AnalisNews – Sumbawa Besar|NTB,– Jaringan aktivis Kabupaten Sumbawa mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian dalam membubarkan aksi demonstrasi warga di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. Aksi yang berlangsung pada Selasa (4/3/2025) di ruas jalan utama Dodo Rinti, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), bertujuan menuntut transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lingkar tambang, khususnya warga Desa Perung.
Namun, alih-alih mendapatkan respons positif, aksi damai tersebut justru berujung pada pembubaran paksa oleh aparat kepolisian. Para aktivis menilai tindakan ini sebagai bentuk arogansi dan intimidasi terhadap masyarakat. “Apa yang dilakukan polisi bukan sekadar pembubaran, tetapi bentuk tekanan, penakut-nakutan, dan upaya membungkam suara rakyat. Ini sangat tidak etis bagi aparat yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat,” ujar Muhammad Taufan, perwakilan aktivis Sumbawa, dalam wawancara eksklusif, Selasa (4/3/25).
Kecaman semakin kuat setelah beredarnya video yang memperlihatkan tindakan represif polisi dalam membubarkan massa. Para aktivis menilai insiden ini sebagai bukti kegagalan Kapolres Sumbawa dalam membina anggotanya agar bertindak sesuai prinsip pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Kami mendesak Kapolda NTB untuk segera mencopot Kapolres Sumbawa. Kami tidak ingin masa kelam Sumbawa terulang kembali hanya karena seorang Kapolres yang tidak memahami adat dan tradisi kami, Saling Satingi, yang mengedepankan nilai saling menghormati,” tegas Taufan.
Dalam pernyataan yang beredar di media sosial, para aktivis menyerukan perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mereka nilai semakin mencederai keadilan.
“Saudara-saudara kita di Desa Perung tidak berjuang tanpa alasan! Mereka memperjuangkan haknya karena keadilan seolah-olah mati! Hukum yang seharusnya menjadi panglima tertinggi kini tunduk pada kepentingan segelintir orang!” demikian salah satu pernyataan yang viral di kalangan aktivis.
Para aktivis juga menyoroti perubahan peran kepolisian yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. “Seragam yang kalian kenakan itu titipan rakyat! Senjata yang kalian bawa itu dibeli dari keringat rakyat! Gaji yang kalian terima itu berasal dari pajak rakyat! Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian melindungi perusahaan, bukan rakyat!” seru salah satu aktivis dalam orasinya.
Mereka menegaskan bahwa negara seharusnya berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan modal. Oleh karena itu, mereka menyerukan agar masyarakat tidak tinggal diam dan terus menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Ketika keadilan mati, maka kita harus menjadi nyawanya! Jika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka kita yang akan mengasahnya!” seru mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian maupun PT AMNT terkait insiden ini. Namun, desakan dari masyarakat dan aktivis agar tindakan represif seperti ini tidak terulang kembali terus bergulir. (An)