{"id":94624,"date":"2026-11-20T14:39:18","date_gmt":"2026-11-20T07:39:18","guid":{"rendered":"https:\/\/analisnews.co.id\/?p=94624"},"modified":"2026-11-20T14:39:18","modified_gmt":"2026-11-20T07:39:18","slug":"rico-waas-ancam-sanksi-oknum-pungli-smsi-medan-desak-pimpinan-opd-dan-bumd-bertindak-tegas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/2026\/11\/20\/rico-waas-ancam-sanksi-oknum-pungli-smsi-medan-desak-pimpinan-opd-dan-bumd-bertindak-tegas\/","title":{"rendered":"Rico Waas Ancam Sanksi Oknum Pungli, SMSI Medan Desak Pimpinan OPD dan BUMD Bertindak Tegas"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MEDAN Analisnews.co.id,<img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-94625\" src=\"http:\/\/analisnews.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/IMG-20261120-WA0032-300x150.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/analisnews.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/IMG-20261120-WA0032-300x150.jpg 300w, https:\/\/analisnews.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/IMG-20261120-WA0032-768x384.jpg 768w, https:\/\/analisnews.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/IMG-20261120-WA0032-150x75.jpg 150w, https:\/\/analisnews.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/IMG-20261120-WA0032-450x225.jpg 450w, https:\/\/analisnews.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/IMG-20261120-WA0032.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/> \u2013 Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melontarkan peringatan keras kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintahan, hingga jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak bermain-main dengan praktik pungutan liar (pungli). Oknum yang terbukti menyalahgunakan jabatan untuk memeras atau meminta uang secara tidak resmi kepada masyarakat dipastikan akan berhadapan dengan sanksi dan tindakan hukum.<\/p>\n<p>Penegasan tersebut disampaikan Rico dalam konferensi pers terkait kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nilai di bawah Rp100.000 mulai 2027, di lobi tengah Kantor Wali Kota Medan, Kamis (19\/11).<\/p>\n<p>Rico menegaskan, praktik pungli tidak boleh mendapat tempat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Ia juga meminta masyarakat tidak takut melaporkan setiap dugaan penyimpangan yang dilakukan oknum pegawai, baik melalui organisasi perangkat daerah (OPD) maupun secara langsung kepadanya.<\/p>\n<p>&#8220;Nanti ada oknum pegawai di lingkungan Pemko Medan yang melakukan pungli, nanti ada hukuman untuk itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Berkali-kali kita sampaikan kepada ASN kita. Masyarakat ini melapor dari masing-masing instansi maupun secara langsung bisa melaporkan kepada saya,&#8221; tegas Rico.<\/p>\n<p>Ia mengungkapkan, laporan masyarakat yang diterimanya telah dibaca dan ditindaklanjuti. Menurutnya, setiap pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran harus ditangani secara serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.<\/p>\n<p>Rico juga menekankan pentingnya peran Inspektorat untuk bergerak cepat, tanggap, dan profesional dalam menindaklanjuti laporan. Pegawai yang diduga terlibat harus dipanggil, dimintai klarifikasi, serta diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan.<\/p>\n<p>Namun, peringatan keras Wali Kota Medan tersebut dinilai tidak boleh berhenti sebatas pernyataan di hadapan publik.<\/p>\n<p>Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan, Irwan Manalu, meminta seluruh pimpinan OPD dan direksi BUMD segera menerjemahkan instruksi Wali Kota menjadi tindakan nyata.<\/p>\n<p>Jangan sampai Wali Kota sudah mengeluarkan peringatan keras, tetapi pimpinan di bawahnya justru terkesan membiarkan praktik pungli berlangsung.<\/p>\n<p>&#8220;Jangan sampai pernyataan Wali Kota Medan hanya menjadi gertakan di atas kertas. Seluruh pimpinan OPD dan BUMD harus bertanggung jawab mengawasi bawahannya. Jika ada oknum yang terbukti melakukan pungli, jangan dilindungi atau ditutup-tutupi. Tindak tegas sesuai aturan,&#8221; ujar Irwan, Jumat (20\/11).<\/p>\n<p>Ia mencontohkan dugaan praktik pungli yang menyeret oknum pegawai PUD Pasar Medan di Pasar Petisah. Dalam kasus tersebut, seorang pedagang, Jusuf Aritonang bersama ibunya, Ayu Simaremare, mengaku dijanjikan kios melalui transaksi yang diduga dilakukan di luar mekanisme resmi perusahaan.<\/p>\n<p>Irwan menjelaskan, berdasarkan pengakuan pihak pedagang, oknum pegawai menawarkan kios untuk diperjualbelikan dengan meminta pembayaran sebesar Rp13,7 juta.<\/p>\n<p>Uang tersebut disebut diserahkan dengan bukti kuitansi, tetapi bukan melalui rekening resmi perusahaan, melainkan ke rekening pribadi oknum pegawai.<\/p>\n<p>Ironisnya, setelah pembayaran dilakukan, hingga satu bulan kemudian pedagang mengaku belum memperoleh kepastian maupun kejelasan hak atas kios yang dijanjikan.<\/p>\n<p>Persoalan semakin menjadi sorotan setelah kasus tersebut mencuat dalam pemberitaan media. Bukannya memberikan penjelasan terbuka dan menyelesaikan persoalan secara profesional, oknum pegawai justru disebut meminta pihak pedagang menghapus pemberitaan serta membuat klarifikasi dan permintaan maaf.<\/p>\n<p>&#8220;Ini kan aneh. Pedagang mempertanyakan haknya, malah diintimidasi dan disuruh mengklarifikasi bahwa berita yang sudah viral di media tidak benar, kemudian diminta meminta maaf dan menghapus berita. Seharusnya persoalan ini dijelaskan secara terbuka, bukan justru menekan pihak yang mengadu,&#8221; tegasnya.<\/p>\n<p>Irwan meminta Wali Kota Medan dan Inspektorat tidak mengabaikan laporan tersebut. Ia mendesak Direksi PUD Pasar Medan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap oknum yang disebut-sebut terlibat, sekaligus memastikan praktik serupa tidak kembali terjadi.<\/p>\n<p>Menurutnya, kasus Pasar Petisah harus menjadi ujian nyata atas keseriusan Pemko Medan dalam membersihkan birokrasi dan BUMD dari praktik pungli.<\/p>\n<p>Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan justru menjadi korban penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat.<\/p>\n<p>Sorotan terhadap dugaan jual beli kios tersebut sebelumnya juga disampaikan Sekretaris dan anggota Komisi III DPRD Medan, David Roni Ganda Sinaga dan Godfried Effendi Lubis.<\/p>\n<p>Keduanya menilai praktik jual beli kios yang diduga dilakukan oknum pegawai Pasar Petisah di luar prosedur resmi merupakan persoalan serius yang harus segera diusut dan dipertanggungjawabkan.<br \/>\nPasalnya, ketika pedagang meminta kepastian atas kios yang telah dibayar, mereka justru mengaku dipingpong tanpa memperoleh kejelasan.<\/p>\n<p>Setelah persoalan tersebut viral di media, uang milik Jusuf Aritonang dan Ayu Simaremare akhirnya dikembalikan. Namun, pengembalian uang tersebut disebut disertai permintaan agar pihak pedagang membuat klarifikasi seolah-olah pengaduan sebelumnya tidak benar.<\/p>\n<p>Kini Ayu Simaremare tidak memiliki pekerjaan lagi disebabkan usai ditertibkan berjualan di kaki lima Pasar Petisah dan dijanjikan mendapat kios dengan membeli yang akhirnya dibatalkan pihak petugas Pasar Petisah karena tidak resmi.( )<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; MEDAN Analisnews.co.id, \u2013 Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melontarkan peringatan keras kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintahan, hingga jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak bermain-main dengan praktik pungutan liar (pungli). Oknum yang terbukti menyalahgunakan jabatan untuk memeras atau meminta uang secara tidak resmi kepada masyarakat dipastikan akan<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-94624","post","type-post","status-publish","format-standard","category-tak-berkategori"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94624","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=94624"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94624\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":94627,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94624\/revisions\/94627"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=94624"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=94624"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=94624"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}