Analisnews, Jakarta, Perwakilan Mahasiswa dan Masyarakat yang menamakan Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah Kabupaten Puncak Jaya, meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Tito Karnavian) untuk mencopot PJ,Bupati Kabupaten Puncak Jaya 2023-2024.
Felix Baru salah satu, mahasiswa yang ikut orasi di Kemendagri 12/08/2024, dalam keterangan persnya mengatakan PJ.Bupati Puncak Jaya harus segera di copot, untuk menghindari konflik Pilkada yang kian memanas.
Hal ini didasari dengan adanya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat, dan Pelaksanaan Pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya.
Antara lain:
1. Penerimaan CPNS 2024 yang belum dilaporkan kepada MENPAN itu termasuk Kabupaten Puncak Jaya dan formasi 2022 yang terdiri dari 700 formasi nama-namanya telah hilang, para PENCAKER saat ini sedang mendesak PJ. Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk mengurus.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan masih dikendalikan oleh mantan Bupati Puncak Jaya Periode 2017-2022 sehingga dalam mutasi penempatan Pejabat tidak sesuai mekanisme (Pangkat dan Golongan yaitu: PJ.Asisten 1 Pangkat GOL. III/C dan Pj. Sekda Pangkat Gol TV/ B sedang Pejabat yang memenuhi syarat bahkan yang telah mengikuti seleksi Sekda sedang antri dan tidak diajukan.
3. Dalam 2 dua tahun penyusunan anggaran APBD dan pelaksanaan anggaran tidak transparan kepada pimpinan dan Anggota DPRD yaitu: Belum pernah dilakukan pembahasan APBD antara Eksekutif dan Legislatif, serta Buku Perda APBD tick pernah diserahkan kepada DPRD/ sangat dirahasian (tidak lagi dokumen dianggap sebagai publik)
4. Laporan Realisasi Anggaran setiap Semester dan LKPJ pengelolaan anggaran belum pernah sampaikan kepada DPRD.
5. Dalam Pemilihan Legislatif 2024-2029 terjadi pertikaian pertumpahan darah antar masyarakat salah satu penyebabnya adalah karena kurang tegasnya PJ. Bupati dan potensi besar akan terjadi pada Pilkada karena itu perlu dilakukan pencegahan.
6. Dalam Pemilihan Legislatif 2024-2029 PJ. Bupati tidak tegas dengan melakukan pembiaran kepada Aparatur Sipil Negara masuk ke dalam Pengurus Parpol dan Calon Anggota DPRD sehingga menimbulkan pertikaian di Masyarakat.
7. Terjadi penembakan anggota TNI BIN yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya dan pembakaran Mesjid, dikarenakan Kurangnya pelayanan kepada masyarakat, atas dasar pemikiran PJ. Bupati bukan Orang Asli Papua dan masyarakat sangat sulit untuk bertemu dengan PJ. Bupati karena selalu di Jaga ketat oleh anggota aparat baik dikantor maupun dirumah dinas, hal ini menggambarkan tidak adanya hubungan yang harmonis dengan masyarakat.
8. Dalam pemilihan Legislatif PJ. Bupati hanya memihak salah satu Partai Politik, terbukti satu-satunya partai yang melakukan kampanye/ pawai keliling di kota Mulia dengan menggunakan kendaraan dinas dan Pawai di kantor Bupati yang disaksikan oleh seluruh ASN.
9. Kurang ketegasan serta adanya pembiaran terhadap Para Kepala Kampung Desa dan Kepala Distrik dalam pembagian Dana Kampung Desa dan bantuan baik dalam bentuk uang maupun beras karena sampai saat ini masyarakat tidak merasakan menikmati dana Kampung Desa maupun bantuan sosial.
10.Dalam 5 bulan masyarakat baik pendatang maupun Asli Papua tidak dapat berjualan usaha dengan baik karena sering terjadi Perampasan disertai ancaman,Pusat Pasar Sentral Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya dan masyarakat merasa ada pembiaran dari pihak pemerintah untuk menciptakan suasana keamanan yang kurang kondusif sistem keamanan di Kabupaten Puncak Jaya tidak di perhatikan dengan baik oleh PJ. Bupati.
11. Pengelolaan keuangan daerah masih dikendalikan oleh orang di luar Pemerintah PJ. Bupati,Kabupaten Puncak Jaya hanya di buat tameng.
12. Situasi pemilu besok sangat panas,oleh karena itu harus anak daerah yang harus jadi PJ. Bupati.
13. Selama 1 Tahun ini PJ tidak membangun atau dana APBD dimanakah?
14. Pileg kemarin tidak bisa mengendalikan keadaan dengan baik.
Sekali kami tegaskan kepada Mendagri untuk segera mencopot PJ.Bupati Puncak jika tidak ingin terjadi konflik di Kabupaten Puncak Jaya. ujarnya
