Analisnews.co.id | Panita Khusus (Pansus) Pendidikan DPRD DKI Jakarta akan diprioritaskan untuk mewujudkan sekolah gratis baik negeri maupun swasta.
Hal itu terkait erat dengan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Yudha Permana usai mengikuti Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) membahas Pansus DPRD DKI Jakarta Tahun 2025.
Menurut Yudha, revisi Perda tersebut sebagai alas hukum kuat mewujudkan Program Sekolah Gratis, baik negeri maupun swasta di DKI Jakarta.
Hak para siswa sekolah akan terpenuhi untuk memperoleh pendidikan selama 12 tahun
“Pansus ini fokusnya adalah untuk memastikan seluruh anak siswa Jakarta bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar dia di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/2).
Dia menegaskan, Pansus DPRD DKI tidak hanya bicara pendidikan gratis, namun tentang sistem pendidikan di Jakarta yang harus dijalankan oleh pemerintah.
Selama ini, kata Yudha, bantuan sosial (bansos) belum merata dan tidak tepat sasaran
Secara mekanisme, sambung Yurha, khusus keluarga yang kurang mampu dipastikan dapat menikmati fasilitas sekolah gratis baik untuk negeri maupun swasta.
Sehingga masyarakat tidak lagi dibebani masalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang pembangunan gedung dan bangunan dan kebutuhan lainnya.
“Jadi fokusnya adalah sekolah belajar, cari ilmu. Kemudian mendapatkan asupan makanan bergizi,” tegas Yudha.
Melalui Pansus Pendidikan, harap Yudha, Program Sekolah Gratis, baik negeri maupun swasta dapat segera terwujud di 2025.
Dengan demikian, tidak ada ketimpangan sosial terhadap warga kurang mampu. Seluruh siswa mampu menyerap pendidikan dengan baik.
“Kalau ini (Pendidikan Gratis) tidak segera dilaksanakan, maka sistem pendidikan di Jakarta ini agak terganggu,” tutur dia.
“Kita ingin semua warga Jakarta hidup tenang. Anaknya bisa sekolah dengan tenang. Anaknya bisa mendapatkan asupan gizi dengan tenang,” pungkas Yudha**(DdG/Yd)
