Darurat Banjir Kota Semarang, Aksi Nyata Tata Kelola Air Serta Kota Berkelanjutan

Analisnews.co.id
SEMARANG, – Genangan air setinggi hampir satu meter yang melumpuhkan Jalan Kaligawe, Semarang, selama lebih dari sepekan pada akhir Oktober 2025, menjadi bukti nyata kompleksitas penanganan banjir di ibu kota Jawa Tengah. Di balik upaya penanggulangan yang terlihat di permukaan, tersimpan kisah pertarungan harian Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Semarang yang berjuang di garis depan dengan kewenangan dan infrastruktur terbatas.

Banjir yang merendam 23 kelurahan dan berdampak pada 63.000 jiwa ini bukan sekadar persoalan curah hujan ekstrem. Lebih dari itu, ini adalah buah dari keterbatasan kapasitas infrastruktur strategis, ancaman penurunan tanah (land subsidence), dan fragmentasi koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Beban Ganda Infrastruktur dan Koordinasi

Sebagai ujung tombak, Dinas PU Kota Semarang memikul tanggung jawab langsung dalam penanganan banjir. Setiap kali banjir melanda, tim teknis dikerahkan untuk mengoperasikan pompa-pompa milik pemkot guna menyedot air dari kawasan permukiman seperti Tlogosari, Sawah Besar, dan Genuk.

Nur Wahid, Tata Ruang Air Dinas PU Kota Semarang, menjelaskan kompleksitas tantangan yang dihadapi. “Kita bergerak di hilir, mengatasi air yang sudah masuk ke permukiman. Sementara kemampuan kita sangat bergantung pada kinerja pompa-pompa besar milik pusat di hulu. Kapasitas pompa yang ada saat ini masih jauh dari ideal untuk menanggulangi debit air saat banjir besar,” paparnya dalam wawancara Rabu (12/11/2025).

Data internal Dinas PU menunjukkan kebutuhan ideal kapasitas pompa untuk menanggulangi banjir secara efektif. Untuk daerah Tenggang saja, dibutuhkan pompa berkapasitas 35.000 liter per detik, sementara di Sringin sekitar 25.000 liter per detik. “Angka ini bukan sekadar hitungan di atas kertas, tapi kebutuhan nyata berdasarkan studi hidrologi yang kami lakukan,” tegasnya.

Paradoks Koordinasi dan Ancaman Penurunan Tanah

Masalah koordinasi menjadi tantangan tersendiri. Nur Wahid mengungkapkan kerumitan komunikasi dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. “Koordinasi teknis seringkali tidak berjalan optimal. Kami di level teknis kesulitan membuat perencanaan terintegrasi karena tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang progress pembangunan yang dilakukan BBWS,” ujarnya.

Di atas semua itu, ancaman penurunan tanah terus membayangi. Data Dinas PU mencatat di area strategis seperti Rumah Pompa Kali Semarang, penurunan tanah pernah menyentuh 10 sentimeter per tahun. Meski kini melambat menjadi 3-7 sentimeter per tahun, dampak kumulatifnya signifikan terhadap efektivitas infrastruktur drainase.

“Penurunan tanah ini membuat kami seperti berlari di tempat. Infrastruktur drainase dan pompa yang kami bangun harus terus dievaluasi ulang karena perubahan elevasi tanah,” jelas Nur Wahid.

Strategi Jangka Pendek dan Menengah

Menghadapi kondisi ini, Dinas PU Kota Semarang mengoptimalkan semua aset yang dimiliki. Mulai dari memompa air dari permukiman, memperbaiki drainase secara segmen dengan anggaran terbatas, hingga berkoordinasi teknis di lapangan dengan kontraktor BBWS.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menekankan pentingnya kolaborasi. “Seperti hibah tanah dari Unissula untuk sodetan, ini bentuk nyata gotong royong. Kita butuh lebih banyak lagi sinergi semacam ini,” ujarnya.

Untuk jangka menengah, proyek-proyek strategis seperti Kolam Retensi Terboyo yang ditargetkan rampung 2026-2027 dan Tol Semarang-Demak yang berfungsi sebagai tanggul laut (2027) menjadi harapan. Namun, kedua proyek ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Menuju Solusi Terintegrasi

Menurut Nur Wahid, solusi jangka panjang memerlukan pendekatan terpadu. “Kami sudah menyusun masterplan drainase terintegrasi, namun implementasinya membutuhkan sinergi dengan BBWS untuk penanganan dari hulu, dan koordinasi dengan dinas terkait untuk penataan ruang dan pengendalian penggunaan air tanah,” paparnya.

Ia menambahkan, penanganan banjir Semarang tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktural semata. “Kami juga mendorong pendekatan ekohydraulic yang memadukan aspek ekologi dan hidraulik, seperti memperlebar badan sungai dan menambah daerah resapan.”

Langkah Ke Depan

Ke depan, Nur Wahid menekankan pentingnya membangun sistem komunikasi yang lebih terbuka antara jajaran teknis Dinas PU Kota Semarang dengan BBWS Pemali Juana. “Kami berharap bisa terbentuk forum koordinasi teknis rutin yang melibatkan semua pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya koordinasi saat darurat banjir saja,” tutupnya.

Banjir Semarang adalah ujian nyata tata kelola pemerintahan kolaboratif. Hanya dengan implementasi prinsip “integrasi, konsistensi, dan gotong royong” dalam aksi nyata, stigma “kota langganan banjir” yang melekat pada Semarang dapat terhapus secara bertahap. #PemkotSemarang. #WalikotaSemarang. #BanjirKotaSemarang