AnalisNews – Sumbawa Besar|NTB,– Owner Idola Trans, Zulfikar, memberikan tanggapan terkait aksi protes yang dilakukan oleh para sopir Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Terminal Sumer Payung, Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar, NTB. Aksi tersebut dipicu oleh keberadaan armada Idola Trans yang masih menggunakan pelat hitam dalam operasionalnya.
Dalam pernyataannya pada awak media, Senin (10/3/25), Zulfikar mengakui bahwa proses perizinan definitif untuk izin trayek operasional armadanya memang masih dalam tahap penyelesaian. Ia menjelaskan bahwa pengurusan izin trayek dan mutasi kendaraan dari pelat hitam ke pelat kuning membutuhkan waktu yang cukup lama karena sistem yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi sering mengalami kendala teknis.
“Jadi begini Pak, untuk pengurusan izin definitif trayek operasional Idola Trans, itu sudah kami lakukan. Saat ini masih ada kendala karena prosesnya memang cukup lama dan sistem sering mengalami gangguan. Namun, kami tetap menunggu dan terus berproses,” ujar Zulfikar.
Sebagai pengusaha swasta yang baru terjun di bidang transportasi, Zulfikar mengaku memahami aturan bahwa setiap pengusaha travel wajib memiliki izin trayek. Oleh karena itu, pihaknya telah mengurus seluruh perizinan yang diperlukan dan saat ini masih menunggu proses dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB.
Lebih lanjut, Zulfikar menyampaikan komitmennya untuk segera menyelesaikan legalitas operasional Idola Trans. Ia menargetkan bahwa pada bulan Mei 2025, setidaknya 10 unit dari total 16 kendaraan miliknya akan menggunakan pelat kuning, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami sudah fix untuk mutasi kendaraan. Insyaallah di bulan Mei ini sekitar 10 unit kendaraan travel kami akan menggunakan pelat kuning. Jadi, kami tetap mengikuti aturan dan berusaha memenuhi semua persyaratan yang ada,” tegasnya.
Menanggapi aksi protes yang dilakukan oleh sopir AKDP, Zulfikar menyatakan bahwa dirinya menghargai dan memahami tuntutan yang disampaikan. Ia juga tidak keberatan apabila operasional Idola Trans dihentikan sementara waktu hingga proses perizinan rampung.
“Saya sangat menghargai dan memahami tuntutan teman-teman sopir. Kami akui bahwa izin kami memang belum sepenuhnya rampung, tetapi kami terus berproses. Jika memang aturan tidak memperbolehkan kami beroperasi hari ini, kami akan patuh dan menunggu penyelesaian administrasi sesuai prosedur,” pungkasnya.
Aksi para sopir AKDP ini mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam sektor transportasi guna menciptakan persaingan usaha yang sehat dan tertib. Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan Provinsi NTB diharapkan dapat memberikan solusi percepatan dalam proses perizinan agar tidak terjadi ketimpangan di lapangan. (An)
