Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah yang berlangsung pada 4 hingga 6 September 2026 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara.<\/p>\n
Agenda strategis ini digelar dalam rangka pemantauan, pengawalan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025\u20132029.<\/p>\n
Rapat kerja lintas kementerian dan lembaga ini dibuka dengan arahan langsung dari Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., serta menghadirkan jajaran narasumber dan pemapar kunci:<\/p>\n
– Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si.<\/strong>\u00a0\u2013 Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri<\/p>\n – Teni Widuriyanti<\/strong>\u00a0\u2013 Sekretaris Kementerian PPN \/ Sestama Bappenas<\/p>\n – Moh Edy Mahmud<\/strong>\u00a0\u2013 Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS)<\/p>\n – Ir. Medrilzam, M.Prof.Rcon., Ph.D.<\/strong>\u00a0\u2013 Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN\/Bappenas<\/p>\n Pendekatan Penyelesaian Masalah dan Penyusunan Rencana Kerja Wilayah<\/strong><\/p>\n Sekretaris Jenderal Kemendagri menegaskan pentingnya pergeseran pendekatan dari sekadar pemantauan administratif (compliance-oriented<\/em>) menjadi pendekatan penyelesaian masalah secara konkret (problem-solving oriented<\/em>). Pada sesi teknis, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik Kemendagri,\u00a0Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si.<\/strong>, bersama Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi menyampaikan penjelasan teknis kegiatan dan pembagian wilayah kerja tim pemantauan. Forum ini membedah secara rinci angka pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten\/kota serta merumuskan aksi nyata bagi Pemerintah Daerah.<\/p>\n Guna memastikan pengawalan berjalan efektif di seluruh Indonesia, rapat kerja membagi pembahasan ke dalam kelompok wilayah provinsi per pulau. Seluruh jajaran Pejabat Eselon I Kemendagri ditugaskan sebagai penanggung jawab untuk mengordinasikan penyusunan dan pemaparan Rencana Kerja Masing-Masing Provinsi.<\/p>\n Aksi Konkret dan Penguatan Indikator Dini<\/strong><\/p>\n Dalam diskusi panel, Kemendagri bersama Bappenas, BPS, dan Kementerian Investasi\/BKPM menyelaraskan indikator penilaian pertumbuhan ekonomi daerah:<\/p>\n – Penggunaan Deteksi Dini (Early Warning Indicator<\/em>)<\/strong>: Menerapkan sistem peringatan dini bulanan dari BPS untuk membaca sinyal dinamika ekonomi daerah secara\u00a0real-time<\/em>.<\/p>\n – Percepatan Investasi dan Perizinan<\/strong>: Mengurai hambatan perizinan di daerah serta mengoptimalkan potensi investasi guna mendorong kemudahan berusaha.<\/p>\n – Sembilan Langkah Strategis Pemda<\/strong>: Mendorong daerah mempercepat realisasi APBD, proyek infrastruktur, pengendalian harga bahan pokok, perluasan lapangan kerja, hingga peningkatan output industri dan sektor primari.<\/p>\n Rangkaian kegiatan selama tiga hari ini akan diakhiri dengan pembulatan hasil rapat serta penutupan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri pada Minggu, 6 September 2026, untuk memastikan seluruh provinsi memiliki rencana aksi yang terukur, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil (no issue without owner, no owner without deadline<\/em>).<\/p>\n