Gorontalo, (Analisnews.co.id) – Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham RI), Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Paten merupakan harapan bagi perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).
Menurutnya, Supratman bahwa masyarakat yang berkarya di bidang penelitian dan pengembangan bisa mencapai hasil yang maksimal jika didukung dengan landasan hukum.
“Karena pentingnya untuk memberikan landasan dan kebijakan hukum bagi teman-teman terutama di penelitian dan pengembangan. Temuan-temuan bisa lebih maksimal dan memberi kepastian hukum terhadap hasil yang dicapai dalam rangka mendapatkan paten,” ucap Supratman, di gedung DPR, Selasa (27/08/2024).
Untuk menuntaskan pembahasan RUU Paten, Pemerintah yang diwakili Kemenkumham bersama Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Dikbud Ristek telah melalui sejumlah tahap pembahasan bersama DPR RI.
Hari ini, pemerintah baru saja menyelesaikan rapat bersama tim Pansus DPR RI tentang RUU Paten. Menkumham mengatakan, dalam rapat tersebut pemerintah telah menerima DIM dari tim Pansus DPR RI. Ia mengaku pemerintah akan segera menyelesaikan pembahasan DIM tersebut.
“Teman-teman pansus telah menyerahkan DIM kepada pemerintah. Kami akan segera membahas DIM, terutama yang terkait substansi, yakni kurang lebih 53 DIM. Itu bisa diselesaikan dalam waktu singkat,” ujarnya.
Ia pun berharap RUU Paten bisa disahkan sebagai Undang-Undang sebelum penutupan masa persidangan.
Adapun inisiasi RUU Paten dilatarbelakangi perkembangan kegiatan perdagangan yang semakin meningkat dan signifikan sebagai akibat berkembang pesatnya teknologi disegala sektor. Selain itu, adanya perkembangan hukum nasional dan internasional dalam pelaksanaan sistem paten perlu diimbangi dengan regulasi yang harmonis sehingga pelaksanaan sistem paten dapat berjalan secara efektif dan efisien.
RUU Paten sejatinya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023. RUU ini kemudian kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024 dengan nomor urut 37 sebagai RUU inisiatif Pemerintah.
Senada dengan Menteri Hukum dan HAM, Kakanwil Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar mengatakan bahwa tidak dipungkiri perkembangan teknologi di Indonesia saat ini semakin pesat, hal ini tentu membutuhkan perlindungan bagi para pemiliknya. Salah satu perlindungan yang dapat diperoleh adalah dengan hak paten.
“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik ide atau produk inovatif sebagai hak untuk mengklaim dan mendapatkan manfaat ekonomis dari pembuatannya,” ujar Pagar.
“Oleh Karena itu, di Gorontalo sendiri banyak industri kecil yang sedang berkembang, untuk itu kami terus mendorong para pelaku usaha agar segera mendaftarkan hak paten, dan untuk memudahkan pendaftaran kami lakukan pendampingan kepada yang bersangkutan”,tutur Kakanwil Gorontalo Pagar Butar Butar.
