Kisruh antara Ketua LSM Garda Dan Kepala UPTD Ketenagakerjaan K3 Pulau Sumbawa Terkait Klinik Pratama K3 Medical Check Up

GridArt 20230125 123657308

AnalisNews Sumbawa Besar|NTB, Ketua Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Gerakan Reformasi Daerah (GARDA), Hermanto menganggap Pembentukan Klinik Pratama K3 dan Medical Check Up ( MCU ) di lingkup Balai Pengawasan Ketenakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa tidak sesuai dengan Aturan/regulasi yang ada.

Secara kelembagaan, Ketua Umum Garda ini telah bersurat kepada Gubernur Provinsi NTB, Kepala Disnakertran Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Inspektorat Provinsi NTB dan beberapa Instansi terkait yang berada di kabupaten Sumbawa termasuk Balai Pengawasan Ketenagaakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa, guna mendapatkan klarifikasi atas pembangunan tersebut.

“Ini Sebagai bentuk tindak lanjut atas surat yang di sampaikan, kami mendatangi kantor Disnakertrans Provinsi NTB untuk melakukan Konfirmasi/Klarifikasi kepada kepala Disnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi di ruang kerjanya seminggu yang lalu

“Kepala Disnakertrans NTB, menjelaskan secara umum, bahwa yang di bangun di UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan /BPK dan K3 Pulau Sumbawa adalah Laboratorium dan sarana pengujian keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai regulasi yang menjadi tugas fungsi dan wewenang Disnakertrans (Bukan Klinik Pratama K3), “ungkap viktor pada media ini (23/01/23).

“Sesuai dengan aturan, Disnakertran tidak memiliki kewenangan dan tugas/fungsi untuk mendirikan Klinik Kesehatan/Labkes. Yang dibangun di UPTD – BPK dan K3 Pulau Sumbawa adalah labolatorium K3, seperti yang dibangun di UPTD BPK dan K3 Pulau Lombok”. Jelas Viktor, mengutip pernyataan Kadis Nakertrans NTB.

Namun, Lanjut Viktor, dalam prakteknya, Klinik melakukan Medical Check Up ( MCU ) Padahal Kewenangan melakukan MCU ada pada dinas Kesehatan, RSU , dan Lembaga Kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan ( PERMENAKES.RI) No. 9 Tahun 2014

Dalam hal pembangunan klinik Pratama K3 Balai Pengawasan ketenagakerjaan ini, semestinya harus mengacu kepada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Seperti beberapa point tentang pelayanan publik, termasuk Asas Kepastian Hukum dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari persoalan itu, Viktor telah melayangkan surat ke Kepala Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB untuk melakukan AUDIT terhadap beberapa indikasi pelanggaran terkait pembentukan Klinik Pratama K3 serta Hasil Medical Check Up (MCU) di lingkup Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa.

“kita tinggal menunggu seperti apa hasil Audit dari Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat/NTB”. Ujarnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Balai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa, Edi L Gole S.H , membenarkan bahwa LSM Garda memasukkan Surat permintaan klarifikasi ke Disnakertrans Kabupaten Sumbawa. Disnakertrans sendiri sudah mengundangnya pada Hari Jum’at lalu.

“Saya sangat menyesalkan sikapnya. Seharusnya, dia ke Kantor dulu untuk minta klarifikasi. Tiba-tiba ada suratnya di Kantor. Dua hari setelah itu, ada beritanya. Dan saya sudah mengundangnya Jum’at lalu untuk memberikan klarifikasi macam apa yang dimaksudkan. Saya juga butuh klarifikasi dari siapa dia dapat Informasi”.

“Karena ketidakhadirannya, saya akan buat surat permintaan klarifikasi ke-dua, Insya Allah antara hari Selasa atau Rabu depan. Kalau dia datang, saya akan pertimbangkan untuk menggugatnya dan Media yang memberitakan dengan UU ITE”. Jelasnya melalui panggilan telepon seluler.

Sambungnya, seharusnya Victor, meminta konfirmasi darinya terlebih dahulu agar mendapatkan klarifikasi dari pembangunan tersebut. Begitu juga dengan Wartawannya, seharusnya klarifikasi terlebih dahulu.

Ia menjelaskan tujuan diundangnnya Victor, ialah untuk mendengar pendapatnya tentang aturan yang dilanggar. “Bagaimana mau minta klarifikasi dari orangnya, sementara dia tidak pernah datang ke kantor atau menemuinya secara langsung”. Ujarnya

Ia mengakui, keterangan Viktor ini sangat merugikan Disnakertrans, karena kecenderungan setiap orang itu lebih condong mengonsumsi berita buruk daripada berita baik.

“Mengembalikan image ke kondisi yang semula itu tidak gampang. Nah, untuk bangunannya sendiri sudah di resmikan oleh Gubernur. Saya sendiri tidak tahu pokok permasalahannya. Saya senang dikoreksi, silahkan datang ke Kantor untuk minta klarifikasinya”. Ungkapnya

Untuk tudingan Victor terkait aturan yang dilanggar, ia mengatakan, Pembangunannya sendiri dibiayai oleh Pemerintah. Tentunya banyak melibatkan instansi terkait, sehingga peluang untuk melanggar aturan itu dapat diminimalisir.

Oleh karena itu, Ia berharap agar Ketua LSM GARDA mau menghadiri undangannya, agar persoalan bisa diselesaikan secara baik-baik, namun jika yang bersangkutan tidak mengindahkan suratnya, Ia akan memproses masalah ini ke ranah hukum. (SalLz) 

Penulis: SalLzEditor: Adrisal

Compare