BURANGA, AnalisNews.co.id – Lembaga Pemerhati Pemerintah Desa (LPPD) Kabupaten Buton Utara menyampaikan aspirasinya di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara, Rabu 30 November 2022.
Mereka berdemo menuntut pemerintah Daerah Kabupaten Butur agar melakukan pemilihan Kepala Desa serentak pada 2023 mendatang.
Dikatakan, sebanyak 39 Kepala Desa yang tersebar di enam kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Utara akan berakhir masa jabatannya pada Mei 2023 mendatang.
Menurut LPPD, jika pemilihan kepala tidak dilaksanakan pada 2023 mendatang maka otomatis sebanyak 39 Desa itu akan di pimpin Pj selama dua tahun lebih. Pasalnya pada tahun 2024 tidak akan terjadi Pilkades dikarenakan bertepatan dengan hajatan nasional yaitu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah yaitu gubernur, walikota dan bupati.
Ketua LPPD Butur, La Ode Harmawan, mengungkapkan, penundaan Pilkades 39 Desa ini, diduga syarat dengan kepentingan politik 2024 mendatang.
” Kalau di tunda sampai tahun 2024 maka sangat besar kemungkinan tidak akan terjadi pasalnya akan bertepatan dengan hajatan nasional, yaitu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati/Walikota, “ungkapnya.
Anggota DPRD komisi I, Mazlin mengatakan, terkait persoalan Pilkades ini eksekutif tidak keseriusan untuk dalam pengurusannya.
” Menganggap persoalan penganggaran Pilkades ini tinggal satu solusinya yaitu Pemerintah daerah dan saya jujur saya melihat dalam hal ini segi eksekutif tidak ada keseriusan kalau ada keseriusan, “beberapa Ketua KNPI itu.
Ketua KNPI itu mengungkapkan, bila ada keseriusan dari pihak eksekutif pasca, pasti DPMD akan menganggarkan dan masuk di KUA-PPAS.
“Mestinya harus sudah di anggarkan pasca masuk KUA-PPAS kemarin tapi saya lihat tidak ada keseriusan, ” tutupnya.
