{"id":95192,"date":"2026-11-21T10:35:31","date_gmt":"2026-11-21T03:35:31","guid":{"rendered":"https:\/\/analisnews.co.id\/?p=95192"},"modified":"2026-11-21T10:35:31","modified_gmt":"2026-11-21T03:35:31","slug":"polri-bongkar-207-kasus-tppo-dalam-sepekan-238-pelaku-dijebloskan-ke-penjara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/2026\/11\/21\/polri-bongkar-207-kasus-tppo-dalam-sepekan-238-pelaku-dijebloskan-ke-penjara\/","title":{"rendered":"Polri Bongkar 207 Kasus TPPO dalam Sepekan, 238 Pelaku Dijebloskan ke Penjara"},"content":{"rendered":"<p dir=\"ltr\"><strong>Analisnews.co.id<\/strong> | JAKARTA \u2013 Polri menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13\u201319 November 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 238 tersangka diamankan, sementara 510 orang teridentifikasi sebagai korban, termasuk 62 anak-anak.<\/p>\n<p>Penanganan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran di seluruh Indonesia.<\/p>\n<p>Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya penguatan penegakan hukum terhadap perdagangan orang dengan pendekatan humanis.<\/p>\n<p>&#8220;Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat,&#8221; ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20\/11\/2026).<\/p>\n<p>Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menjelaskan, dari total 510 korban, sebanyak 448 orang merupakan orang dewasa dan 62 lainnya anak-anak.<\/p>\n<p>Berdasarkan komposisi tersebut, 50 persen korban merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.<\/p>\n<p>Menurut Nurul, penindakan terhadap jaringan TPPO dilakukan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan. Polri juga mengutamakan keselamatan petugas dan perlindungan saksi maupun korban.<\/p>\n<p>Dari hasil penyidikan, para tersangka diketahui memiliki beragam peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari.<\/p>\n<p>Polri masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan orang.<\/p>\n<p>**Pengiriman PMI Ilegal dan Eksploitasi Seksual Mendominasi**<\/p>\n<p>Hasil pemetaan selama KRYD menunjukkan, modus perdagangan orang didominasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.<\/p>\n<p>Modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan warga negara Indonesia sebagai tentara bayaran.<\/p>\n<p>Untuk mengantisipasi meluasnya praktik TPPO, Polri juga mengintensifkan pencegahan melalui program Rise and Speak.<\/p>\n<p>Selama periode tersebut, tercatat 279 kegiatan edukasi dengan total 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat. Sasaran utamanya perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kerawanan perdagangan orang.<\/p>\n<p>**84 Korban Dipulangkan, Pendampingan Berlanjut**<\/p>\n<p>Selain penegakan hukum, Polri bersama instansi terkait telah memulangkan 84 korban selama periode 13\u201319 November 2026.<\/p>\n<p>Penanganan korban dilanjutkan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI\/Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.<\/p>\n<p>Langkah perlindungan mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.<\/p>\n<p>Nurul menegaskan, penanganan TPPO tidak boleh berhenti setelah korban ditemukan atau diselamatkan. Proses pemulangan, pendampingan, dan reintegrasi sosial harus dipastikan berjalan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.<\/p>\n<p>**Polri Dalami Keberadaan Almisri dan Kasus Bupati Kupang**<\/p>\n<p>Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus Almisri. Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice.<\/p>\n<p>Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih terus dilakukan.<\/p>\n<p>Sementara itu, perkara yang melibatkan Bupati Kupang ditangani Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri memberikan asistensi sejak awal penanganan perkara.<\/p>\n<p>Nurul sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.<\/p>\n<p>&#8220;Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,&#8221; tegasnya.<\/p>\n<p>Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang menambahkan, data korban anak merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.<\/p>\n<p>Terkait modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda menjelaskan, perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia.<\/p>\n<p>Para korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Adapun informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum termasuk perkara yang secara resmi ditangani dalam data tersebut.<\/p>\n<p>**Masyarakat Diminta Waspadai Tawaran Kerja Bergaji Besar**<\/p>\n<p>Polri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur pemberangkatan.<\/p>\n<p>Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, memeriksa kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi maupun paspor kepada pihak yang tidak berwenang.<\/p>\n<p>Melalui KRYD, Polri menegaskan upaya pemberantasan TPPO akan terus dilakukan melalui penegakan hukum, pencegahan, dan penguatan perlindungan korban.<\/p>\n<p>Keberhasilan pemberantasan perdagangan orang, menurut Polri, tidak semata-mata diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari kemampuan menyelamatkan korban, memutus jaringan kejahatan, serta mencegah masyarakat menjadi korban berikutnya.(***)<\/p>\n<p>Red-PY<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Analisnews.co.id | JAKARTA \u2013 Polri menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13\u201319 November 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 238 tersangka diamankan, sementara 510 orang teridentifikasi sebagai korban, termasuk 62 anak-anak. Penanganan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":95193,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[758,637,1857,2539,2537,2538,2536],"class_list":["post-95192","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-tak-berkategori","tag-penegakanhukum","tag-polri","tag-bareskrimpolri","tag-pekerjamigranindonesia","tag-perdaganganorang","tag-perlindunganperempuandananak","tag-tppo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95192","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95192"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95192\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":95194,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95192\/revisions\/95194"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/95193"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95192"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95192"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}