AnalisNews – Sumbawa Besar|NTB,– Ketua Bajempang Institute, Dr. Sofyan Haryadi, M.Si, memberikan apresiasi kepada Pemerintahan Mo-Novi atas langkah strategis di akhir masa jabatan mereka yang memberikan “kado terindah” berupa penambahan kuota pupuk untuk petani di Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut disampaikan Dr. Sofyan saat ditemui di Sekretariat Bajempang Institute di Desa Kakiang, Kecamatan Moyo Hilir, Kamis (24/1/25).
Menurut Dr. Sofyan, langkah Pemerintah Mo-Novi untuk meningkatkan kuota pupuk subsidi dari 100 ton menjadi 200 ton merupakan pencapaian yang luar biasa dan patut diapresiasi oleh masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus mendapat pengawalan serius dari semua pihak untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para petani.
“Ini adalah langkah yang langka dan patut diapresiasi. Namun, saya khawatir tanpa pengawasan yang baik, ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi,” ujar Dr. Sofyan kepada awak media.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Sofyan juga mengkritisi sikap tertutup yang ditunjukkan Dinas Pertanian dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa terkait kabar baik ini. Menurutnya, langkah mereka yang terkesan menutupi informasi ini justru menimbulkan kecurigaan akan adanya praktik kompromi antara pihak legislator, distributor pupuk, pengecer, dan dinas terkait.
“Besarnya biaya politik pada Pemilihan Legislatif 2024 menjadi alasan mengapa saya khawatir akan ada kompromi jahat di balik kebijakan ini,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Dr. Sofyan juga menyoroti kemungkinan manipulasi dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani. Ia menduga adanya potensi perubahan sepihak terhadap RDKK tanpa sepengetahuan kelompok tani. Jika ini benar terjadi, menurutnya, langkah pemerintah yang semestinya menjadi kabar baik malah akan menjadi bumerang bagi petani.
Sebagai akademisi yang juga dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Teknologi Sumbawa, Dr. Sofyan mengajak masyarakat untuk lebih peka terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam hal yang menyangkut kebutuhan dasar seperti pupuk subsidi. Ia juga mendorong DPRD Kabupaten Sumbawa, khususnya Komisi II, untuk menginisiasi pertemuan terbuka dengan melibatkan petani, akademisi, dinas terkait, media, dan lembaga pemerhati pertanian.
“Transparansi adalah kunci agar kebijakan ini benar-benar bermanfaat bagi petani. Jika pemerintah tidak mengumumkan kabar baik ini secara terbuka, maka wajar jika muncul kecurigaan,” tegas Dr. Sofyan.
Ia berharap, melalui dialog terbuka, masyarakat dapat memahami dan memastikan bahwa penambahan kuota pupuk ini dilakukan dengan adil dan transparan. Kebijakan ini, menurutnya, tidak hanya harus diumumkan secara terbuka, tetapi juga diawasi secara ketat agar tepat sasaran.
Langkah Pemerintah Mo-Novi untuk menggandakan kuota pupuk subsidi memang layak diapresiasi, namun tantangan terbesar adalah memastikan pelaksanaannya berjalan dengan transparan dan bebas dari praktik-praktik curang. Seperti yang disampaikan Dr. Sofyan, keterlibatan masyarakat, media, dan lembaga pengawas sangat penting agar kebijakan ini benar-benar menjadi berkah bagi petani Sumbawa. (An)
