Diduga Ada Mafia Proyek di Majalengka, Tender APBD Dikondisikan

Majalengka – Jawa Barat-analisnews.co.id Proses lelang proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka tengah menuai sorotan.

Dugaan kuat muncul bahwa seorang pengusaha berperan sebagai pengendali sekaligus pengatur jalannya tender di internal Pemkab. Praktik monopoli ini dituding membuat sejumlah paket pekerjaan hanya dimenangkan oleh kelompok tertentu.

Persoalan semakin dipertanyakan lantaran lelang masih menggunakan E-Katalog versi 5, padahal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah resmi menutup sistem tersebut sejak 31 Juli 2025.

Seharusnya, Pemkab Majalengka sudah beralih ke E-Katalog versi 6 dengan mekanisme e-purchasing mini kompetisi yang memberi peluang sama bagi seluruh penyedia jasa.

Pengamat sekaligus tokoh masyarakat, Saeful Yunus, SE.MM, menegaskan indikasi penguasaan proyek oleh kelompok tertentu kian nyata.

“Pemerintah Kabupaten Majalengka benar-benar telah dikuasai mafia proyek yang bersembunyi di balik kekuasaan bupati,” ujarnya pada Kamis (21/8/2025).

Menurut Saeful, penggunaan sistem lama membuka celah bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk mengamankan banyak paket secara tertutup. Akibatnya, kontraktor lain tidak mengetahui adanya tender sehingga menimbulkan kecemburuan di kalangan kontraktor lokal.

Lebih jauh, ia mengingatkan proyek yang sudah “dikondisikan” rentan dikerjakan asal-asalan. “Mayoritas kegiatan APBD 2025 kini hanya dikuasai segelintir kelompok yang dekat dengan lingkaran kekuasaan,” tegasnya.

Saeful menambahkan, bila Pemkab tetap memaksakan penggunaan sistem lama, maka kroni bupati harus siap menanggung segala konsekuensinya.

Untuk diketahui, E-Katalog versi 5 kerap dinilai rawan dimainkan oleh oknum karena masih banyak celah dalam pengaturan tender. Sementara versi 6 menghadirkan sistem yang lebih transparan, adil, dan terintegrasi.

• Proses pembayaran terintegrasi penuh, termasuk upload Berita Acara Serah Terima (BAST).
• Tata kelola lebih sederhana dengan antarmuka intuitif.
• Terhubung langsung dengan sistem keuangan negara.
• Ada fitur pelacakan progres transaksi secara detail.
• Keamanan transaksi lebih baik.
• Harga produk, ongkos kirim, dan biaya tambahan dipisah.
• Memiliki fitur mini kompetisi yang memungkinkan penyedia saling menilai penawaran secara terbuka.

E-Katalog Versi 5:
• Pembayaran manual, belum terintegrasi penuh.
• Tata kelola kompleks dan membingungkan.
• Harga produk dan ongkos kirim masih menyatu.
• Minim fitur pelacakan progres pengadaan.
• Tidak ada mini kompetisi, sehingga penawaran bersifat tertutup.

Saeful menegaskan, versi 6 jauh lebih transparan karena setiap pengusaha memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan penawaran.

“Versi 6 itu lebih terbuka, sehingga peluang untuk bermain-main dengan tender hampir tertutup,” pungkasnya.