Analisnews.co.id | Kabupaten Tasikmalaya, – Menyikapi banyaknya keluhan / aduan dari masyarakat terkait pembangunan jalan Ciawi -Citamba Serta Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang menelan anggaran cukup fantastis milyaran rupiah.
Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kabupaten Tasikmalaya Gelar Audiensi Bersama Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya bertempat di ruang serba guna 2 DPRD Kabupaten Tasikmalaya,” Senin (26/8/2024).
Audiensi tersebut dihadiri oleh Sekertaris Komisi 3 Andi Supriadi, Kadis Koprindag Endang Saepudin, Kepala Bidang Jalan DPUTRLH Romi Gardara, serta Ketua DPD LPM Kabupaten Tasikmalaya Dedi Supriadi beserta anggotanya.
Seperti diketahui Dedi Supriadi Ketu DPD LPM Kabupaten Tasikmlaya menyampaikan, pertama mungkin LPM sebagai mitra strategis pemerintah menyampaikan tentang masukan masukan di lapangan terkait pelaksanaan proyek yang telah disebutkan tadi yaitu yang pertama terkait rekontruksi ruas jalan Ciawi – Citamba dengan anggaran sebesar 2,8 milyar rupiah, Adapun dugaan permasalahan nya yaitu didalam pembangunan Drainase atau parit yang tidak sesuai ketentuan ,terus tidak adanya direksi kit dan sebagainya,” Ucap Dedi kepada wartawan.
Pasalnya dengan anggaran yang cukup fantastis itu diharapkan pihak pemenang tender atau CV dalam melaksanakan pekerjaan harus sesuai ketentuan, tapi sangat disayangkan dalam audensi tersebut dari pihak CV tidak ada yang hadir memenuhi undangan sekertaris Dewan DPRD, Padahal sudah dikasih tau.
Itu baru permulaan yang dibahas, Belum ke pembahasan lainnya seperti Alat Pelindung Diri (APD), Undang Undang tentang jasa kontruksi, tentang K3 nya dan lain-lain. Tapi itu saja dulu benahi karena ini anggaran dari uang rakyat jadi jangan semena mena dalam pelaksanaanya,” Kata Dedi.
Namun kemudian masalah PLUT juga sama. Perlu di catat itu jasa konsultannya kemana seakan akan tidak bekerja, padahal itu ada anggaranya, itu yang jadi pertanyaan saya,” Imbuhnya.
Akan tetapi saya apresiasi kepala dinas yang menaunginya yaitu Diskoperindag datang mengahadiri audiensi ini, tapi sangat disayangkan pihak pemborongnya tidak datang.
Ia berharap kami sebagai perwakilan masyarakat bagaimana mereka (pemenang tender) bekerja secara profesional. Jadi bagi Dinas terkait itu harus benar-benar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas,” Pungkasnya.
Di tempat yang sama , Kabid Jalan dan Jembatan Kabupaten Tasikmalaya Romi Gardara,ST mengatakan ” bahwa belum adanya laporan dari masyarakat secara langsung ke PPK sehingga kita akan lakukan investigasi apa yang mereka keluhkan.Kalau memang terbukti, “kami akan memberikan sangsi berupa teguran, pada intinya kita akan melakukan dengan hal-hal undang-undang jasa konstruksi mengenai spek pembayaran, kalau memang kurang bagus ataupun kurang nya volume kita akan potong dan memang tidak berfungsi secara fungsional bahwa tentu tidak akan kami bayar. Misal secara tidak terairi secara baik tidak akan kami bayar,”tegasnya.
Menurut ia, Terkait untuk dalam hal pengawasan, ia menuturkan, bahwa selama ini belum ada laporan makanya kita akan investigasi langsung bersama PPK apa yang mereka keluhkan dengan pungsi sebagai pengawas, maka dari itu kan belum secara benar, kami akan lakukan investigasi Minggu ini,”ucapnya.
Untuk dalam hal pemotongan itu akan dikembalikan lagi jadi hal-hal semacam itu harus di cek dulu apa saja kekurangan nya, misalkan dalam tes nya gak bisa di lakukan lewat mata seperti hotmix kan lewat Kori, beton lewat qori kalau memang dalam hal kualitas itu kan ada aturan nya. Untuk hal proyek di wilayah kabupaten Tasikmalaya ini belum bisa di sampaikan karena belum input data, karena belum ada yang di koring dan di analisa,”ujar Kabid.
Sementara itu Andi Supriadi selaku Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, sebelum nya mohon maaf karena komisi II tidak bisa hadir, tetapi itu tidak menjadi satu halangan oleh kami khususnya DPRD Kabupaten Tasikmalaya karena anggota sedang di bagi tugas, akan tetapi apa yang di sampaikan tadi oleh teman-teman LPM Alhamdulillah itu bagian dari proses pengawalan pembangunan di kabupaten Tasikmalaya karena seluruh elemen masyarakat itu ikut terlibat dalam mengawasi,”tuturnya.
Saya kira ini gambaran positif untuk perbaikan pembangunan di kabupaten Tasikmalaya.Jadi dalam pertemuan ini mereka menyampaikan hal-hal pembangunan di lapangan memang hal itu sewajarnya dan sepatutnya seperti harus di upayakan secara maksimal oleh pihak pemenang tender tersebut,”ucapnya.
Akan tetapi mungkin alasan-alasan dalam tehnis lain kami tidak mengetahui, akan tetapi untuk teman-teman di LPM sudah bisa memberikan gambaran dan masukan untuk pemerintah supaya proses pembangunan ini di kawal dengan baik serta hasil nya pun harus lebih baik lagi untuk masyarakat.Dalam apa yang di sampaikan ada beberapa 4 obyek yang menjadi catatan kami sebagai DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,”imbuhnya.
Untuk langkah selanjutnya kami tentu akan melihat kondisi yang ada di lapangan untuk mencocokkan atau membandingkan dengan apa yang sudah tadi sampaikan dan kemudian kami pun akan memanggil khusus nya yang berkaitan dengan komisi III dengan memanggil pihak pemenang tender untuk klarifikasi persoalan ini kepada teman-teman LPM,”pungkas Andi.
Endang Sahrudin Selaku Kepala Dinas Diskopukmindag juga mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk dari aspirasi masyarakat dan menjadi bahan evaluasi bagi dinas .
” ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang memang sangat positif bagi kami untuk menjadi bahan evaluasi dari kegiatan yang memang masih berjalan ” Ucapnya
Ia juga mengatakan ini masih berjalan dan memang di minggu ini baru mencapai 25%. Ketika di tanyai terkait beberapa media yang sudah tayang , yang menduga terkait direksi kit dan izin Pembangunan Gedung nya tidak ada ia mengatakan bahwa direksi keet dan izin bangunan nya ada . Singkat nya .
