Example 728x250
JabarNasionalTerkini

Optimalisasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional(BPKN) Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen di Era Digital.

200
×

Optimalisasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional(BPKN) Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen di Era Digital.

Sebarkan artikel ini
IMG20240226121520 01

Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok (kanan) dan Wakil Ketua BPKN Syaiful Ahmar (kiri) dalam Rapat Kerja BPKN Tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat, Senin (26/2/2024).(Foto, Dok: Shanty Rd)

Analisnews.co.id, , BOGOR, 26 Februari 2024. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) gelar Rapat Kerja Tahun 2024 tanggal 26-28 Februari 2024 di The Mirah Hotel Bogor Jawa Barat. Dengan tema ” Optimalisasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen di Era Digital”.

Dalam Sambutannya Primasetya Teguh Jatmiko Plt Sekretaris BPKN mengatakan rapat kerja anggota BPKN Angkatan ke VI 2024-2027 memiliki visi, misi yang besar untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam konteks sosialisasi yaitu berperan aktif dengan pemangku kepentingan terkait regulasi dan responsif transparansi dan pemberdayaan konsumen, pendidikan konsumen, perlindungan data pribadi, sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa karena transaksi online, dan juga kolaborasi dengan pihak terkait dan penegakan hukum.

“Ini bertujuan meningkatkan konsolidasi program kerja sebagai implementasi dari rencana pemerintah tahun 2024. Dengan pembenahan kebijakan pemerintah konsumen Indonesia dapat semakin berjaya dan ekonomi semakin maju.”

Dengan demikian perlindungan konsumen dapat diselenggarakan dengan landasan berarah, konsisten, sistem, sinergis dengan sesama pemangku kepentingan sehingga konsumen bisa berusaha dengan bertransaksi dengan percaya diri, terbangunnya pasar dinamis, daya beli konsumen efektif sehingga berpotensi pembangunan ekonomi nasional yang dan
langkah awal bagi perwujudan integritas perlindungan konsumen yang bermartabat, berkeadilan bagi generasi saat ini maupun kedepannya, jelas Prima.

Menurut Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok menjelaskan, BPKN melaksanakan rapat kerja tahun 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan konsolidasi pelaksanaan program kerja sebagai implementasi dari rencana kerja pemerintah tahun 2024 dan penyusunan rancangan awal rencana kerja BPKN tahun 2025. Hal ini dalam rangka meningkatkan program kerja dan anggaran BPKN serta pelaksanaan tugas dan fungsi.

“Jadi kemarin kami baru dilantik tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan Keppres Nomor 7/P Tahun 2024. Bahkan setelah pelantikan kami sudah banyak melakukan audiensi dengan stakeholders perlindungan konsumen guna menerima saran dan masukan. Agar nantinya program kerja kami pada tahun-tahun akan datang lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan konsumen”, ujar Mufti.

Diharapkan ke depannya perlu terciptanya kepastian pengaturan dan kebijakan yang kredible dan terap dari sisi memberikan kepastian hukum, kelembagaan dan jalur pemulihan yang jelas bagi pasar, termasuk pasar internasional serta meningkatkan sosialisasi, koordinasi, komitmen kerjasama dan saling bersinergi.

Tujuan kami adalah untuk mewujudkan penegakkan hukum dan perlindungan konsumen sesuai dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak yang tentunya diperlukan pendekatan secara holistic dan responsive terhadap perubahan teknologi.

Tentunya Anggota BPKN Periode VI Tahun 2024-2027 memiliki visi misi yang besar untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam konteks digitalisasi, yakni berperan aktif dengan pemangku kepentingan terkait regulasi yang responsif, transparansi dan pemberdayaan konsumen, berkolaborasi dengan pihak terkait monitoring dan penegakkan hukum.

Mufti menambahkan bahwa saat ini era digital sudah sangat dirasakan masyarakat. Termasuk berbagai macam transaksi melalui media digital. Percepatan pemanfaatan digitalisasi perdagangan harus diimbangi dengan literasi konsumen.

“Dalam rangka penguatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, saat ini masih menghadapi tantangan seperti masih banyaknya pelanggaran perlindungan konsumen”, tegas Mufti.

Drs. Syaiful Ahmar,M.Si selaku Wakil Ketua BPKN menegaskan bahwa BPKN agar tanggap atas isu-isu yang berkembang. BPKN akan berusaha menggaungkan agar konsumen memanfaatkan kelembagaan ini. Karena BPKN merupakan lembaga pemerintah yang non struktural namun tidak kalah pentingnya dengan sama yang dilakukan oleh KPPU dan bahkan saudara kembarnya BPKN adalah KPPU dan kita perlu mengikuti jejak dari KPPU yang sudah menggaung terlebih dahulu.

“Kami akan berkoordinasi dengan minimal mempunyai kepanjangan tangan di 36 Propinsi dan bekerjasama dengan BPSK dan LPSM.Sehingga apa yang sudah dilakukan sejalan dengan berkoordinasi dan kolaborasi dengan lembaga struktural di daerah dan memperhatikan anggaran-anggaran yang diperlukan”.tuturnya

Saat ini anggaran BPKN masih melalui Kementerian Perdagangan. Dan pada tahun 2025 nanti BPKN akan memiliki anggaran sendiri ketika sudah menjangkau kegiatan utamanya yang melibatkan masyarakat,pelaku usaha dan lembaga- lembaga swadaya masyarakat, terangnya.

Salah satu isu tentang makan gratis pun BPKN sudah bikin FWDnya. Ini adalah salah satu antisipasi kedepannya.Jika sala satu presiden terpilih dengan program utamanya “Makan Siang Gratis”. BPKN sudah siap sebagaimana kesiapan-kesiapan ijin halalnya, dan persiapan dengan makanan yang bagus dan sebagainya sudah kita siapkan antisipasinya. BPKN sudah mempersiapkan antisipasi sekali dengan benjolan yang ramai di TV jangan sampai melebar, tutup Mufti. (Shanty Rd)