Example 728x250
Terkini

Menyikapi Maraknya Dugaan Money Politik Sejumlah Oknum Caleg Dapil 2 Pada Pemilu 2024, Dewan Pembina DPC PWRI Kabupaten Tasikmalaya Dadan Jaenudin Angkat Bicara!!!

429
×

Menyikapi Maraknya Dugaan Money Politik Sejumlah Oknum Caleg Dapil 2 Pada Pemilu 2024, Dewan Pembina DPC PWRI Kabupaten Tasikmalaya Dadan Jaenudin Angkat Bicara!!!

Sebarkan artikel ini
IMG 20240222 WA0057

AnalisNews.co.id | Tasikmalaya, Jawa Barat,- Meskipun sudah ditegaskan dengan sejumlah sanksi hingga pidana penjara dalam sejumlah peraturan dan perundang-undangan tentang larangan politik uang dalam Pemilu/Pilkada, namun hal tersebut masih tidak membuat gentar sejumlah oknum calon legislatif (CALEG) ataupun Calon Kepala Daerah yang masih kerap melanggarnya disejumlah daerah yang ada di Indonesia hingga saat ini. Seperti yang sudah ditegaskan dan tertuang pada Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seperti Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, “Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menjelaskan, bahwa politik uang tersebut bertujuan agar peserta pemilu tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Kemudian, politik uang tersebut bertujuan agar peserta kampanye memilih pasangan calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu, dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mengambil tindakan. Yakni berupa pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap, atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Sementara, Pasal 286 ayat (1) menyebutkan, “Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih”. Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pelanggaran dimaksud terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif TSM). Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut tidak menghilangkan sanksi pidana.

Untuk sanksi pidana politik uang dibedakan tiga kelompok. Pasal 523 ayat 1 menyebutkan, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta”. Kemudian Pasal 523 ayat 2 mengatur terhadap setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung disanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. Sedangkan Pasal 523 ayat 3 menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta”.

Meskipun sejumlah peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas sudah sangat jelas dan tegas, namun hal tersebut masih tidak membuat gentar sejumlah oknum calon legislatif ataupun eksekutif yang masih saja melanggarnya, seperti contoh yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Pada Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 kemarin, menyisakan sejumlah masalah terkait pelanggaran Pemilu sampai dengan adanya dugaan money politik dari sejumlah oknum calon legislatif (CALEG) dari berbagai partai di berbagai daerah pemilihan.

Salah satu contohnya yang sempat viral disejumlah media terkait salah satu oknum caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah pemilihan (DAPIL) 1 Kabupaten Tasikmalaya atas nama Sinta Sofia yang dilaporkan oleh beberapa calon legislatif lainnya dengan dugaan terlibat jual beli nomor urut dengan salah satu oknum pengurus partai sekaligus mediator lapangan berinisial JJ. Saat ini yang lagi menjadi sorotan sejumlah kalangan terkait adanya dugaan money politik dari sejumlah oknum calon legislatif (CALEG) dari berbagai partai politik yang ada di wilayah daerah pemilihan (DAPIL) 2 yang meliputi, Kecamatan Cisayong, Leuwisari, Rajapolah, Sukaheuning, Sukaratu dan Padakembang.

Menyikapi sejumlah permasalahan dugaan pelanggaran Pemilu dan money politik/politik uang yang ada di sejumlah daerah pemilihan khususnya daerah pemilihan 1 dan 2 Kabupaten Tasikmalaya, Dewan Pembina DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Ketua DPW Organisasi Masyarakat BRIGEZT Kabupaten Tasikmalaya Dadan Jaenudin mengatakan, maraknya Oknum Caleg yang melakukan money politik sangat berimbas besar terhadap kebijakan masyarakat, dirinya pun merasa miris dan prihatin ketika demokrasi dijadikan ajang mencari kekuasaan dengan membodohi masyarakat dengan politik yang tidak benar.

Banyak nya caleg yang melakukan money politik/politik uang sangat berimbas besar terhadap terhadap kebijakan pemerintahan nantinya. Contoh yang saat ini terjadi di daerah pemilihan (DAPIL) 2 Kabupaten Tasikmalaya, menurut beberapa sumber yang bertanggungjawab, beberapa oknum caleg termasuk inkumben pun semua melakukan money politik/politik uang. Saya merasa miris dan sangat prihatin ketika demokrasi dijadikan ajang mencari kekuasaan dengan membodohi masyarakat dengan politik yang tidak benar. Harusnya caleg itu memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan melakukan pembodohan dengan money politik demi jabatan“, ungkapnya.

Lebih lanjut Dadan pun mengatakan, “Politik uang telah menyebabkan politik berbiaya mahal. Selain untuk jual beli suara (vote buying), para kandidat juga harus membayar mahar politik kepada partai dengan nominal fantastis. Tentu saja, itu bukan hanya dari uangnya pribadi, melainkan donasi dari berbagai pihak yang mengharapkan timbal balik jika akhirnya dia (Kepala Daerah atau Calon Legislatif) yang didukungnya terpilih. Perilaku ini biasa disebut investive corruption, atau investasi untuk korupsi“, ungkapnya.

Jika para Wakil Rakyat (anggota legislatif) dan Kepala Daerah yang terpilih karena sudah melakukan politik uang atau money politik, mereka bakal berhitung ongkos yang telah dikeluarkan untuk mengikuti kontestasi jabatan politik. Ongkos tersebut pun bakal diupayakan agar kembali modal dikemudian hari saat dirinya telah menjabat. Praktik balik modal yang dilakukan oleh oknum anggota legislatif ataupun Kepala Daerah yang terpilih karena melakukan politik uang atau money politik tersebut dengan berbagai macam hal, karena sudah jelas, gaji mereka selama 5 tahun menjabat sebagai anggota legislatif ataupun Kepala Daerah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan biaya mereka pada saat mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif ataupun calon Kepala Daerah dengan melakukan politik uang atau money politik demi mendapatkan suara dari masyarakat“, tegasnya. (Chandra Foetra S).