Example 728x250
Jateng

Pemkab Pemalang Gelar FGD Kajian Penanganan Sampah

766
×

Pemkab Pemalang Gelar FGD Kajian Penanganan Sampah

Sebarkan artikel ini
IMG 20231204 120950

Pemalang, analisnews.co.id – Koordinasi serta sinkronisasi program kegiatan di masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan lembaga yang menangani masalah lingkungan hidup,  menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mendukung pembangunan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang gelar Focus Group Discussion (FGD) kajian penanganan persampahan.

Acara diselenggarakan pada Senin, 4 Desember 2023 di salah satu Hotel di Kabupaten Pemalang dengan menghadirkan konsultan dari PT Insmart.

Seperti diketahui bersama, pasca terbakarnya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah Pesalakan di bulan September lalu, Pemalang alami darurat pengelolaan sampah.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Pemalang, Bagus Sutopo, menjelaskan, sebelum terbakar formulasi pengelolaan sampah di masing-masing desa atau Kecamatan, namun efektifitasnya perlu di evaluasi seperti program TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle).

IMG 20231204 131651

“Ada program TPS3R ada juga melalui Bumdes itu sudah dijalankan tetapi dalam hal ini kita perlu lebih komprehensif lagi melihat penyelesaian permasalahan sampahnya dalam scub Kabupaten Pemalang sehingga kita merasa perlu dilakukan kajian,” jelas Bagus Sutopo kepada wartawan.

Dalam kajian awal ini, menurut Bagus, masukan dari para peserta FGD termasuk data – datanya akan dilengkapi sebagai bahan kajian giden pengelolaan sampah ke depan.

“Ini baru pertemuan awal, nanti akan dilakukan lagi season berikutnya di tanggal 15 Desember,” ungkapnya.

Plt Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Suyanto, menyebut untuk lokasi TPS3R itu ada di 4 lokasi yakni di Desa Banyumudal, Desa Bulakan, Desa Kemirisewu, dan Desa Pesucen.

“TPS3R ini langkah awal sebagai embrio untuk pengelolaan sampah Pemalang ke depan, jadi tidak hanya angkut tumpuk itu tidak” ujar Suyanto.

Dengan adanya TPS3R, lanjut Suryanto, nantinya yang ke TPA hanya sisanya saja dan sampah – sampah yang bernilai ekonomis di ambil manfaatnya.

“Kemudian sampah-sampah yang bisa kita olah menjadi pupuk. Dan tidak hanya 4 tentunya, kami berharap ke depan nanti pemerintah daerah masih tetap bisa menganggarkan kembali agar sebaran TPS3R ini tidak hanya di 4 lokasi,” harapnya.

Terkait adanya usulan lahan tanah kosong seluas 11 Hektare di wilayah Kecamatan Petarukan, Suryanto menyebut itu sebuah informasi baru, tentunya sebagai TPA alternatif dalam arti kata memiliki stok ruang.

Disisi lain, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Koalisi Kawal Lingkungan Hidup Indonesia (Kawali) Kabupaten Pemalang, Edy Raharja, menganggap kajian ini merupakan bentuk janji pemerintah daerah untuk menuju pengelolaan sampah.

“Sampah ini kan problemnya muncul ketika pemerintah daerah tidak melakukan pengelolaan sampah kemudian mencuat. Kami dari Kawali seperti menagih janji ini, karena itu adalah  kalau di undang undang nomor 18 tahun 2008 itukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Edi Raharja atau akrab disapa Edy Kenzo.

“Makanya hari ini ada sebuah kajian dari Insmart supaya arahnya jelas. Jadi pergerakan hari ini sedang membuat satu konsep bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang dibantu oleh teman-teman dari Insmart. Jadi Kawali sangat mendukung, sangat mendorong agar itu bisa terlaksana,” tambahnya.

Sementara itu, Icuk Rangga Bawono, Konsultan dari PT Insmart menerangkan bahwa pihaknya diminta untuk membantu kajian terkait pengelolaan sampah dan kebijakan di Kabupaten Pemalang.

“Memang momen yang paling pas adalah setelah terjadi anya kejadian kebakaran tetapi memang harusnya seperti pak Edy sampaikan bahwa itu harusnya dimulai dari awal, nah ini momen yang tepat untuk menata kembali terkait dengan apa yang ada pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang,” bebernya.

“Pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang tidak hanya peran serta pemda tetapi OPD terkait, masyarakat, bumdes termasuk PKK, tadi cukup komprehensif stakeholder  hampir mencakup semuanya karena ini merupakan permasalahan di Kabupaten Pemalang yang cukup urgent untuk dilakukan,” pungkasnya.