Simalungun – Parapat, Analisnews.co.id
Pasca banjir bandang yang melanda kota wisata Parapat beberapa hari lalu menyisakan duka dan kerugian yang tidak ternilai.sebanyak puluhan rumah mengalami kerusakan berat,ratusan kepala keluarga terdampak akibat banjir bandang yang melanda kediaman mereka,banyak fasilitas umum hancur serta terendam lumpur dan bebatuan, ratusan toko dan rumah makan harus tutup beberapa hari karna terdampak banjir lumpur,jalan akses utama yang menghubungkan kota Parapat dengan Medan dan Balige lumpuh akibat longsor dan bebatuan.
Hingga berita ini terbit,kondisi kota Parapat masih belum pulih, sementara warga bersama aparat dari TNI dan Polri bergotong royong membersihkan sisa material banjir lumpur dan bebatuan.
Ragam pendapat dan Amatan dari berbagai pihak pun tertuju pada penyebab utama banjir bandang dan longsor yang melanda kota Parapat.
Ephorus HKBP Pdt.Dr.Tinambunan dalam konferensi pers pada 17 Maret 2025 menegaskan “bahwa banjir ini bukanlah ujian dari Tuhan, melainkan akibat perusakan lingkungan oleh manusia”, Pungkasnya.
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM),Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Tano Batak ,Auriga Nusantara serta Jaringan Advokasi Masyarakat Sumatera Utara (JAMSU) melakukan Investigasi terhadap penyebab banjir bandang Parapat, dan hasil Investigasi membuktikan bahwa dalam kurun 20 tahun terakhir banyak lahan penduduk dan lahan kehutanan yang sudah dikuasai oleh PT.TPL.
Persawahan, perkebunan dan area perhutanan sudah berganti menjadi tanaman ekaliptus milik PT.TPL.
Sementara itu,Ketua DPC GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia)Kab.Simalungun Defri Christianto Damanik, mengecam keras Perusak alam di kawasan Danau Toba yang mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir bandang di kota wisata Parapat .
GAMKI kab.Simalungun berharap agar Pemerintah mengevaluasi serta mencabut izin Perusahaan yang mengeksploitasi alam.
Defri juga mengatakan ” sudah 2 kali kejadian banjir bandang dan tanah longsor ini terjadi dalam kurun 5 tahun terakhir ini”, pungkasnya.
Berbagai pihak organisasi,Aliansi dan Tokoh Masyarakat serta para pengamat lingkungan menyuarakan agar perusahaan penyebab bencana banjir bandang dan tanah longsor segera di tutup pemerintah, jangan tunggu ada korban jiwa yang tidak dikehendaki.
(ABB)
