Example 728x250
BeritaJabarNasionalTerkini

Diduga Dikerjakan Pihak Ketiga, Proyek Dana Desa Neglasari Terindikasi Langgar Permendes

734
×

Diduga Dikerjakan Pihak Ketiga, Proyek Dana Desa Neglasari Terindikasi Langgar Permendes

Sebarkan artikel ini
IMG 20240301 132821

AnalisNews.co.id | Cianjur, – Jawa Barat, – Pelaksanaan untuk peningkatan sarana prasarana infrastruktur pembangunan di Desa Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat,. yang dibiayai dari Dana Desa tahap III tahun 2023, yang dikelola Pemerintah Desa Neglasari diduga dipihak ketigakan.

Hasil pantauan dan informasi yang dihimpun Analisnews.co.id Pemerintah Desa Neglasari sedang melaksanakan pembangunan Pengaspalan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2023 dengan anggaran biaya sebesar Rp.  2.000,000.000. (Dua Ratus Juta Rupiah).

IMG 20240301 133217

Diketahui pembangunan Pengaspalan yang berlokasi di ruang lingkup Desa Neglasari, diduga dalam pelaksanaannya di pihak ketigakan. 

Kamis (29/02/2024). Pada saat awak media mendatangi kantor Desa Neglasari Untuk konfirmasi Kepala Desa Neglasari yang berinisial (D) namun sayangnya ia tidak bisa ditemui. Menurut salah seorang  Staff/perangkat Desa yang ada di kantor, bahwa Pak kades sudah hampir 2 tahun mengidap penyakit stroke. Bahkan saat dikonfirmasi melalui pesan Apps WhatsApp nya pun tidak memberikan keterangan, dan itupun istri kades Neglasari yang membalas pesan, dengan menyebutkan sedang sibuk.

Sedangkan dalam Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022, Tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Dalam Peraturan tersebut diantaranya telah di tuangkan dalam pelaksanaan pembangunan dengan secara SWAKELOLA.

Sementara menurut warga sekitar yang enggan disebut namanya, membenarkan adanya pembangunan Pengaspalan jalan di Desa Neglasari.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi Indonesia (LSM LPI TIPIKOR INDONESIA) Kabupaten Cianjur H. Heryadi menerangkan bahwa berdasarkan Permendesa PDTT 13 tahun 2020 salah satunya adalah Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Heryadi menjelaskan bahwa “Padat Karya Tunai (Cash for work) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan tehnologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting,” tandasnya.

Sampai pemberitaan ini diterbitkan awak media akan terus mencari sumber-sumber informasi untuk berimbang nya pemberitaan.