Sumbawa Besar|NTB, (21April 2025),– Muhammad Taufan, atau yang akrab disapa Bung Ope, menyampaikan seruan penting kepada seluruh masyarakat Pulau Sumbawa untuk bersatu dalam memperjuangkan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Hal ini ia sampaikan dalam keterangan pers kepada awak media pada Senin (21/4/2025), menjelang aksi demonstrasi besar yang direncanakan digelar pada 15 Mei 2025 mendatang.
Bung Ope yang didapuk sebagai Panglima Lapangan dalam aksi tersebut menyatakan bahwa perjuangan mewujudkan PPS adalah kebutuhan mendesak dan menyeluruh bagi masyarakat Pulau Sumbawa. Aksi ini digagas oleh Komite Percepatan Provinsi Pulau Sumbawa (KPPPS), sebuah organisasi yang baru dibentuk dan berkomitmen menjadi motor penggerak gerakan lapangan dalam perjuangan tersebut.
“Saya selaku Panglima Lapangan dalam aksi tersebut meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat bersatu, bergandengan tangan dalam memperjuangkan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. PPS adalah kebutuhan seluruh masyarakat Pulau Sumbawa, dan dalam perjuangan ini kami butuh dukungan penuh dari masyarakat,” tegas Bung Ope.
KPPPS yang resmi dibentuk pada 9 April 2025, menurut Bung Ope, akan fokus pada gerakan tekanan (pressure movement) di lapangan, dimulai dari daerah dan tidak menutup kemungkinan dilanjutkan hingga ke Ibu Kota Jakarta.
Dalam aksinya nanti, KPPPS berencana mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera membuka moratorium pemekaran daerah dan memberikan izin pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa.
“Sudah dua puluh tahun lamanya PPS belum terealisasi, sementara provinsi lain seperti empat provinsi di Papua sudah dimekarkan meski dalam masa moratorium. Jika kali ini pemerintah pusat tidak memenuhi harapan masyarakat Pulau Sumbawa, maka kami anggap pemerintah telah bersikap tidak adil dan diskriminatif terhadap daerah-daerah di Indonesia,” ujar Bung Ope dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Bung Ope juga menanggapi argumen pemerintah terkait keterbatasan anggaran negara sebagai alasan menunda pemekaran daerah. Ia menyatakan, masyarakat Pulau Sumbawa siap untuk secara swadaya mengumpulkan dana demi pembiayaan awal pembentukan provinsi baru tersebut.
“Kami warga masyarakat Pulau Sumbawa siap dan bersedia mengumpulkan uang untuk pembiayaan pemekaran PPS. Ini bukti keseriusan kami,” tambahnya.
Bung Ope juga menekankan bahwa KPPPS tidak akan terjebak pada perdebatan mengenai lokasi ibu kota provinsi maupun hal teknis lainnya. Fokus utama mereka adalah menjadi penggerak utama di lapangan untuk mendorong percepatan pembentukan PPS.
Aksi pada 15 Mei mendatang diprediksi akan menjadi momentum penting dalam sejarah perjuangan panjang masyarakat Pulau Sumbawa. KPPPS mengajak seluruh elemen, baik tokoh adat, agama, pemuda, hingga organisasi masyarakat, untuk bersatu padu memperjuangkan hak otonomi yang sudah terlalu lama tertunda. (An)
