Analisnews.co.id, JAKARTA — Upaya Indonesia untuk mengeliminasi kanker serviks memasuki fase penting setelah Ikatan Ekonomi Kesehatan Indonesia (IEKI/InaHEA) bersama Asia-Pacific Women’s Cancer Coalition (APAC WCC) resmi meluncurkan white paper bertajuk “From Pilot to National Scale: Strengthening Cervical Cancer Screening in Indonesia.” Dokumen ini memuat analisis komprehensif serta rekomendasi strategis untuk mempercepat perluasan skrining HPV DNA di seluruh wilayah Indonesia.
Hingga kini, capaian skrining masih jauh dari target. Dari sekitar 69 juta perempuan yang perlu diskrining pada 2023–2030, baru 27% yang telah terjangkau. Kendala muncul mulai dari keterbatasan laboratorium, kesiapan logistik, alur rujukan yang belum merata, hingga hambatan sosial seperti stigma dan rasa takut menjalani pemeriksaan ginekologis.
Dalam diskusi peluncuran white paper, hadir dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, serta dr. Hasbullah Thabrany, Ketua Umum IEKI/InaHEA. Keduanya menekankan pentingnya pendekatan sistematis yang mencakup infrastruktur laboratorium, tenaga kesehatan terlatih, sistem logistik yang efisien, hingga integrasi layanan berbasis komunitas.
Salah satu model yang menjadi sorotan ialah uji coba hub-and-spoke Surabaya–Sidoarjo, yang berjalan sejak pertengahan 2025. Surabaya sebagai hub memiliki kapasitas laboratorium tinggi, sementara Sidoarjo sebagai spoke memanfaatkan jejaring laboratorium seperti Labkesmas Mojokerto untuk pemrosesan sampel. Model ini terbukti meningkatkan pemerataan akses, terutama melalui penggunaan metode self-sampling. Hasil awal menunjukkan 99,9% perempuan berhasil mengambil sampel HPV DNA secara mandiri, dengan 96% sampel dikumpulkan melalui pos pelayanan komunitas seperti Posyandu.
White paper ini mengusulkan tiga fase implementasi nasional:
Fase 1 (2025–2026): penyesuaian kebijakan, perluasan jaringan laboratorium, dan kampanye edukasi publik.
Fase 2 (2027–2028): perluasan self-sampling, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta integrasi digital.
Fase 3 (2029 ke atas): integrasi penuh skrining HPV DNA ke pembiayaan JKN dan perluasan layanan hingga komunitas akar rumput.
dr. Siti Nadia menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai eliminasi kanker serviks pada 2030, sementara dr. Hasbullah menilai bahwa percepatan skrining berbasis HPV DNA hanya dapat terwujud melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor
White paper ini diharapkan menjadi rujukan strategis untuk memperluas akses skrining secara merata, mempercepat deteksi dini, dan memperkuat perlindungan bagi perempuan di seluruh Indonesia.
Reporter : Ayhano
Komentar