ISTANA TEGAS, RAKYAT AMAN: MENSESNEG BENAR — PENEGAKAN HUKUM TAK BOLEH MEMATIKAN PERUT RAKYAT

Analisnews.xo.id,
Jakarta,
Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi bahwa perusahaan yang izinnya dicabut tetap boleh beroperasi secara terbatas demi menjaga ekonomi rakyat bukanlah bentuk kompromi terhadap pelanggaran, tetapi justru manifestasi kepemimpinan negara yang matang, berdaulat, dan sadar akan realitas sosial-ekonomi di bawahnya.

Pemerintah sudah tegas: izin dicabut, hukuman berjalan. Namun negara tidak berdiri untuk menebang hidup masyarakat kecil yang menggantungkan nafkah pada aktivitas ekonomi di lapangan. Fokus Presiden jelas: penertiban korporasi, bukan pemutusan pendapatan buruh, petani, dan masyarakat sekitar.

Penegakan Hukum yang Berpijak pada Rakyat

Ini bukan negara yang menghukum buta. Banyak dari perusahaan yang dicabut izinnya berada di kawasan yang menjadi tumpuan hidup ribuan orang. Jika seluruh operasi diberhentikan secara dadakan, maka yang paling pertama tumbang bukan pemilik saham, tetapi buruh-buruh yang setiap hari datang hanya untuk memastikan dapur mereka tetap berasap.

Negara tidak boleh gegabah. Pemerintah tidak boleh membabi buta mengeksekusi hukum tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sosial.

Kebijakan Berjenjang, Bukan Kebijakan Serampangan

Istana sudah membentuk tim khusus melalui Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mengatur transisi ini. Artinya, negara memisahkan dua hal penting:
– Penindakan terhadap perusahaan pelanggar
– Perlindungan terhadap rakyat yang menggantungkan hidup pada aktivitas ekonomi mereka

Ini adalah model penegakan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi berkeadilan.

Pukul Oligarki, Lindungi Rakyat

Pencabutan izin adalah sinyal keras kepada korporasi yang mengangkangi aturan negara. Tapi menjaga operasi dasar di lapangan adalah perlindungan terhadap rakyat kecil, agar badai penertiban tidak justru menghantam tubuh bangsa sendiri.

Inilah esensi dari negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat: menertibkan kekuatan modal, sambil memastikan rakyat pekerja tidak menjadi korban sampingannya.

Transisi Ekonomi yang Realistis

Istana bahkan mendorong relokasi atau transformasi usaha—khususnya di sektor HPH dan aktivitas ekstraktif yang merusak. Ini bukan pembiaran, tetapi mengarahkan perusahaan untuk mematuhi aturan baru tanpa merusak sendi-sendi ekonomi lokal.

Negara Hadir Dengan Nalar, Bukan Amarah

Dibandingkan kritik dangkal yang hanya memotret satu sisi, pernyataan Mensesneg lebih komprehensif: tegas pada pelanggaran, namun tidak ceroboh dalam menata ekonomi rakyat.

Inilah bedanya negara yang menggunakan otoritas dengan akal sehat, bukan dengan nafsu politik jangka pendek. Negara hadir bukan untuk mematikan, tetapi untuk menertibkan sambil memastikan rakyat tetap memiliki masa depan.

Bacang, 20 Januari 2026
Bin