.<\/p>\n
BANDUNG\u00a0 \u00a0Analisnews.co.id, ![\"\"](\"https:\/\/analisnews.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG-20261029-WA00691-300x156.jpg\")
\u2014 Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung terus mendalami pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun dengan menyerap aspirasi penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan perwakilan pengelola apartemen. Dalam rapat kerja pada Selasa (20\/10\/2026), sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari kepastian relokasi penghuni, keterjangkauan biaya sewa, hingga pengelolaan fasilitas dan legalitas hunian.<\/p>\n
Rapat dipimpin Ketua Pansus 20 DPRD Kota Bandung, H. Sutaya, S.H., M.H., dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai persoalan penyelenggaraan rumah susun di Kota Bandung.<\/p>\n
Salah satu perhatian utama adalah ketidakpastian relokasi sekitar 125 kepala keluarga (KK) penghuni Rusunawa Rancacili. Selain itu, muncul usulan keringanan biaya sewa bagi kelompok veteran dan perhatian terhadap keterjangkauan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).<\/p>\n
Sutaya: Aspirasi Masyarakat Menjadi Bahan Penting Pembahasan Raperda<\/p>\n
Ketua Pansus 20, H. Sutaya, menegaskan pentingnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai salah satu landasan dalam pembahasan Raperda tentang Rumah Susun. Regulasi yang disusun diharapkan mampu menjawab persoalan di lapangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penghuni dan pengelota.<\/p>\n
\u201cBerbagai aspirasi yang disampaikan dalam rapat ini
\n[30\/10, 10.12] Pa’po: menjadi bahan penting bagi Pansus 20 dalam membahas Raperda tentang Rumah Susun. Kami ingin regulasi yang disusun tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi penghuni maupun pengelola rumah susun,\u201d demikian rumusan pernyataan berdasarkan substansi pembahasan rapat.<\/p>\n
Menurutnya, pembahasan regulasi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak penghuni, keterjangkauan hunian, dan kepastian tata kelola. Dengan begitu, aturan yang dihasilkan diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.<\/p>\n
Catatan: Kutipan terse but merupakan rumusan editorial, bukan transkrip pernyataan langsung. Konfirmasi kepada narasumber diperlukan sebelum diterbitkan sebagai kutipan verbatim.<\/p>\n
Kepastian Relokasi dan Biaya Hunian Menjadi Perhatian<\/p>\n
Aspirasi penghuni Rusunawa Rancacili mengenai ketidak pastian relokasi sekitar 125 KK menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian serius. Kepastian menge nai proses relokasi penting agar warga memperoleh kejelasan terkait keberlanjutan tempat tinggal dan mekanisme yang akan ditempuh.<\/p>\n
Selain relokasi, penghuni menyampaikan usulan keringanan biaya sewa bagi kelompok veteran serta kebutuhan akan biaya hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.<\/p>\n
Pansus 20 juga menerima masukan mengenai ketersediaan air, pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta tarif pengqunaan sarana olahraga. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa
\n[30\/10, 10.15] Pa’po: kualitas hunian tidak hanya ditentukan oleh bangunan, tetapi juga oleh ketersediaan layanan dasar dan pengelolaan lingkungan yang baik.<\/p>\n
Sementara itu, perwakilan P3SRS TSM Apartemen menyampaikan sejumlah kendala terkait perizinan, pengelolaan air, dan legalitas. Masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan untuk mendorong tata kelola rumah susun yang lebih tertib dan memiliki kepastian regulasi.<\/p>\n
Anggota Pansus 20, Asep Robin, S.H., M.H., turut menekankan pentingnya menyerap kondisi nyata di lapangan agar kebijakan yang dirumuskan se suai dengan kebutuhan masyarakat.<\/p>\n
Melalui pembahasan ini, Pansus 20 mendorong agar Raperda tentang Rumah Susun dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan keterjangkauan hunian, memperjelas tata kelola, dan mendukung kesejahteraan penghuni rumah susun di Kota Bandung. Susunan Pimpinan dan Anggota Pansus 20 DPRD Kota Bandung<\/p>\n
Pansus 20 DPRD Kota Bandung bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun. Berdasarkan dokumen susunan keanggotaan yang diterima, berikut daftar pimpinan dan anggotanya: Pimpinan Pansus 20<\/p>\n
1. Ketua: H. Sutaya, S.H., M.H.<\/p>\n
2. Wakil Ketua: H. Deni Nursani, S.Pd.I.<\/p>\n
Anggota Pansus 20<\/p>\n
1. Hj. Siti Marfu\u2019ah, S.S., S.Pd., M.M.
\n[30\/10, 10.16] Pa’po: Anggota Pansus 20<\/p>\n
1. Hj. Siti Marfu\u2019ah, S.S., S.Pd., M.M.<\/p>\n
2. Asep Robin, S.H., M.H.<\/p>\n
3. Muhammad Bagja Jaya Wibawa, S.H.<\/p>\n
4. Drs. H. Isa Subagdja.<\/p>\n
5. Aswan Asep Wawan.<\/p>\n
6. Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, SpPD., KHOM., MMRS., FINASIM.<\/p>\n
7. Muhamad Syahlevi Erwin Apandi.<\/p>\n
8. Dr. Sherly Theresia, Amd.Keb., S.ST.,M.A.R.S., M.M. Dengan melibatkan pimpinan dan anggota pansus serta menyerap masukan dari penghuni dan pengelola,<\/p>\n
pe mbahasan Raperda tentang Rumah Susun diharapkan menghasilkan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pengelolaan hunian di Kota Bandung.<\/p>\n
Humas DPRD Kota Bandung<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
. BANDUNG\u00a0 \u00a0Analisnews.co.id, \u2014 Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung terus mendalami pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun dengan menyerap aspirasi penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan perwakilan pengelola apartemen. Dalam rapat kerja pada Selasa (20\/10\/2026), sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari kepastian relokasi penghuni, keterjangkauan biaya sewa, hingga pengelolaan fasilitas dan<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-81068","post","type-post","status-publish","format-standard","category-tak-berkategori"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81068","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81068"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81068\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":81072,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81068\/revisions\/81072"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}