Dampak pemangkasan anggaran berdampak pada program Dinas Tenaga Kerja Papua
JAYAPURA, Analisnews.co.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan di seluruh Indonesia turut berdampak pada pencari kerja di Provinsi Papua. Tahun ini, pemerintah tidak lagi menyelenggarakan program pelatihan kerja yang biasa diberikan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal menghadapi tantangan era global.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Provinsi Papua, Roberth Eddy Purwoko, menyampaikan rasa kecewa atas kondisi tersebut.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran memaksa pihaknya menunda sejumlah program, termasuk pelatihan kerja yang selama ini menjadi andalan dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja.
“Kami sangat menyayangkan hal ini. Namun, kebijakan efisiensi anggaran memaksa kami untuk menunda sejumlah program, termasuk pelatihan kerja yang selama ini menjadi program unggulan kami,” ujar Roberth Eddy Purwoko di Jayapura, Senin (7/4/2025).
Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan belanja negara guna menghadapi tantangan ekonomi global.
Namun, penundaan program pelatihan kerja tersebut menjadi tantangan besar karena pentingnya pelatihan dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, terutama di tengah persaingan yang semakin kompetitif.
Dalam situasi ini, Dinas Tenaga Kerja Papua berkomitmen untuk mencari solusi alternatif agar pelatihan kerja tetap bisa dilaksanakan di masa mendatang.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan pelatihan yang disediakan oleh sektor swasta atau lembaga independen sebagai opsi sementara.
“Walaupun anggaran terbatas, kami tetap berupaya mendukung pencari kerja melalui berbagai bentuk lainnya, seperti bimbingan karir dan informasi tentang peluang kerja yang tersedia,” tambahnya.
Diharapkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat terus terjalin demi menghadapi tantangan bersama dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Papua dan Indonesia secara umum. (Cal)
