Garut, Analisnews.co.id – Efisiensi anggaran bukanlah konsep baru di Indonesia. Sebelumnya, kebijakan ini dikenal dengan istilah refocusing. Presiden Prabowo menetapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di tingkat pusat maupun daerah.
Inpres tersebut menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota harus mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Namun, Pemerintah Kota Cimahi justru mengambil langkah berbeda.
Di bawah kepemimpinan Ngatiyana dan Adhitya, Walikota dan Wakil Walikota Cimahi mendapatkan mobil dinas baru dengan total anggaran Rp1,4 miliar, dari rencana awal sebesar Rp4,2 miliar. Alasan yang digunakan adalah efisiensi, karena awalnya mereka direncanakan mendapat dua unit kendaraan (sedan dan SUV) masing-masing.
Jika dibandingkan, Kabupaten Bandung Barat dan beberapa daerah lain memilih mengikuti kebijakan gubernur dengan tidak membeli mobil dinas baru dan tetap menggunakan kendaraan sebelumnya. Namun, di Cimahi, kebijakan anggaran yang diterapkan justru mengarah pada pemborosan.
Lebih mencengangkan lagi, hampir setiap SKPD di Pemerintah Kota Cimahi tahun ini memiliki anggaran sewa kendaraan dinas dengan paket bernama Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp167,4 juta per paket. Hal serupa juga ditemukan di tingkat kecamatan, meskipun secara hierarki camat hanya berada di eselon III A atau III B, sementara paket ini seharusnya diperuntukkan bagi eselon II atau setara.
Tak hanya itu, Sekretariat Daerah juga menganggarkan belanja sewa kendaraan dinas sebesar Rp1,004 miliar (Kode RUP 54580907), sementara Sekretariat DPRD mengalokasikan Rp507,6 juta untuk keperluan serupa (Kode RUP 56557602).
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak menentu, bencana banjir yang melanda Cimahi, angka pengangguran yang tinggi, serta merosotnya investasi daerah, keputusan ini tentu menyakiti hati warga. Alih-alih mengutamakan kepentingan publik, para pejabat justru memilih memanjakan diri dengan uang rakyat.
Seharusnya, dalam situasi seperti ini, Ngatiyana sebagai Walikota Cimahi bisa menjadi teladan bagi para pejabat daerah untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran.
Seperti pepatah Sunda mengatakan, “Kudu seubeuh memeh dahar, kudu nepi memeh indit,” yang berarti harus berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Efisiensi seharusnya menjadi sarana meningkatkan investasi daerah, bukan justru ajang pemborosan.
(Penulis: Septian Anggi Suryana (ACIL), Pemuda Cimahi)
Ironi Efisiensi Anggaran : Walikota Cimahi Justru Dapat Mobil Dinas Baru
