<\/p>\n
BANDUNG, Analisnews.co.id, ![\"\"](\"https:\/\/analisnews.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG-20261029-WA00671-300x183.jpg\")
\u2014 Panitia Khusus (Pansus) 19 DPRD Kota Bandung terus mendalami Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta tim penyusun naskah akademik. Pembahasan ini diarahkan untuk memastikan regulasi yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat, substansi yang jelas, serta mampu menjawab persoalan kesenjangan gender di tengah masyarakat.<\/p>\n
Anggota Pansus 19 OPRD Kota Bandung, Indri Rindani, menekankan bahwa penyusunan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender perlu berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Menurutnya, kebijakan pengarusutamaan gender harus mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat serta mendorong penyelenggaraan pembangunan yang memberikan kesempatan dan akses secara adil bagi perempuan maupun laki-laki.<\/p>\n
\u201cPengarusutamaan gender jangan hanya dipahami sebagai konsep dalam regulasi. Hal yang paling penting adalah bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan dalam program pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, penyusunannya harus memperhatikan kondisi di lapangan, didukung data yang akurat, serta memiliki mekanisme pelaksanaan dan evaluasi yang jelas,\u201d demikian rumusan statemen Indri Rindani untuk melengkapi pemberitaan pembahasan Raperda PUG.<\/p>\n
la juga menilai koordinasi antarorganisasi perangkat daerah menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan kebijakan tersebut.<\/p>\n
Setiap OPD perlu memiliki pemahaman yang sejalan agar perspektif gender dapat terintegrasi dalam perencanaan program, penganggaran, hingga evaluasi hasil pembangunan. Dengan demikian, Raperda Pengarusutamaan Gender diharapkan tidak berhenti sebagai landasan normatif, tetapi dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan Kota Bandung yang lebih setara serta inklusif.<\/p>\n
Pansus 19 DPRD Kota Bandung bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Berdasarkan dokumen susunan keanggotaan yang diterima, komposisi Pansus 19 adalah sebagai berikut:<\/p>\n
Ketua:<\/p>\n
1. Susi Sulastri, drg., M.H.Kes.<\/p>\n
Wakil Ketua:<\/p>\n
2. Christian Julianto Budiman.<\/p>\n
Anggota:<\/p>\n
3. H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H.<\/p>\n
4. Elton Agus Marian, S.E.<\/p>\n
5. Angelica Justicia Majid.<\/p>\n
6. H. Rizal Khairul, S.lp., M.Si.<\/p>\n
7.H. Aries Supriatna, S.H., M.H.<\/p>\n
8. Sendi Lukmanuthakim, S.H.<\/p>\n
9. Asep Sudrajat, S.A.P.<\/p>\n
10. Indri Rindani.<\/p>\n
Dalam pelaksanaan tugasnya, Pansus 19 didukung oleh pembantu teknis, yaitu Hilman, Alma, dan Ajie. Komitmen Menghasilkan Regulasi yang Berdampak<\/p>\n
Melalui pembahasan bersama DP3A dan tim penyusun naskah akademik, Pansus 19 DPRD Kota Bandung berupaya memastikan Raperda Pengarusutamaan Gender disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, memiliki kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan secara efektif.<\/p>\n
Pendalaman substansi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap ketentuan memiliki tujuan yang jelas, dapat dijalankan oleh perangkat daerah, serta memungkinkan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.<\/p>\n
Raperda ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola pembangunan Kota Bandung yang lebih adil, setara, dan inklusif.<\/p>\n
Pada akhirnya, pembangunan yang berkualitas tidak hanya diukur dari capaian fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan seluruh warga memperoleh kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pe mbangunan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BANDUNG, Analisnews.co.id, \u2014 Panitia Khusus (Pansus) 19 DPRD Kota Bandung terus mendalami Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta tim penyusun naskah akademik. Pembahasan ini diarahkan untuk memastikan regulasi yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat, substansi yang jelas, serta mampu menjawab persoalan kesenjangan<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-80983","post","type-post","status-publish","format-standard","category-tak-berkategori"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/80983","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=80983"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/80983\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":81012,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/80983\/revisions\/81012"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=80983"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=80983"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=80983"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}