Example 728x250
TerkiniKemendagri

Lantik 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Mendagri Sampaikan Sejumlah Arahan Penting

300
×

Lantik 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Mendagri Sampaikan Sejumlah Arahan Penting

Sebarkan artikel ini
WhatsApp Image 2024 02 12 at 19.04.07 scaled

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik 2 pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Adalah La Ode Ahmad Pidana Bolombo yang dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Eko Prasetyanto Purnomo Putro menjadi Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/2/2024).

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan sejumlah arahan penting yang perlu menjadi perhatian pejabat yang baru dilantik. Misalnya bagi Dirjen Bina Pemdes, Mendagri mengimbau agar dapat menghidupkan desa sebagai pusat ekonomi baru. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi mengandalkan daerah perkotaan dalam mencari sumber mata pencaharian.

“Kita sangat ingin mengembangkan desa menjadi kekuatan ekonomi baru, karena hampir separuh rakyat Indonesia tinggal di desa, dan kita tidak ingin ke depan Indonesia masyarakatnya urban oriented, artinya berorientasi kepada perkotaan,” ujar Mendagri.

Mendagri mencontohkan salah satu negara yang penduduknya banyak meninggalkan desa dan memilih hidup di kota. Dampaknya mereka terjebak pada iklim kompetitif karena harus bersaing mendapatkan pekerjaan di kota. Akhirnya mereka fokus ke pendidikan dan pekerjaan sehingga banyak yang terlambat menikah.

“Begitu mereka terlambat menikah maka yang terjadi adalah pertumbuhan penduduk menjadi minus, minus population growth,” ujarnya.

Kondisi itu akhirnya berdampak pada penduduk yang didominasi oleh usia tidak produktif. Hal ini membuat beban negara semakin bertambah. “Itu akan membuat performance negaranya, kinerja negaranya juga akan menurun dari waktu ke waktu,” katanya.

Karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya mengembangkan desanya dengan memberikan berbagai akses kemudahan. Upaya itu seperti dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) tentang Desa, pemberian dana desa, serta pengembangan kapasitas kepala desa dan perangkat desa. Dalam konteks tersebut, Kemendagri berperan untuk membina para personel pemerintahan desa, baik kepala desa, perangkat desa, maupun perangkat kerja terkait lainnya.

“Karena wilayah kita yang luas, negara kepulauan terluas di dunia, lebih luas daripada Jepang, 3 timezone, tidak cukup dengan hanya duduk di kantor, harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, mendorong kreativitas, produktivitas inovasi para kepala desa,” ungkap Mendagri.

Puspen Kemendagri
Tim Kemendagri Turun Langsung ke Papua Tengah, Monev Percepatan Realisasi APBD dan Dorong Penggunaan KKPD → https://www.wartaglobal.id/2024/02/tim-kemendagri-turun-langsung-ke-papua.html
Lantik 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Mendagri Sampaikan Sejumlah Arahan Penting → https://www.wartaglobal.id/2024/02/lantik-2-pejabat-pimpinan-tinggi-madya.html
https://koranduta.com/2024/02/12/tim-kemendagri-turun-langsung-ke-papua-tengah-monev-percepatan-realisasi-apbd-dan-dorong-penggunaan-kkpd/
https://koranduta.com/2024/02/12/lantik-2-pejabat-pimpinan-tinggi-madya-mendagri-sampaikan-sejumlah-arahan-penting/
Ini Arahan Mendagri saat Melantik Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kemendagri https://mediaanalisindonesia.co.id/2024/02/ini-arahan-mendagri-saat-melantik-dua-pejabat-pimpinan-tinggi-madya-di-kemendagri/
Tim Kemendagri Turun Langsung ke Papua Tengah, Monev Percepatan Realisasi APBD dan Dorong Penggunaan KKPD https://mediaanalisindonesia.co.id/2024/02/tim-kemendagri-turun-langsung-ke-papua-tengah-monev-percepatan-realisasi-apbd-dan-dorong-penggunaan-kkpd/
Rilis Pers Puspen Kemendagri

Senin, 12 Februari 2024

BSKDN Kemendagri Kawal Isu Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024

Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mengawal isu strategis terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan partisipasi yang setara bagi semua warga negara Indonesia.

Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) Gatot Tri Laksono saat memimpin Rapat Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Penyandang Disabilitas pada Pemilu Tahun 2024 di Ruang Rapat Lantai 2 Pustrajakan Polhupemdagri Kantor BSKDN, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

“Kegiatan Pemilu yang sudah berlangsung sekian lama, kami nyaris menyoroti dari sisi penyandang disabilitas. Mungkin angkanya tidak signifikan berpengaruh, tapi dari hak-hak sipil HAM Pemilu ini menjadi penting diapresiasi semua pihak,” jelas Gatot.

Berdasarkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 12 tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu yang diterbitkan oleh Komnas HAM, terdapat 19 kelompok rentan dalam Pemilu, salah satunya adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas terdiri atas penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, dan penyandang disabilitas mental.

Gatot meneruskan, penyandang disabilitas rentan mengalami diskriminasi dan stigma di masyarakat. Hal itu terjadi karena minimnya akses terhadap hak-hak kepemiluan. Hal ini misalnya hak atas informasi dan hak berpartisipasi, serta minimnya ketersediaan instrumen Pemilu yang ramah penyandang disabilitas. “Secara hak pilih, hak partisipasi warga [penyandang disabilitas] tetap diakomodir, tapi bagaimana pelaksanaannya? Ini perlu kita dalami lebih lanjut. Untuk itu mohon masukan Bapak/Ibu terkait hal tersebut,” ungkap Gatot.

Sementara itu, Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch. Nurhasim mengatakan, berbagai langkah konkret telah diambil pemerintah untuk menjamin bahwa hak-hak dasar penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 terpenuhi dengan baik. Adapun beberapa upaya tersebut di antaranya melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta menyediakan TPS ramah disabilitas atau yang mudah diakses.

Nurhasim mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan informasi terkait Pemilu 2024 dapat diakses dengan mudah oleh semua warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas. Hal itu bahkan sudah tercermin dari penerjemahan materi-materi kampanye ke dalam bahasa isyarat dan penyediaan informasi dalam format braille. Selain itu juga penggunaan teknologi aksesibilitas untuk memastikan bahwa situs web dan aplikasi terkait Pemilu dapat diakses oleh berbagai jenis disabilitas.

Terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut, Nurhasim mengajak seluruh pihak untuk saling bekerja sama agar harapan mewujudkan Pemilu 2024 yang ramah terhadap penyandang disabilitas dapat terlaksana. Dukungan tersebut juga harus diberikan dari anggota keluarga terdekat.

“Karena ini berkaitan dengan hak, perlindungan hak, konteks HAM perlindungan data. Apakah memang ada kebijakan yang melindungi data mereka? Ini perlu terus diperhatikan,” tegasnya.

Puspen Kemendagri