AnalisNews – Sumbawa Besar|NTB,- Proyek pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) di Batu Hijau kembali disorot tajam. Kali ini, sorotan datang dari lembaga pengawasan kebijakan publik INTEGRITAS TRANSFORMASI KEBIJAKAN (ITK) Sumbawa, yang menyoroti dominasi Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam proyek strategis nasional tersebut.
Melalui hasil investigasi mendalam, Wakil Ketua Presidium ITK Sumbawa, Sadam Husen atau yang akrab disapa Sadam ITK Nasionalis, membeberkan sejumlah temuan mengejutkan terkait keterlibatan TKA di bawah perusahaan subkontraktor PT Pengembangan Industri Logam (PIL), mitra kerja PT AMNT dalam proyek pembangunan smelter.
Sadam menjelaskan bahwa TKA tidak hanya mengisi posisi tenaga ahli, tetapi juga mendominasi seluruh item pekerjaan, mulai dari pekerjaan non-skill hingga teknis dan administratif. Bahkan, mereka disebut menikmati fasilitas kerja, jaminan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan yang jauh lebih baik dibandingkan tenaga kerja lokal.
“Ironisnya, TKA tidak memiliki batasan kontrak kerja, sementara tenaga kerja lokal hanya dikontrak jangka pendek dan seringkali tidak diperpanjang. Ini bentuk ketimpangan yang sangat nyata,” ungkap Sadam, Sabtu (26/4/2025).
Tak hanya itu, hasil investigasi juga menunjukkan bahwa masyarakat lokal dan warga lingkar tambang sangat kesulitan untuk bisa bekerja di proyek smelter maupun di perusahaan subkontraktor seperti PT PIL. Proses perekrutan dinilai diskriminatif dan tertutup.
“Ada mafia pertambangan yang masih bermain di balik layar perusahaan yang berbendera BUMN ini. Rekrutmen tenaga kerja lokal kerap diwarnai dengan praktik percaloan dan dugaan pungli,” lanjut Sadam.
Sadam menegaskan bahwa meskipun PT AMNT mencatatkan keuntungan luar biasa dan mengemban nama besar sebagai pengelola aset negara, namun keberadaannya tidak membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.
“Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat masih tinggi, angka pengangguran bertambah, bahkan infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik masih menjadi keluhan utama warga lingkar tambang,” bebernya.
Ia pun mempertanyakan peran negara dalam mengawasi dan mengevaluasi proyek ini, khususnya kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian BUMN, Kemenaker, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Investasi/BKPM.
ITK Sumbawa secara terbuka meminta perhatian pemerintah pusat atas realitas ini. Mereka menyampaikan video hasil investigasi kepada sejumlah kementerian untuk dinilai dan ditanggapi secara serius.
“Kami ingin pemerintah benar-benar hadir. Jangan biarkan sumber daya alam kami habis dikuras, tapi masyarakat kami tetap menderita. Ini bukan hanya persoalan ketenagakerjaan, tapi keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi,” pungkas Sadam.
Lembaga ITK berharap ke depan ada evaluasi menyeluruh terhadap komposisi tenaga kerja, tata kelola proyek, serta kontribusi nyata perusahaan terhadap masyarakat Sumbawa Barat. (Red)
