Example 728x250
JakartaNasionalTerkini

Tindakan Tegas KLHK Ajukan Perlawanan Hukum Atas Putusan Pailit PT Ricky Kurniawan Kertapersada

301
×

Tindakan Tegas KLHK Ajukan Perlawanan Hukum Atas Putusan Pailit PT Ricky Kurniawan Kertapersada

Sebarkan artikel ini
IMG20240212153328 1 scaled

Prescon Perlawanan Hukum KLHK atas putusan pailit PT. RKK atas permohonannya sendiri yang sedang dalam eksekusi putusan MA terhadap perkara Gugatan Kahutla, Senin( 12/02/2024) ( Foto, Dok: Shanty Rd)

Analisnews.co.id, JAKARTA – Menindaklanjuti putusan Pailit PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) oleh Pengadilan Niaga Medan nomor 04/PDT.SUS-PAILIT/2023/PN.NIAGA.MDN tertanggal 21 Maret 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan perlawanan dengan mengajukan keberatan atau renvoi prosedur di Pengadilan Niaga Medan, Senin (12/2/2024).

Renvoi prosedur ini bermula dari putusan perkara nomor 04/PDT.SUS PAILIT/2023/PN.NIAGA.MDN tanggal 21 Maret 2023 yang mengabulkan permohonan Pailit  PT RKK (faillessment request).

Alasan permohonan Pailit PT RKK, adanya hutang terhadap KLHK untuk membayar kerugian lingkungan hidup dan biaya pemulihan fungsi ekologis sebesar Rp191.803.261.700,00 atas perkara perdata kebakaran hutan dan lahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN.Jmb Juncto putusan Pengadilan Tinggi Nomor 65/PDT-LH/2017/PT JMB Juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 2145K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 854PK/PDt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/PDT.SUS PAILIT/2023/PN.NIAGA.MDN, selain menyatakan keadaan pailit PT RKK, juga menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat Kurator.

Dijelaskan, kurator yang diangkat seharusnya melakukan pencatatan harta pailit, jumlah kreditur dan tagihan kreditur untuk dimasukkan dalam Daftar Harta Pailit (DHP) sesuai ketentuan Pasal 100 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ridho mengatakan, dalam melaksanakan kewenangannya, Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 114 (UU Kepailitan), wajib mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, pemberitahuan kepada Kreditur dan mengumumkan dalam 2 surat kabar sesuai dengan asas promulgatie.

Faktanya, kurator tidak melaksanakan perintah sesuai dengan kewajibannya dimana KLHK tidak masuk dalam Daftar Piutang Sementara (DPS) maupun Daftar Piutang Tetap (DPT).

“Tindakan Kurator, Sdr Benedictus Michael Sinaga, sangat tidak professional, tidak bersikap jujur, dan telah bersikap tidak adil dan memihak serta tidak menjalankan Kode Etik profesi Kurator,” tegas Ridho.

Ia menambahkan, tindakan kurator sangat merugikan negara dalam hal ini KLHK yang mewakili Lingkungan Hidup, tidak menerima putusan Pailit PT RKK nomor 04/PDT.SUS PAILIT/2023/PN.NIAGA.MDN tertanggal 21 Maret 2023.

Kuasa Menteri LHK juga mengajukan tagihan kepada Hakim Pengawas dan Kurator pada agenda Rapat Kreditur Lanjutan tanggal 16 November 2023 di Pengadilan Niaga pada

Disamping itu, mengingat adanya dugaan tindak pidana atas karhutla di lokasi perkebunan Sawit PT. RKK, kami akan menindaklanjuti penegakan hukum pidana terhadap karhutla di lokasi PT. RKK. ”Langkah hukum tegas lainnya, akan kami lakukan agar pemailitan ini tidak menjadi modus baru bagi para pelaku kejahatan maupun pihak tergugat untuk menghindari kewajiban hukumnya”, tegas Rasio Sani

Jasmin Ragil Utomo, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sekaligus Kuasa Hukum Menteri LHK, menambahkan, pada saat KLHK sedang melakukan proses eksekusi terhadap PT RKK di Pengadilan Negeri Muaro Jambi, yang telah menerima delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Jambi, secara diam-diam PT RKK mempailitkan diri dengan tidak memasukkan piutang KLHK.

“Kurator juga tidak berusaha mendorong PT RKK melaksanakan eksekusi, sehingga terindikasi ada persekongkolan atau itikad tidak baik antara PT RKK dengan Kurator untuk tidak menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tegas Jasmin Ragil. [Shanty Rd]