Example 728x250
TerkiniKemendagri

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Bantu Distribusi Logistik Pemilu dan Siagakan Fasilitas Kesehatan

1017
×

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Bantu Distribusi Logistik Pemilu dan Siagakan Fasilitas Kesehatan

Sebarkan artikel ini
WhatsApp Image 2024 02 12 at 16.30.22

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar membantu distribusi logistik Pemilu 2024 dan menyiagakan fasilitas kesehatan bagi petugas saat pemungutan suara berlangsung. Upaya ini penting dilakukan mengingat pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.

Dukungan distribusi tersebut diperlukan terutama di daerah-daerah yang sulit diakses. Ini seperti di pulau-pulau dengan ombak yang besar, daerah terpencil, daerah yang berada di atas gunung atau hutan, termasuk daerah yang tengah dilanda bencana. “Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah,” ujar Mendagri saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/2/2024).

Selain itu, lanjut Mendagri, langkah menyiagakan fasilitas kesehatan seperti klinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) penting untuk menghindari adanya korban dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini belajar dari Pemilu 2019 yang diwarnai banyaknya petugas yang menjadi korban akibat kelelahan dan penyakit bawaan.

Meski saat ini sudah diberlakukan syarat batas usia petugas untuk menghindari adanya korban, upaya preventif tetap harus dilakukan. “Setelah petugasnya selesai mencoblos tolong petugas kesehatannya stand by, sehingga ketika memerlukan bantuan ketika ada yang kelelahan ini akan bisa diberikan bantuan cepat, jangan sampai fasilitas kesehatan ini tutup, terutama yang di garis depan, yang Puskesmas, poliklinik, klinik, dan lain-lain, ini harus disiagakan semua untuk membantu,” jelasnya.

Dia mengatakan, Menteri Kesehatan (Menkes) telah menginstruksikan dukungan fasilitas kesehatan tersebut. Namun Menkes tidak memiliki jaringan hingga ke kabupaten/kota. Hal ini berbeda dengan kepala daerah. “Yang punya kewenangan adalah kepala daerah, oleh karena itu kepala daerah sekali lagi tolong siagakan jejaring kesehatan yang di garis depan terutama, poliklinik, Puskesmas, dan lain-lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyinggung pentingnya Pemda membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu. Dirinya mengaku kerap mengimbau Pemda agar memberikan dukungan tersebut kepada penyelenggara. Misalnya, dengan meminjamkan gedung untuk kantor KPU dan Bawaslu daerah, termasuk untuk gudang penyimpanan logistik. “Saya hanya mengingatkan kembali karena tinggal dua hari lagi,” katanya.

Di lain sisi, Mendagri juga mengimbau Pemda agar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini penting karena semakin tinggi partisipasi pemilih akan memberikan legitimasi yang kuat kepada yang terpilih, baik kepala negara maupun legislatif.

“Sekali lagi sosialisasi untuk menggunakan hak pilih karena bersifat sukarela, ini perlu disampaikan kepada masyarakat, kewajiban kita semua untuk kesuksesan pesta demokrasi dan juga untuk indikator demokrasi Indonesia,” tandasnya.

Puspen Kemendagri
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Bantu Distribusi Logistik Pemilu dan Siagakan Fasilitas Kesehatan → https://www.wartaglobal.id/2024/02/mendagri-ingatkan-kepala-daerah-bantu.html
Jelang Pemungutan Suara Pemilu, Mendagri Tekankan Inflasi Harus Tetap Jadi Atensi → https://www.wartaglobal.id/2024/02/jelang-pemungutan-suara-pemilu-mendagri.html
https://bacajambi.id/mendagri-ingatkan-kepala-daerah-bantu-distribusi-logistik-pemilu-dan-siagakan-fasilitas-kesehatan/
https://beritaglobal.id/2024/02/12/mendagri-ingatkan-kepala-daerah-bantu-distribusi-logistik-pemilu-dan-siagakan-fasilitas-kesehatan/
Kemendagri Dorong Pemprov Papua Tengah Optimalkan Penggunaan SIPD RI → https://www.wartaglobal.id/2024/02/kemendagri-dorong-pemprov-papua-tengah.html
Ditjen Bina Adwil Sosialisasikan Kebijakan Jabatan Fungsional Penata Perizinan → https://www.wartaglobal.id/2024/02/ditjen-bina-adwil-sosialisasikan.html
Mendagri Harap Kepala Daerah Jadi Penggerak Pendidikan Antikorupsi di Daerah → https://www.wartaglobal.id/2024/02/mendagri-harap-kepala-daerah-jadi.html
Jaga Kondusivitas Pemilu, Sekjen Kemendagri Tekankan Netralitas ASN → https://www.wartaglobal.id/2024/02/jaga-kondusivitas-pemilu-sekjen.html
Gelar Rakornas Bersama KPK, Mendagri Tekankan Pentingnya Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini → https://www.wartaglobal.id/2024/02/gelar-rakornas-bersama-kpk-mendagri.html
Kepala BSKDN Minta Pemkab Buru Optimalkan Pengelolaan Potensi Daerah Berbasis Inovasi → https://www.wartaglobal.id/2024/02/kepala-bskdn-minta-pemkab-buru.html
BSKDN Kemendagri Libatkan Pakar Susun Instrumen Kirstranas soal Peran Partai Politik Perkuat Demokrasi → https://www.wartaglobal.id/2024/02/bskdn-kemendagri-libatkan-pakar-susun.html
Inflasi YoY 2,57 Persen, Irjen Kemendagri Ingatkan Pemda yang Inflasinya di Atas Nasional Lakukan Pengendalian → https://www.wartaglobal.id/2024/02/inflasi-yoy-257-persen-irjen-kemendagri.html
Perkuat Layanan Penyandang Disabilitas di Daerah, Kemendagri Dorong Pemda Segera Bentuk Perda → https://www.wartaglobal.id/2024/02/perkuat-layanan-penyandang-disabilitas.html
Ditjen Bina Adwil Kemendagri Apresiasi Satker Dekonsentrasi dengan Nilai IKPA Terbaik → https://www.wartaglobal.id/2024/02/ditjen-bina-adwil-kemendagri-apresiasi.html
BSKDN Kemendagri Dukung Pemkab Kepulauan Sangihe Kembangkan Potensi Pariwisata Berbasis Budaya Lokal → https://www.wartaglobal.id/2024/02/bskdn-kemendagri-dukung-pemkab.html
Asistensi Kinerja BP2D Jabar, BSKDN Kemendagri Jelaskan Strategi Optimalkan Capaian Indeks → https://www.wartaglobal.id/2024/02/asistensi-kinerja-bp2d-jabar-bskdn.html
BSKDN Kemendagri Identifikasi Masalah Pelayanan Publik Guna Rumuskan Kebijakan Berbasis Data → https://www.wartaglobal.id/2024/02/bskdn-kemendagri-identifikasi-masalah.html
BSKDN Kemendagri Segera Uji Coba Penilaian Kota Bersih di Daerah → https://www.wartaglobal.id/2024/02/bskdn-kemendagri-segera-uji-coba.html
Kumpulkan Satker Pemda, Ditjen Bina Adwil Luncurkan Juknis Dekonsentrasi GWPP 2024 → https://www.wartaglobal.id/2024/02/kumpulkan-satker-pemda-ditjen-bina.html
Respons Laporan BI, BSKDN Kemendagri Rumuskan Isu Strategis Pembangunan Ekonomi Daerah Bersama Pakar → https://www.wartaglobal.id/2024/02/respons-laporan-bi-bskdn-kemendagri.html
Kepala BSKDN Kemendagri Imbau Provinsi Segera Laporkan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten dan Kota → https://www.wartaglobal.id/2024/02/kepala-bskdn-kemendagri-imbau-provinsi.html
Lantik 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Mendagri Tekankan Berbagai Isu Penting → https://www.wartaglobal.id/2024/02/lantik-3-pejabat-pimpinan-tinggi.html
https://www.suronews.com/headline/mendagri-ingatkan-kepala-daerah-bantu-distribusi-logistik-pemilu-dan-siagakan-fasilitas-kesehatan.html
https://www.suronews.com/headline/mendagri-ingatkan-kepala-daerah-bantu-distribusi-logistik-pemilu-dan-siagakan-fasilitas-kesehatan-2.html
http://www.wartaglobal.id/2024/02/harmonisasikan-dengan-uu-cipta-kerja.html
http://www.wartaglobal.id/2024/02/kemendagri-dukung-peningkatan-moda-dan.html
Kuatkan Fondasi Kebangsaan ASN, BPSDM Kemendagri Gelar Diklat Wawasan Kebangsaan → https://www.wartaglobal.id/2024/02/kuatkan-fondasi-kebangsaan-asn-bpsdm.html
DIY Raih Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik, BSKDN Imbau Tingkatkan Sumber Daya Keuangan → https://www.wartaglobal.id/2024/02/diy-raih-hasil-pengelolaan-keuangan.html
Ungkap Hasil IPKD Provinsi Jabar, Kepala BSKDN: Perkuat SDM Wujudkan Pengelolaan Keuangan Berkualitas → https://www.wartaglobal.id/2024/02/ungkap-hasil-ipkd-provinsi-jabar-kepala.html
Rakor Inflasi, Mendagri Ingatkan Pemda untuk Waspadai Faktor Cuaca → https://www.wartaglobal.id/2024/02/rakor-inflasi-mendagri-ingatkan-pemda.html
Tutup Diklat Pustakawan, Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Adaptasi di Era Digital → https://www.wartaglobal.id/2024/02/tutup-diklat-pustakawan-kepala-bpsdm.html
Rilis Pers Puspen Kemendagri

Senin, 12 Februari 2024

Tim Kemendagri Turun Langsung ke Papua Tengah, Monev Percepatan Realisasi APBD dan Dorong Penggunaan KKPD

Timika – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 di Provinsi Papua Tengah. Dalam kegiatan itu, Kemendagri terus konsisten dengan komitmennya dalam mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.

Salah satu upayanya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Penatausahaan Keuangan Daerah, Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPD dan Cash Management System (CMS).…
Rilis Pers Puspen Kemendagri

Senin, 12 Februari 2024

Lantik 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Mendagri Sampaikan Sejumlah Arahan Penting

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik 2 pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Adalah La Ode Ahmad Pidana Bolombo yang dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Eko Prasetyanto Purnomo Putro menjadi Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/2/2024).

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan sejumlah arahan penting yang perlu menjadi perhatian pejabat yang baru dilantik.…
Tim Kemendagri Turun Langsung ke Papua Tengah, Monev Percepatan Realisasi APBD dan Dorong Penggunaan KKPD → https://www.wartaglobal.id/2024/02/tim-kemendagri-turun-langsung-ke-papua.html
Lantik 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Mendagri Sampaikan Sejumlah Arahan Penting → https://www.wartaglobal.id/2024/02/lantik-2-pejabat-pimpinan-tinggi-madya.html
https://koranduta.com/2024/02/12/tim-kemendagri-turun-langsung-ke-papua-tengah-monev-percepatan-realisasi-apbd-dan-dorong-penggunaan-kkpd/
https://koranduta.com/2024/02/12/lantik-2-pejabat-pimpinan-tinggi-madya-mendagri-sampaikan-sejumlah-arahan-penting/
Ini Arahan Mendagri saat Melantik Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kemendagri https://mediaanalisindonesia.co.id/2024/02/ini-arahan-mendagri-saat-melantik-dua-pejabat-pimpinan-tinggi-madya-di-kemendagri/
Tim Kemendagri Turun Langsung ke Papua Tengah, Monev Percepatan Realisasi APBD dan Dorong Penggunaan KKPD https://mediaanalisindonesia.co.id/2024/02/tim-kemendagri-turun-langsung-ke-papua-tengah-monev-percepatan-realisasi-apbd-dan-dorong-penggunaan-kkpd/
Rilis Pers Puspen Kemendagri

Senin, 12 Februari 2024

BSKDN Kemendagri Kawal Isu Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024

Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mengawal isu strategis terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan partisipasi yang setara bagi semua warga negara Indonesia.

Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) Gatot Tri Laksono saat memimpin Rapat Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Penyandang Disabilitas pada Pemilu Tahun 2024 di Ruang Rapat Lantai 2 Pustrajakan Polhupemdagri Kantor BSKDN, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

“Kegiatan Pemilu yang sudah berlangsung sekian lama, kami nyaris menyoroti dari sisi penyandang disabilitas. Mungkin angkanya tidak signifikan berpengaruh, tapi dari hak-hak sipil HAM Pemilu ini menjadi penting diapresiasi semua pihak,” jelas Gatot.

Berdasarkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 12 tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu yang diterbitkan oleh Komnas HAM, terdapat 19 kelompok rentan dalam Pemilu, salah satunya adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas terdiri atas penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, dan penyandang disabilitas mental.

Gatot meneruskan, penyandang disabilitas rentan mengalami diskriminasi dan stigma di masyarakat. Hal itu terjadi karena minimnya akses terhadap hak-hak kepemiluan. Hal ini misalnya hak atas informasi dan hak berpartisipasi, serta minimnya ketersediaan instrumen Pemilu yang ramah penyandang disabilitas. “Secara hak pilih, hak partisipasi warga [penyandang disabilitas] tetap diakomodir, tapi bagaimana pelaksanaannya? Ini perlu kita dalami lebih lanjut. Untuk itu mohon masukan Bapak/Ibu terkait hal tersebut,” ungkap Gatot.

Sementara itu, Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch. Nurhasim mengatakan, berbagai langkah konkret telah diambil pemerintah untuk menjamin bahwa hak-hak dasar penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 terpenuhi dengan baik. Adapun beberapa upaya tersebut di antaranya melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta menyediakan TPS ramah disabilitas atau yang mudah diakses.

Nurhasim mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan informasi terkait Pemilu 2024 dapat diakses dengan mudah oleh semua warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas. Hal itu bahkan sudah tercermin dari penerjemahan materi-materi kampanye ke dalam bahasa isyarat dan penyediaan informasi dalam format braille. Selain itu juga penggunaan teknologi aksesibilitas untuk memastikan bahwa situs web dan aplikasi terkait Pemilu dapat diakses oleh berbagai jenis disabilitas.

Terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut, Nurhasim mengajak seluruh pihak untuk saling bekerja sama agar harapan mewujudkan Pemilu 2024 yang ramah terhadap penyandang disabilitas dapat terlaksana. Dukungan tersebut juga harus diberikan dari anggota keluarga terdekat.

“Karena ini berkaitan dengan hak, perlindungan hak, konteks HAM perlindungan data. Apakah memang ada kebijakan yang melindungi data mereka? Ini perlu terus diperhatikan,” tegasnya.

Puspen Kemendagri