{"id":19047,"date":"2026-06-30T20:26:20","date_gmt":"2026-06-30T13:26:20","guid":{"rendered":"https:\/\/analisnews.co.id\/?p=19047"},"modified":"2026-06-30T20:26:20","modified_gmt":"2026-06-30T13:26:20","slug":"perpanjangan-kerja-sama-kemenag-kpk-perkuat-pencegahan-korupsi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/2026\/06\/30\/perpanjangan-kerja-sama-kemenag-kpk-perkuat-pencegahan-korupsi\/","title":{"rendered":"Perpanjangan Kerja Sama Kemenag-KPK Perkuat Pencegahan Korupsi"},"content":{"rendered":"

Analisnews.co.id<\/strong><\/em>\u00a0 | Jakarta \u2014 Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penerapan Whistleblowing System (WBS) terintegrasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.<\/p>\n

Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (30\/6\/2026), menjadi penegasan komitmen kedua lembaga dalam membangun sistem pengaduan yang semakin efektif, transparan, dan memberikan perlindungan kepada para pelapor.<\/p>\n

Deputi Bidang Data dan Informasi KPK, Eko Marjono, menegaskan bahwa perpanjangan kerja sama tersebut bukan sekadar agenda administratif, melainkan langkah strategis untuk menjaga profesionalisme organisasi.<\/p>\n

Menurut Eko, sejak 2021 Kemenag telah menunjukkan komitmen nyata dengan mengintegrasikan aplikasi pengaduan, menerbitkan regulasi perlindungan pelapor, serta terus melakukan sosialisasi budaya antikorupsi di lingkungan kementerian.<\/p>\n

Ia menjelaskan, sistem pengaduan terintegrasi berfungsi sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi penyimpangan sehingga dapat segera ditindaklanjuti sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Ke depan, KPK akan terus mengoptimalkan mekanisme pertukaran data agar penanganan laporan semakin profesional, objektif, transparan, sekaligus menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor.<\/p>\n

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan kerja sama tersebut. Bahkan, ia secara terbuka meminta KPK untuk terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh jajaran Kementerian Agama.<\/p>\n

Menurut Menag, pengawasan yang kuat merupakan bagian dari upaya pencegahan sehingga berbagai potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.<\/p>\n

Ia juga mengingatkan bahwa Kementerian Agama memiliki tanggung jawab moral yang besar dengan jumlah pegawai lebih dari 361.000 orang. Sebagai institusi yang menjadi rujukan masyarakat dalam kehidupan beragama, setiap bentuk penyimpangan sekecil apa pun akan mudah menjadi sorotan publik.<\/p>\n

Karena itu, Kemenag tidak hanya berkomitmen memperkuat sistem pengawasan internal, tetapi juga aktif mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari penyusunan konsep pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai agama hingga pemanfaatan khotbah di ratusan ribu rumah ibadah sebagai media edukasi kepada masyarakat.<\/p>\n

Melalui perpanjangan kerja sama ini, KPK diharapkan terus memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui pengawasan yang sistematis, sementara Kementerian Agama berupaya menanamkan budaya integritas dan nilai antikorupsi di seluruh satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah.<\/p>\n

Kolaborasi kedua institusi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengaduan nasional sekaligus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Analisnews.co.id\u00a0 | Jakarta \u2014 Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penerapan Whistleblowing System (WBS) terintegrasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (30\/6\/2026), menjadi penegasan komitmen kedua lembaga dalam<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19049,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[246],"tags":[632,162,634,636,633,101,630,100,635,631],"class_list":["post-19047","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-nasional","tag-antikorupsi","tag-beritanasional","tag-goodgovernance","tag-indonesiabersih","tag-integritas","tag-kementerianagama","tag-kpk","tag-nasaruddinumar","tag-pencegahankorupsi","tag-whistleblowingsystem"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19047","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19047"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19047\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19050,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19047\/revisions\/19050"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19049"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19047"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19047"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19047"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}