{"id":95295,"date":"2026-11-21T15:09:41","date_gmt":"2026-11-21T08:09:41","guid":{"rendered":"https:\/\/analisnews.co.id\/?p=95295"},"modified":"2026-11-21T15:09:41","modified_gmt":"2026-11-21T08:09:41","slug":"forum-advokasi-lansia-disabilitas-dukung-koalisi-disabilitas-gugat-menkes-dan-mensos-tolak-syarat-dokter-spesialis-untuk-skd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/2026\/11\/21\/forum-advokasi-lansia-disabilitas-dukung-koalisi-disabilitas-gugat-menkes-dan-mensos-tolak-syarat-dokter-spesialis-untuk-skd\/","title":{"rendered":"Forum Advokasi Lansia Disabilitas Dukung Koalisi Disabilitas Gugat &#8220;Menkes dan Mensos &#8221; Tolak Syarat Dokter Spesialis untuk SKD."},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>JAKARTA, Analisnews.co.id, 20 November 2026 &#8211;<br \/>\nKetu<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-95296\" src=\"http:\/\/analisnews.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/IMG-20261121-WA0017-1-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/analisnews.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/IMG-20261121-WA0017-1-300x225.jpg 300w, https:\/\/analisnews.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/IMG-20261121-WA0017-1-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/analisnews.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/IMG-20261121-WA0017-1-768x576.jpg 768w, https:\/\/analisnews.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/IMG-20261121-WA0017-1-150x113.jpg 150w, https:\/\/analisnews.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/IMG-20261121-WA0017-1-450x338.jpg 450w, https:\/\/analisnews.co.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/IMG-20261121-WA0017-1.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>a Forum Advokasi Lansia Disabilitas\u00a0 , Ferdinand\u00a0 Tobing menghadiri konferensi pers Koalisi Orgsnisasi Disabilitas bertajuk \u201cPenyandang Disabilitas Menggugat Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial\u201d di Gedung Komnas HAM, kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19\/11\/2026),<\/p>\n<p>Koalisi memaparkan isi surat terbuka yang mendapat dukungan lintas ragam disabilitas dan wilayah, mulai dari disabilitas netra, tuli, fisik, intelektual, hingga psikososial.<br \/>\nSebanyak sekitar 101 organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas Untuk Perlindungan Sosial Yang Inklusif melayangkan surat terbuka kepada Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Sosial (Mensos), dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).<br \/>\nLangkah ini ditempuh untuk menolak rencana kewajiban pemeriksaan dokter spesialis sebagai satu-satunya mekanisme penerbitan Surat Keterangan Disabilitas (SKD) bagi ragam disabilitas tertentu.<br \/>\nKebijakan tersebut dinilai tidak realistis karena persebaran dokter spesialis di Indonesia belum merata, sehingga berpotensi mengecualikan jutaan penyandang disabilitas di wilayah kepulauan, pedesaan, daerah terpencil, maupun institusi sosial.<br \/>\nBerdasarkan pembahasan yang disampaikan perwakilan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, pemeriksaan dokter spesialis diarahkan menjadi syarat bagi ragam disabilitas tertentu, termasuk disabilitas netra, Tuli, intelektual, dan psikososial.<br \/>\nPadahal, rancangan aturan penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) yang disusun Kementerian Sosial menjadikan SKD sebagai salah satu syarat utama, sementara Kementerian Kesehatan menyiapkan mekanisme SKD yang mensyaratkan dokter spesialis untuk ragam tertentu.<\/p>\n<p>Kondisi ini dinilai memicu rantai hambatan administratif karena memperoleh KPD membutuhkan SKD, sementara untuk mengurus SKD pemohon harus menjalani pemeriksaan dokter spesialis yang belum tentu tersedia atau terjangkau.<br \/>\n&#8220;Koalisi mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat mewajibkan suatu persyaratan secara nasional apabila fasilitas dan tenaga medis yang diperlukan untuk memenuhinya belum tersedia dan dapat diakses secara merata,\u201d demikian pertanyaan kritis Koalisi Nasional Disabilitas Untuk Perlindungan Sosial Yang Inklusif.<br \/>\nPersyaratan yang kaku ini dikhawatirkan menghambat akses terhadap KPD sekaligus menyulitkan pemenuhan berbagai hak, mulai dari konsesi, perlindungan sosial, pendidikan, pekerjaan, hingga layanan publik dan fasilitas lainnya.<br \/>\nSebagai contoh , Penyandang Disabilitas di Maluku Utara Harus Menyeberang Pulau untuk Mengurus SKD<br \/>\nKoalisi memandang bahwa ketimpangan distribusi dokter spesialis berbenturan langsung dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Di sejumlah provinsi, dokter spesialis tertentu hanya terpusat di kota-kota besar, sehingga warga di pulau kecil atau daerah terpencil harus menempuh perjalanan panjang hingga menyeberang antarpulau.<br \/>\nKekhawatiran tersebut sebagaimana disuarakan Ketua Ikatan Keluarga Disabilitas Makugawene (IKDM) Kota Ternate, Risal Assor.<br \/>\n&#8220;Apakah kebijakan Surat Keterangan Disabilitas ini sudah mempertimbangkan situasi dan tantangan yang kami hadapi sebagai penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah kepulauan?\u201d ucap dia.<br \/>\n\u201cDi Provinsi Maluku Utara, sebagian besar dokter spesialis hanya tersedia di Kota Ternate. Akibatnya, anggota kami yang tinggal di pulau-pulau lain harus menyeberang ke Ternate hanya untuk mengurus Surat Keterangan Disabilitas. Ini tentu membutuhkan biaya, waktu, dan akses transportasi yang tidak mudah,\u201d beber Risal Assor.<br \/>\nMaluku Utara tercatat memiliki 1.474 pulau dengan 89 pulau berpenghuni, fakta geografis yang seharusnya menjadi pijakan penting dalam menyusun aturan berskala nasional.<br \/>\n&#8220;Jangan sampai persyaratan administrasi justru menjadi hambatan baru bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengakuan dan mengakses hak-haknya,\u201d tegas Risal.<br \/>\nMasalah serupa dinilai berpotensi muncul di Maluku, Nusa Tenggara Timur, serta wilayah pedalaman yang jauh dari pusat layanan kesehatan. Perjalanan menggunakan kapal, pesawat, transportasi darat, hingga keharusan menginap membuat biaya membengkak, mencakup ongkos perjalanan, makan, penginapan, dan pendamping, yang pada kelompok ekonomi terbatas bisa melampaui biaya pemeriksaan medisnya sendiri.<br \/>\nDalam rapat konsolidasi organisasi penyandang disabilitas pada 11 November 2026, kesenjangan akses antarwilayah juga disorot dari sisi penyandang disabilitas netra.<br \/>\n&#8220;Masalah utamanya adalah apakah semua penyandang disabilitas netra di Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau wilayah 5T, bisa memiliki akses dan menikmati hak yang sama dengan teman-teman netra yang tinggal di kota besar,\u201d papar Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Yeni Rosa Damayanti.<br \/>\nKoalisi menegaskan bahwa kebijakan nasional tidak boleh bertumpu pada kondisi fasilitas kesehatan di kota besar semata. \u201cJika dokter spesialis tidak tersedia di tempat tinggal mereka, negara tidak boleh menjadikan pemeriksaan dokter spesialis sebagai satu-satunya pintu untuk memperoleh pengakuan dan mengakses hak-hak penyandang disabilitas,\u201d terangnya.<\/p>\n<p>Saat penutupan konferensi pers , Ferdinand menyarankan agar surat gugatan ke Menkes\u00a0dan Mensos , tembusannya juga dikirim ke Presiden . Forum Advokasi Lansia Disabilitas akan melakukan Judisial\u00a0Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi karena keputusan MK\u00a0 nomor 130\/PUU.XIII\/ 2026 Tanggal 3 Maret 2026, perluasan katagori\u00a0disabilitas juga mensyaratkan SKD\u00a0dari assesmen dari penyandang sakit kronis, padahal dalam perawatannya penyandang penyakit kronis telah ditangani oleh dokter spesialis\u00a0sesuai penyakitnya.<br \/>\nFerdinand mantan staf ahli komisi IX DPR RI bidang kesehatan berharap Menteri Kesehatan cepat tanggap atas gugatan koalisi. Untuk itu dibentuknya Forum Advokasi Lansia Disabilitas sebagai tindak lanjut diksbulkannya sebagian uji materi UU No.8 \/2016 dengan terbitnya putusan MK no.130\/PUU.XIII\/2026 tanggal 2 Maret 2026 dimana MK menetapkan bahwa penderita penyakit kronis dapat dikatagoriksn sebagai penyandang dusabilitas fisik setelah melalui assesmen medis secara sukarela (right to claim) bukan kewajiban (duty to acept). Penyakit kronis umumnya banyak diderita pasien lanjut usia, untuk itu perlu pendataan ulang berapa jumlah lansia yang masuk katagori disabilitas dari sekitar 20 juta lansia serta perlunya Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial untuk pemaknaan dan pelaksanaan keputusan MK tersebut.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; JAKARTA, Analisnews.co.id, 20 November 2026 &#8211; Ketua Forum Advokasi Lansia Disabilitas\u00a0 , Ferdinand\u00a0 Tobing menghadiri konferensi pers Koalisi Orgsnisasi Disabilitas bertajuk \u201cPenyandang Disabilitas Menggugat Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial\u201d di Gedung Komnas HAM, kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19\/11\/2026), Koalisi memaparkan isi surat terbuka yang mendapat dukungan lintas ragam disabilitas dan wilayah, mulai dari<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-95295","post","type-post","status-publish","format-standard","category-tak-berkategori"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95295","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95295"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95295\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":95297,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95295\/revisions\/95297"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95295"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95295"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analisnews.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95295"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}