah menghadapi panggilan hukum adalah kewajiban yang tak bisa ditawar terlebih untuk seorang yang menjabat sebagai figur publik, ketua DPP PDI-P bidang Reformasi sistem hukum nasional RoniTalapesi dengan nada defensif menyatakan bahwa Hasto Kristanto dan partai tetap kooperatif,namun kooperatif seperti apa yang dimaksud jika mereka mengajukan penundaan dengan alasan yang jujur saja terdengar remeh seakan-akan hukum adalah urusan nomor dua setelah pesta politik.
Ditengah polemik ini sorotan utama tetap tertuju pada KPK lembaga ini memiliki dua pilihan mengabulkan permohonan Hasto Kristanto atau mengambil langkah tegas dengan pemanggilan paksa bahkan penangkapan,
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap dengan tepat opininya menginginkan bahwa kelembutan dalam kasus ini hanya akan membuat citra KPK kian tergerus jika Hasto Kristanto tetap tidak memenuhi panggilan.
penyidik memiliki kewenangan hukum untuk bertindak tegas ujarnya langkah tegas memang diperlukan bukan hanya untuk membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada KPK selama ini rakyat sudah terlalu sering disuguhi drama politik yang mempermainkan hukum,
Jika KPK terkesan lunak atau malah membiarkan kasus ini berlarut-larut maka kredibilitasnya sebagai lembaga penegak hukum independen akan kian memudar yang paling dirugikan dalam semua ini tentu saja rakyat,
Setiap kali hukum ditundukkan oleh kepentingan elite rakyatlah yang menjadi korban,uang yang dikorupsi adalah hak rakyat hasil dari pajak yang dipungut dari keringat rakyat,dan ketika hukum tidak ditegakkan pesan yang disampaikan kepada masyarakat sangat jelas jika anda memiliki cukup kuasa atau koneksi anda bisa lolos dari jeratan hukum.
Ironisnya ditengah kemiskinan dan ketidakadilan yang dirasakan banyak rakyat,elite politik tetap merasa nyaman berpesta ditengah-tengah tuduhan korupsi apakah ini wajahnya politik yang layak dipertahankan.
KPK harus menyadari bahwa kasus ini bukan sekedar tentang Hasto Kristanto
Ini adalah ujian tentang sejauh mana keberanian lembaga ini melawan tekanan politik,jika KPK tunduk maka rakyat akan semakin kehilangan harapan pada sistem hukum dinegeri ini.
Hasto Kristanto dan partainya mungkin menganggap peringatan ulang tahun lebih penting dari panggilan hukum.
Tapi rakyat menginginkan keadilan bukan perayaan mereka ingin melihat para tersangka korupsi diadili tanpa basa-basi tanpa drama politik yang melelahkan.
Jadi apakah KPK akan memilih untuk tegas dan membuktikan bahwa hukum bener-bener tidak pandang bulu atau justru akan kembali memberi ruang bagi para elite untuk bermain-main dengan keadilan pilihan ada ditangan KPK,
Tapi ingat rakyat selalu mengawasi dan di era seperti sekarang kepercayaan itu mahal harganya.
jangan biarkan keadilan tenggelam hanya seorang elite merasa dirinya lebih penting dari pada hukum.
Jika KPK benar-benar ingin kembali mendapatkan kepercayaan rakyat inilah saatnya untuk bertindak tegas sudah terlalu lama rakyat dihianati oleh janji-janji manis politikus yang mengatakan bahwa mereka akan memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara,namun kenyataannya mereka lebih sering memprioritaskan kepentingan kelompok mereka sendiri bahkan diatas hukum.
Hasto Kristanto adalah simbol dari konflik ini antara integritas dan kepentingan politik ketika seorang pejabat tinggi partai berani mengajukan penundaan pemeriksaan hanya karena ulang tahun partai ini bukan sekedar pengabaian hukum ini adalah pesan arogan bahwa kekuasaan politik bisa membelokkan proses hukum kapan saja,tapi KPK memiliki kesempatan untuk membalik narasi ini tindakan tegas seperti pemanggilan paksa atau penangkapan bukan hanya wujud penegakan hukum tetapi juga pesan simbolis kepada seluruh rakyat Indonesia hukum tidak tunduk pada kekuasaan hukum adalah kekuasaan itu sendiri.
demokrasi di Indonesia kerap dijadikan tameng oleh para elite untuk membenarkan tindakan mereka,Mereka berbicara tentang hak kebebasan dan partisipasi rakyat namun mereka juga yang merusaknya secara perlahan ketika kasus seperti ini dibiarkan berlarut-larut rakyat akhirnya menjadi sinis terhadap sistem demokrasi itu sendiri.
Bayangkan seorang rakyat kecil yang terlambat membayar pajak bisa langsung dikenai denda atau sangsi,tapi seorang tersangka korupsi dengan alasan acara partai bisa menunda pemeriksaan tanpa konsekuensi serius ini bukan demokrasi ini adalah feodalisme yang diberi topeng modern,
Meski begitu rakyat masih berharap KPK kembali menjadi lembaga yang disegani dan ditakuti oleh para koruptor.Analisnews.co.id
Penulis:M.Jhon kanedy
Editor:m.Jhon kanedy
